Aspek Yang Perlu Diharmonisasi BPR terhadap UU P2SK dan PP nya

Berikut adalah tabel yang sudah dilengkapi dengan pasal-pasal dari UU P2SK (UU No. 4 Tahun 2023) dan contoh pasal-pasal yang mungkin relevan dari peraturan pemerintah (PP) terkait. Perlu dicatat bahwa PP yang spesifik mungkin perlu dirujuk dari dokumen hukum yang berlaku untuk memastikan ketepatan.

NoAspek/TopikUU P2SK (UU No. 4 Tahun 2023)PP TerkaitImplikasi bagi BPRTindakan yang Diperlukan
1Modal Inti BPRPasal 9 ayat (1) dan (2)PP No. 7 Tahun 2023, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5Penyesuaian modal minimum sesuai ketentuan baruPenguatan modal melalui setoran tambahan atau merger
2Manajemen RisikoPasal 60 ayat (1) dan (2)PP No. 23 Tahun 2023, Pasal 4 ayat (2)Peningkatan standar manajemen risikoImplementasi kebijakan risiko sesuai standar terbaru
3Tata Kelola BPRPasal 53 ayat (1), Pasal 55PP No. 7 Tahun 2023, Pasal 7 dan Pasal 10Penyesuaian struktur organisasi dan kebijakanRevisi SOP dan struktur manajemen
4Pengawasan BPRPasal 110 ayat (1), Pasal 111 ayat (1)PP No. 24 Tahun 2023, Pasal 8 dan Pasal 12Peningkatan frekuensi dan ketatnya pengawasanPenyusunan laporan berkala dan kepatuhan terhadap aturan
5Perlindungan KonsumenPasal 40 ayat (1), Pasal 41PP No. 8 Tahun 2023, Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 6Penguatan aturan perlindungan konsumenRevisi kebijakan layanan pelanggan dan penanganan keluhan
6Laporan Keuangan BPRPasal 112 ayat (1)PP No. 24 Tahun 2023, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 18Penyesuaian format dan periode pelaporan keuanganPenyusunan laporan keuangan sesuai format baru
7Kewajiban TransparansiPasal 110 ayat (3), Pasal 111 ayat (3)PP No. 23 Tahun 2023, Pasal 11 dan Pasal 15Peningkatan kewajiban transparansi terhadap pemangku kepentinganRevisi kebijakan transparansi dan pelaporan

Penjelasan Tabel:

  1. PP No. 7 Tahun 2023: Mengatur modal inti dan tata kelola.
  2. PP No. 23 Tahun 2023: Mengatur manajemen risiko dan kewajiban transparansi.
  3. PP No. 24 Tahun 2023: Mengatur pengawasan dan laporan keuangan BPR.
  4. PP No. 8 Tahun 2023: Mengatur perlindungan konsumen di sektor keuangan.

Tabel ini dapat disesuaikan lebih lanjut dengan referensi langsung dari peraturan pemerintah yang berlaku serta mempertimbangkan ketentuan baru yang mungkin akan diterbitkan. Pastikan untuk merujuk langsung pada teks hukum resmi untuk keakuratan dan kepatuhan penuh.

Bagikan Manfaat
Scroll to Top
Informasi Lebih Hubungi Kami.
Image Icon
Profile Image
BIIZAA Layanan Biizaa Asia Offline
BIIZAA Silahkan Hubungi Kami