Bab 3 Mengapa Menggunakan Jasa Advokat

3.1 Peran Strategis Advokat dalam Gugatan PMH

Advokat adalah profesi hukum yang memiliki keahlian dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, baik dalam bentuk konsultasi, pendampingan, maupun pembelaan di pengadilan. Dalam konteks gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), advokat memegang peran strategis karena:

1. Menilai Kekuatan Perkara – Advokat dapat melakukan analisis awal terhadap bukti, saksi, dan kronologi untuk menilai peluang gugatan.

2. Menyusun Gugatan yang Kuat – Advokat memahami teknik penyusunan posita (uraian fakta dan dasar hukum) serta petitum (tuntutan) yang efektif.

3. Memastikan Kepatuhan Prosedur – Advokat mengetahui tata cara pendaftaran gugatan, pemanggilan pihak, dan tahapan persidangan sesuai hukum acara.

4. Mengelola Strategi Pembuktian – Advokat merencanakan urutan saksi, penggunaan bukti tertulis, hingga penyajian bukti elektronik yang sah.

5. Mewakili Klien di Persidangan – Advokat berperan langsung dalam mediasi, pemeriksaan saksi, dan pembacaan kesimpulan.

3.2 Keuntungan Menggunakan Jasa Advokat

Menggunakan jasa advokat dalam gugatan PMH memberikan sejumlah keuntungan, antara lain:

• Efisiensi Waktu – Proses litigasi yang kompleks dapat berjalan lebih cepat dengan pendampingan profesional.

• Meminimalkan Risiko Kesalahan – Kesalahan prosedur dapat membuat gugatan ditolak atau tidak diterima.

• Pendampingan Mental dan Emosional – Menghadapi persidangan sering menimbulkan tekanan psikologis yang dapat diminimalkan dengan bantuan advokat.

• Akses ke Sumber Daya Hukum – Advokat memiliki jaringan notaris, ahli, dan saksi ahli yang dapat memperkuat pembuktian.

3.3 Risiko Menangani Gugatan Tanpa Advokat

Bagi masyarakat awam, menangani gugatan PMH tanpa advokat dapat menimbulkan risiko, seperti:

1. Gugatan Tidak Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) akibat keliru menentukan kompetensi pengadilan atau subjek hukum.

2. Kekalahan karena Bukti Lemah akibat kurang memahami beban pembuktian.

3. Kerugian Waktu dan Biaya akibat prosedur yang berulang karena kesalahan administrasi.

4. Kesulitan dalam Banding atau Kasasi karena tidak mengajukan alasan hukum yang memadai.

3.4 Advokat sebagai Mitra, Bukan Sekadar Perwakilan

Kerja sama dengan advokat dalam gugatan PMH bersifat kemitraan. Artinya, klien harus aktif memberikan informasi, bukti, dan dukungan yang dibutuhkan. Advokat tidak dapat bekerja optimal tanpa keterbukaan dan komunikasi yang baik dari klien.

Bab 4 Tahapan Menggunakan Jasa Advokat

Bab ini menjelaskan langkah demi langkah yang perlu dilakukan masyarakat ketika ingin menggunakan jasa advokat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Proses ini disusun secara sistematis agar pembaca dapat memahami urutan yang tepat dan menghindari kesalahan prosedur.

4.1 Tahap 1 Mengidentifikasi Masalah Hukum

Sebelum menemui advokat, masyarakat perlu:

1. Mencatat kronologi kejadian secara rinci, termasuk tanggal, tempat, dan pihak yang terlibat.

2. Menginventarisasi kerugian baik materiil maupun immateriil.

3. Mengumpulkan bukti awal, seperti foto, surat, perjanjian, atau rekaman.

Tujuan tahap ini adalah memastikan bahwa masalah yang dialami memang memenuhi unsur-unsur PMH sehingga layak untuk digugat.

4.2 Tahap 2  Memilih Advokat yang Tepat

Kriteria memilih advokat:

• Terdaftar resmi di organisasi advokat (misalnya PERADI).

• Memiliki pengalaman menangani perkara perdata khususnya PMH.

• Memiliki rekam jejak profesional yang baik dan referensi positif.

• Komunikatif dan bersedia memberikan penjelasan yang mudah dipahami.

4.3 Tahap 3  Konsultasi Awal

Dalam konsultasi awal, klien menyampaikan permasalahan dan menyerahkan dokumen pendukung. Advokat akan:

1. Menganalisis kekuatan dan kelemahan perkara.

2. Menjelaskan peluang keberhasilan gugatan.

3. Memberikan estimasi biaya dan waktu penyelesaian.

Konsultasi ini biasanya dilakukan secara tatap muka atau daring, tergantung kesepakatan.

4.4 Tahap 4  Perjanjian Pemberian Jasa Hukum (PKS)

Sebelum advokat mulai bekerja, dibuat Surat Kuasa Khusus dan Perjanjian Pemberian Jasa Hukum yang memuat:

• Ruang lingkup penanganan perkara.

• Biaya jasa advokat (retainer fee, success fee, biaya operasional).

• Hak dan kewajiban masing-masing pihak.

• Klausul kerahasiaan.

4.5 Tahap 5  Pengumpulan Bukti dan Saksi

Advokat akan membantu klien untuk mengumpulkan:

• Bukti tertulis: surat, kontrak, kwitansi, surat resmi.

• Bukti elektronik: rekaman, email, pesan digital.

• Saksi fakta yang melihat atau mengetahui peristiwa.

• Saksi ahli untuk memberikan pendapat profesional.

4.6 Tahap 6  Penyusunan Gugatan

Gugatan akan disusun oleh advokat dengan memuat:

1. Identitas para pihak.

2. Posita (uraian fakta dan dasar hukum).

3. Petitum (tuntutan).

4. Daftar bukti dan saksi.

Penyusunan ini harus sesuai dengan hukum acara perdata agar tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

4.7 Tahap 7  Pendaftaran Gugatan di Pengadilan

Advokat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

• Biaya perkara dibayar di kepaniteraan.

• Pengadilan akan menetapkan nomor perkara dan jadwal sidang pertama.

4.8 Tahap 8 Proses Persidangan

Tahapan persidangan gugatan PMH meliputi:

1. Sidang Mediasi – Upaya damai yang diwajibkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

2. Pembacaan Gugatan oleh penggugat/advokat.

3. Jawaban Tergugat, dilanjutkan dengan replik, duplik.

4. Pembuktian – Pemeriksaan saksi, bukti tertulis, dan bukti elektronik.

5. Kesimpulan dari kedua belah pihak.

6. Putusan oleh majelis hakim.

4.9 Tahap 9 Putusan dan Upaya Hukum Lanjutan

Jika putusan menguntungkan klien:

• Dapat dilakukan eksekusi untuk menjalankan putusan.

Jika putusan merugikan klien:

• Advokat dapat mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali sesuai alasan hukum yang tersedia.

Bab 5  Hak dan Kewajiban Klien

Kerja sama antara klien dan advokat dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan hubungan profesional yang diatur oleh perjanjian dan hukum. Keberhasilan perkara sangat bergantung pada sejauh mana kedua pihak menjalankan peran dan tanggung jawabnya.

5.1 Hak Klien

Klien yang menggunakan jasa advokat memiliki hak-hak berikut:

1. Hak atas Informasi yang Jelas

   • Klien berhak mengetahui strategi hukum, peluang keberhasilan, dan risiko yang dihadapi dalam perkara.

   • Advokat wajib menjelaskan perkembangan perkara secara berkala.

2. Hak atas Kerahasiaan

   • Advokat wajib menjaga rahasia semua informasi yang diberikan klien, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

3. Hak Memilih dan Mengganti Advokat

   • Klien bebas memilih advokat sesuai kebutuhan dan dapat menggantinya jika dianggap tidak lagi memenuhi harapan, dengan tetap menghormati perjanjian yang telah dibuat.

4. Hak untuk Diperlakukan Profesional

   • Klien berhak mendapatkan pelayanan hukum yang profesional, beretika, dan sesuai kode etik advokat.

5. Hak Mengakses Dokumen Perkara

   • Klien berhak melihat dan memperoleh salinan dokumen perkara yang disusun atau diterima oleh advokat atas nama klien.

5.2 Kewajiban Klien

Di sisi lain, klien juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi agar pendampingan advokat dapat berjalan efektif:

1. Memberikan Informasi yang Benar dan Lengkap

   • Klien wajib menyampaikan kronologi, bukti, dan fakta terkait perkara secara jujur tanpa menutupi hal-hal penting.

2. Menyediakan Dokumen dan Bukti yang Diperlukan

   • Semua dokumen pendukung, seperti surat perjanjian, kwitansi, bukti transfer, foto, atau rekaman harus diserahkan tepat waktu.

3. Membayar Biaya Jasa Hukum

   • Klien wajib membayar biaya jasa advokat sesuai kesepakatan, termasuk retainer fee, success fee, dan biaya operasional.

4. Mematuhi Nasihat Hukum Advokat

   • Klien diharapkan mematuhi strategi dan saran hukum yang diberikan, kecuali memiliki alasan yang sah untuk menolak.

5. Menjaga Kerahasiaan Strategi Hukum

   • Klien tidak boleh membocorkan strategi atau dokumen hukum yang disiapkan advokat kepada pihak lawan atau pihak yang tidak berkepentingan.

5.3 Pentingnya Hubungan Timbal Balik yang Sehat

Hubungan antara klien dan advokat harus dibangun atas dasar kepercayaan (trust) dan komunikasi yang terbuka. Keberhasilan gugatan PMH bukan hanya bergantung pada keterampilan advokat, tetapi juga pada dukungan aktif klien dalam menyiapkan bukti, menghadiri sidang, dan memberikan keterangan yang konsisten.

Bab 6  Biaya dan Skema Pembayaran Jasa Advokat

Menggunakan jasa advokat dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) memerlukan biaya yang harus disepakati secara transparan sejak awal. Biaya ini mencakup imbalan atas jasa profesional advokat, serta biaya operasional yang timbul selama proses penanganan perkara.

6.1 Komponen Biaya Jasa Advokat

1. Lawyer Fee

   • Merupakan imbalan utama yang dibayarkan kepada advokat atas jasanya menangani perkara.

   • Umumnya dibayar di awal sebelum advokat mulai bekerja.

   • Besarnya ditentukan berdasarkan kompleksitas perkara, nilai gugatan, dan reputasi advokat.

2. Success Fee

   • Biaya tambahan yang hanya dibayarkan jika perkara dimenangkan atau tercapai hasil sesuai kesepakatan.

   • Besarnya biasanya berbentuk persentase dari nilai ganti rugi yang dikabulkan atau hasil kesepakatan perdamaian.

3. Biaya Operasional

   • Meliputi biaya administrasi, fotokopi dokumen, transportasi, pengiriman dokumen, biaya penggandaan berkas, dan lain-lain.

   • Biasanya dibayarkan secara terpisah dari lawyer fee.

4. Biaya Perkara di Pengadilan

   • Dibayarkan langsung ke kepaniteraan pengadilan saat mendaftarkan gugatan.

   • Besarnya berbeda-beda tergantung wilayah dan jumlah pihak yang terlibat.

6.2 Metode Pembayaran

Pembayaran jasa advokat dapat dilakukan dengan beberapa metode:

• Pembayaran Lumpsum
  Seluruh biaya disepakati dan dibayarkan sekaligus di awal.

• Pembayaran Bertahap
  Biaya dibayar dalam beberapa tahap, misalnya saat penandatanganan perjanjian, setelah pendaftaran gugatan, dan setelah putusan.

• Pembayaran Gabungan
  Kombinasi antara lawyer fee di awal dan success fee setelah perkara selesai.

6.3 Faktor yang Mempengaruhi Besaran Biaya

1. Kompleksitas Perkara – Semakin rumit masalah hukum dan pembuktiannya, semakin tinggi biaya jasa.

2. Nilai Gugatan – Nilai kerugian yang diminta dapat mempengaruhi besaran lawyer fee.

3. Durasi Penanganan Perkara – Perkara yang memakan waktu lama biasanya membutuhkan biaya lebih besar.

4. Reputasi Advokat – Advokat dengan pengalaman dan keahlian khusus biasanya mematok tarif lebih tinggi.

6.4 Tips Menghindari Sengketa Biaya

• Buat Perjanjian Pemberian Jasa Hukum (PKS) yang jelas memuat besaran biaya, metode pembayaran, dan rincian pengeluaran.

• Minta rincian tertulis setiap kali melakukan pembayaran.

• Hindari membayar biaya tambahan tanpa bukti dan persetujuan tertulis.

• Sepakati sejak awal bagaimana jika terjadi pembatalan penanganan perkara.

Bab 7 Etika dan Kerahasiaan Informasi

Etika dan kerahasiaan merupakan pilar penting dalam hubungan antara advokat dan klien. Kepercayaan (trust) menjadi landasan utama, karena klien sering kali harus mengungkapkan informasi sensitif, dokumen pribadi, dan rahasia bisnis demi kepentingan perkara.

7.1 Dasar Hukum Kewajiban Kerahasiaan

Kewajiban advokat untuk menjaga kerahasiaan diatur dalam:

• Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menegaskan bahwa advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari klien karena hubungan profesinya.

• Kode Etik Advokat Indonesia, yang melarang advokat membocorkan informasi klien, kecuali diizinkan secara tertulis oleh klien atau diwajibkan oleh undang-undang.

7.2 Prinsip Etika Profesi Advokat

1. Integritas

   • Advokat harus jujur, konsisten, dan mengutamakan kepentingan klien tanpa melanggar hukum.

2. Independensi

   • Advokat tidak boleh terpengaruh oleh tekanan pihak luar, termasuk pihak lawan atau pihak ketiga, yang dapat merugikan kepentingan klien.

3. Kompetensi

   • Advokat wajib menangani perkara sesuai bidang keahliannya dan terus meningkatkan pengetahuan hukum.

4. Loyalitas kepada Klien

   • Advokat harus mengutamakan kepentingan hukum klien selama tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

5. Kerahasiaan

   • Semua informasi yang diperoleh dari klien bersifat rahasia dan tidak boleh diungkapkan tanpa persetujuan.

7.3 Batasan dalam Kerahasiaan

Kerahasiaan klien bersifat mutlak, kecuali:

• Klien secara tertulis memberikan persetujuan untuk membuka informasi.

• Ada perintah pengadilan atau ketentuan undang-undang yang mengharuskan pembukaan informasi tertentu.

• Informasi yang dibuka tidak lagi bersifat rahasia karena telah menjadi pengetahuan publik secara sah.

7.4 Peran Klien dalam Menjaga Etika dan Kerahasiaan

Klien juga memiliki peran penting dalam menjaga hubungan profesional:

• Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan kepada advokat.

• Tidak membocorkan strategi hukum yang disusun advokat kepada pihak lawan.

• Menghormati kode etik advokat dalam proses pendampingan hukum.

7.5 Sanksi Pelanggaran Etika dan Kerahasiaan

Jika advokat melanggar kewajiban etika dan kerahasiaan:

• Dapat dikenakan sanksi kode etik mulai dari teguran, skorsing, hingga pemberhentian.

• Dapat digugat secara perdata atas kerugian yang ditimbulkan.

• Dapat dikenakan sanksi pidana jika pelanggaran tersebut memenuhi unsur tindak pidana.

Bab 8  Studi Kasus Sederhana

Bab ini memberikan gambaran konkret tentang bagaimana proses gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berjalan, mulai dari terjadinya peristiwa, penggunaan jasa advokat, hingga putusan pengadilan. Studi kasus ini dibuat dengan format sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat awam hukum.

8.1 Studi Kasus 1  Perusakan Properti

Latar Belakang Perkara
Budi memiliki ruko yang disewakan kepada Andi. Terjadi perselisihan terkait perpanjangan kontrak. Suatu hari, Andi membongkar pintu ruko secara paksa sebelum masa sewa berakhir, menyebabkan kerusakan dan kerugian bagi Budi.

Langkah yang Diambil

1. Identifikasi Masalah

   • Budi mendokumentasikan kerusakan melalui foto dan video.

   • Menghitung nilai kerugian berdasarkan estimasi tukang dan nota pembelian material.

2. Menggunakan Jasa Advokat

   • Budi memilih advokat berpengalaman di bidang perdata.

   • Mengadakan konsultasi awal untuk menilai kekuatan bukti.

3. Penyusunan Gugatan PMH

   • Advokat menyusun gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

   • Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah objek sengketa.

4. Proses Persidangan

   • Sidang mediasi tidak mencapai kesepakatan.

   • Bukti foto, video, dan saksi diperlihatkan di persidangan.

5. Putusan

   • Hakim mengabulkan gugatan sebagian dan memerintahkan Andi membayar ganti rugi Rp25 juta.

Peran Advokat

• Membantu menginventarisasi bukti.

• Menyusun argumentasi hukum yang meyakinkan.

• Mengawal proses persidangan hingga putusan.

8.2 Studi Kasus 2  Pencemaran Nama Baik

Latar Belakang Perkara
Sari adalah pengusaha kuliner. Seorang mantan karyawan menyebarkan tuduhan di media sosial bahwa makanan Sari mengandung bahan berbahaya. Akibatnya, penjualan Sari menurun drastis.

Langkah yang Diambil

1. Pengumpulan Bukti

   • Screenshot unggahan media sosial.

   • Saksi pembeli yang terpengaruh isu tersebut.

2. Penggunaan Jasa Advokat

   • Sari menunjuk advokat yang memahami perkara PMH dan ITE.

   • Gugatan diajukan untuk meminta ganti rugi materiil dan immateriil.

3. Proses Persidangan

   • Bukti digital diverifikasi keasliannya.

   • Saksi ahli dari BPOM memberikan keterangan bahwa makanan aman.

4. Putusan

   • Hakim memutuskan tergugat membayar ganti rugi Rp50 juta dan memerintahkan permintaan maaf terbuka.

Peran Advokat

• Menggabungkan dasar hukum PMH dan UU ITE.

• Menghadirkan saksi ahli untuk memperkuat pembuktian.

8.3 Pelajaran dari Studi Kasus

Dari kedua studi kasus di atas, dapat diambil beberapa pelajaran penting:

1. Bukti yang kuat menjadi kunci keberhasilan gugatan.

2. Advokat berperan penting dalam merancang strategi pembuktian.

3. Kerja sama aktif antara klien dan advokat memperbesar peluang menang.

4. Setiap kasus PMH memiliki karakteristik unik sehingga strategi tidak bisa disamaratakan.

Bab 9 Penutup dan Rekomendasi Penggunaan Jasa Advokat

9.1 Penutup

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dapat menimbulkan kerugian yang serius, baik secara materiil maupun immateriil. Jalur hukum perdata memberikan kesempatan kepada korban untuk menuntut ganti rugi dan memulihkan haknya. Namun, proses gugatan sering kali memerlukan pengetahuan mendalam tentang hukum acara, strategi pembuktian, dan teknik penyusunan gugatan yang tepat.

Dalam kondisi ini, kehadiran advokat bukan hanya sebagai wakil hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis yang membantu klien memahami proses, mengelola risiko, dan memperjuangkan hak secara optimal. Panduan ini telah menguraikan langkah-langkah praktis, mulai dari identifikasi masalah hukum hingga eksekusi putusan, agar masyarakat memiliki gambaran jelas dalam menggunakan jasa advokat.

9.2 Rekomendasi Penggunaan Jasa Advokat

1. Pilih Advokat yang Spesialis di Bidang Perdata/PMH

   • Pengalaman di bidang yang relevan akan meningkatkan kualitas strategi hukum.

2. Lakukan Konsultasi Awal yang Terbuka

   • Sampaikan semua fakta secara jujur, termasuk hal-hal yang mungkin merugikan posisi Anda, agar advokat dapat menyusun strategi yang realistis.

3. Pastikan Ada Perjanjian Tertulis

   • Gunakan Perjanjian Pemberian Jasa Hukum yang memuat ruang lingkup kerja, biaya, dan kewajiban masing-masing pihak.

4. Persiapkan Bukti Sejak Awal

   • Bukti yang lengkap dan sah secara hukum akan memperkuat posisi Anda di persidangan.

5. Bangun Hubungan yang Berbasis Kepercayaan

   • Kepercayaan dan komunikasi yang baik antara klien dan advokat menjadi faktor kunci keberhasilan gugatan.

6. Perhatikan Transparansi Biaya

   • Pastikan semua biaya dibicarakan secara jelas di awal dan dituangkan dalam perjanjian untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

Semoga panduan ini dapat menjadi pegangan praktis bagi masyarakat yang ingin memperjuangkan haknya melalui gugatan PMH. Dengan memanfaatkan keahlian advokat secara tepat, diharapkan proses hukum dapat berjalan lebih efektif, adil, dan memberikan hasil yang sesuai dengan harapan klien.