Daftar Isi
- 1 Peraturan Pelaksana Undang Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- 2 Peraturan Presiden Terkait dengan Undang Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- 3 Peraturan Pemerintah Terkait Dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- 4 Undang Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- 5 Peraturan Yang Dicabuat Undang Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- 6 Peraturan Yang Dirubah Undang Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Peraturan Pelaksana Undang Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Setelah Undang Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diterbitkan, maka menyusul peraturan pelaksanannya baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang akan kami sampaikan di bawah ini. Dalam tulisan ini dilengkapi pula peraturan apa yang telah dicabut dan dirubah berdasarkan Undang Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Berikut Peraturan Peraturan Pelaksana Undang Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Peraturan Presiden Terkait dengan Undang Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasa
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, download
Peraturan Pemerintah Terkait Dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Usaha Berbasis Resiko
- PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
- PP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
- PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
- PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- PP Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
- PP Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan PP No 22 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan UU No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- PP Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
- PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- PP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
- PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar
- PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan
- PP Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya
- PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
- PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
- PP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
- PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
- PP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- PP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
- PP Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan
- PP Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian
- PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
- PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
- PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
- PP Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umroh
- PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
- PP Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
- PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional
- PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan atau Hak Atas Tanah
- PP Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- PP Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial
- PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
- PP Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
- PP Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- PP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan atau Entitas yang Dimilikinya,
- PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi
- PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi
Undang Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Halaman 1 – 100
- UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Halaman 101 – 200
- UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Halaman 201 – 300
- UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Halaman 301 – 400
- UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Halaman 401 – 500
- UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Halaman 501 – 600
- UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Halaman 601 – 700
- UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Halaman 701 – 800
- UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Halaman 801 – 900
- UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Halaman 901 – 1000
- UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Halaman 1001 – 1100
- UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Halaman 1101 – 1187
Bahwa Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut telah mencabut dan merubah peraturan peraturan di bawah ini.
Peraturan Yang Dicabuat Undang Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)
Peraturan Yang Dirubah Undang Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
- UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
- UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
- UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
- UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
- UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
- UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
- UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
- UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
- UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
- UU No. 38 Tahun 2009 tentang POS
- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
- UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
- UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
- UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
- UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
- UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
- UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
Sebagian sumber dari : peraturan.bpk.go.id