Pelatihan ini dirancang untuk mengajarkan bagaimana teknologi AI dapat dimanfaatkan dalam proses harmonisasi hukum di tingkat pemerintah daerah. Harmonisasi hukum merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa peraturan daerah (Perda) tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. AI dapat digunakan untuk menganalisis dan menyelaraskan peraturan-peraturan ini, sehingga dapat meminimalisasi konflik hukum serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.
Outline Pelatihan:
- Pengantar Harmonisasi Hukum dengan AI
- Apa itu harmonisasi hukum?
- Tantangan harmonisasi hukum di pemerintah daerah.
- Peran AI dalam Harmonisasi Hukum
- Bagaimana AI dapat digunakan untuk menyelaraskan Perda dengan peraturan yang lebih tinggi.
- Contoh penggunaan AI dalam harmonisasi peraturan.
- Chat GPT dalam Harmonisasi Hukum Pemerintah Daerah
- Demonstrasi penggunaan Chat GPT untuk menganalisis dan mengidentifikasi konflik hukum dalam Perda.
- Studi Kasus: Harmonisasi Peraturan dengan AI
- Contoh-contoh nyata di mana AI digunakan untuk meninjau dan menyelaraskan peraturan.
- Praktek Langsung Menggunakan AI dalam Harmonisasi Perda
- Sesi praktek dengan menggunakan alat AI untuk menganalisis Perda dan peraturan pemerintah lainnya.
- Tantangan dan Solusi dalam Implementasi AI untuk Harmonisasi Hukum
- Masalah teknis dan etis yang mungkin muncul serta bagaimana mengatasinya.
Manfaat:
- Memastikan peraturan daerah selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan.
- Mengurangi risiko ketidakpatuhan hukum melalui pemanfaatan AI dalam analisis regulasi.
- Meningkatkan efisiensi proses harmonisasi hukum, sehingga mempercepat proses legislasi di daerah.
Target Audiens:
- Pejabat dan staf pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan dan evaluasi Perda.
- Konsultan hukum yang bekerja di bidang pemerintahan.
- Tim legislasi di pemerintahan daerah.
- Pengacara dan ahli hukum yang fokus pada kebijakan publik.
