Seiring perkembangan industri pertambangan di Indonesia, aspek kepatuhan terhadap regulasi menjadi semakin penting. Kompleksitas perizinan, pengawasan lingkungan, keselamatan kerja, serta tanggung jawab sosial menjadikan perusahaan tambang dituntut untuk selalu selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks inilah, Pristisia Law Firm mengambil langkah strategis dengan mengembangkan Sistem Uji Kepatuhan Hukum Pertambangan—sebuah inovasi yang dirancang untuk membantu pelaku usaha tambang memastikan seluruh aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pristisia Law Firm dalam mengedepankan prinsip tata kelola hukum yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika regulasi nasional. Sistem ini dikembangkan melalui metode ekstraksi peraturan, yang berarti seluruh regulasi pertambangan Indonesia diidentifikasi, dikategorikan, dan diterjemahkan menjadi kriteria kepatuhan yang dapat diukur secara sistematis.

Latar Belakang dan Kebutuhan Sistem

Industri pertambangan di Indonesia diatur oleh berbagai lapisan regulasi, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, hingga Keputusan Menteri dan Petunjuk Teknis dari Direktorat Jenderal Minerba. Semua regulasi tersebut saling terkait dan membentuk ekosistem hukum yang kompleks, meliputi aspek perizinan, tata kelola teknis, keselamatan kerja, lingkungan, serta kewajiban finansial kepada negara.

Kekayaan sumber daya mineral dan batubara Indonesia juga diikuti oleh tantangan besar dalam hal pengawasan dan kepatuhan. Banyak perusahaan tambang menghadapi risiko hukum akibat kelalaian dalam memenuhi kewajiban administratif, pelaporan, atau reklamasi pascatambang. Risiko tersebut bisa berupa sanksi administratif, denda, pencabutan izin, hingga tuntutan hukum pidana.

Pristisia Law Firm melihat bahwa pendekatan manual dalam membaca dan memahami regulasi sering kali tidak efisien. Oleh karena itu, firma ini mengembangkan sistem digital yang mampu mengekstraksi isi peraturan, mengonversinya menjadi daftar kewajiban, dan menyediakan alat ukur yang jelas terhadap tingkat kepatuhan perusahaan tambang.

Landasan Regulasi yang Diterapkan

Sistem Uji Kepatuhan Hukum Pertambangan dibangun berdasarkan sejumlah regulasi utama yang membentuk kerangka hukum sektor pertambangan Indonesia. Beberapa regulasi yang menjadi landasan sistem ini meliputi:

• Undang-Undang:

  • Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

  • Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009.

  • Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 yang menjadi perubahan keempat atas UU 4/2009.

• Peraturan Pemerintah:

  • PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pertambangan.

  • PP Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

  • PP Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

  • PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

• Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM):

  • Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

  • Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Pelaporan, dan Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan.

  • Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

• Keputusan Menteri dan Petunjuk Teknis:

  • Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik.

  • Keputusan Menteri ESDM Nomor 2302K/70/MEM/2017 tentang Pedoman Kerja Inspektur Tambang.

  • Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Minerba Nomor 185.K/37.4/DJB/2019 tentang Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan SMKP.

Melalui ekstraksi dari berbagai regulasi tersebut, sistem ini menyusun kriteria kepatuhan yang terstruktur untuk setiap bidang utama kegiatan usaha pertambangan.

Manfaat Bagi Perusahaan Pertambangan

Pristisia Law Firm merancang sistem ini agar memberikan nilai strategis bagi perusahaan tambang dalam berbagai aspek:

• Menghindari Risiko Hukum dan Sanksi
  Dengan mengetahui secara rinci kewajiban hukum yang berlaku dan memantau pelaksanaannya secara berkala, perusahaan dapat menghindari sanksi administratif maupun pidana.

• Efisiensi dan Transparansi Tata Kelola
  Sistem ini memberikan transparansi kepada manajemen mengenai posisi kepatuhan setiap divisi atau unit kerja, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat.

• Mendukung Audit Internal dan Eksternal
  Hasil uji kepatuhan dapat digunakan sebagai dasar audit internal maupun eksternal, termasuk untuk memenuhi persyaratan ISO, SMKP, atau audit lingkungan.

• Peningkatan Reputasi dan Kepercayaan Publik
  Perusahaan yang konsisten menjalankan sistem kepatuhan akan lebih dipercaya oleh pemerintah, investor, dan masyarakat karena menunjukkan tanggung jawab terhadap hukum dan lingkungan.

• Adaptif terhadap Perubahan Regulasi
  Dengan pembaruan otomatis, sistem membantu perusahaan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebijakan pemerintah di sektor pertambangan.

Tantangan dan Strategi Pengembangan

Dalam mengembangkan sistem ini, Pristisia Law Firm juga menghadapi sejumlah tantangan yang khas bagi industri pertambangan:

• Perubahan Regulasi yang Cepat
  Regulasi di sektor ini sering diperbarui. Oleh karena itu, sistem harus mampu mendeteksi perubahan dan memperbarui kriteria kepatuhan secara otomatis.

• Variasi Data di Lapangan
  Setiap perusahaan memiliki karakteristik berbeda, baik dari jenis mineral, lokasi tambang, hingga kapasitas produksi. Sistem dirancang agar fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks masing-masing perusahaan.

• Budaya Kepatuhan yang Beragam
  Tidak semua perusahaan memiliki budaya kepatuhan yang kuat. Karena itu, Pristisia Law Firm menambahkan modul edukasi dan pelatihan agar sistem ini dapat diintegrasikan ke dalam proses bisnis perusahaan.

• Keterbatasan SDM Hukum Teknis di Lapangan
  Banyak perusahaan tambang yang belum memiliki staf hukum atau kepatuhan dengan pemahaman teknis pertambangan yang memadai. Sistem ini menjembatani kesenjangan tersebut dengan panduan otomatis dan rekomendasi berbasis regulasi.

Implementasi dan Dampak

Dalam penerapannya, perusahaan tambang yang bermitra dengan Pristisia Law Firm dapat mengunggah data izin, laporan, dan dokumen lain ke dalam sistem. Sistem kemudian menganalisis data tersebut dan menghasilkan peta kepatuhan yang menggambarkan area mana yang sudah patuh, mana yang perlu diperbaiki, dan apa saja langkah korektif yang harus dilakukan.

Contoh penerapan sistem ini menunjukkan bahwa perusahaan yang sebelumnya memiliki skor kepatuhan rendah berhasil meningkatkan skor mereka setelah menggunakan sistem Pristisia. Selain mengurangi potensi pelanggaran, perusahaan juga lebih siap menghadapi audit pemerintah dan memperoleh kepercayaan lebih tinggi dari pemangku kepentingan.

Arah Pengembangan ke Depan

Sistem Uji Kepatuhan Hukum Pertambangan ini tidak berhenti pada tahap checklist regulasi. Pristisia Law Firm berencana mengintegrasikan teknologi analitik dan kecerdasan buatan agar sistem dapat mendeteksi potensi pelanggaran lebih awal berdasarkan pola data operasional. Selain itu, sistem akan diarahkan untuk mendukung penerapan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) yang kini menjadi standar internasional dalam industri pertambangan.

Ke depan, sistem ini diharapkan dapat terhubung langsung dengan platform pelaporan pemerintah dan menjadi alat bantu resmi bagi pelaku usaha dalam memverifikasi kepatuhan terhadap seluruh kewajiban hukum yang berlaku.

Inovasi yang dilakukan oleh Pristisia Law Firm melalui Sistem Uji Kepatuhan Hukum Pertambangan menandai era baru dalam tata kelola kepatuhan sektor pertambangan Indonesia. Sistem ini tidak hanya membantu perusahaan memahami kewajiban hukumnya, tetapi juga menjadi alat strategis untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan reputasi perusahaan di mata regulator maupun publik.

Dengan pendekatan berbasis data dan regulasi yang komprehensif, sistem ini menjadi wujud nyata dari upaya modernisasi praktik hukum dan bisnis pertambangan di Indonesia. Pristisia Law Firm telah menunjukkan bahwa kepatuhan hukum bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama bagi keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang industri pertambangan nasional. ( Supriadi Asia ).