Gratis aplikasi akuntansi 6 bulan ?
DONASI
undang undang cipta kerja dan peraturan pelaksanaannya
Hukum dan politik Pemerintahan

UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Kumpulan Peraturan Pelaksananya.

Biizaa
Peraturan Pelaksana Undang Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Setelah Undang Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diterbitkan, maka menyusul peraturan pelaksanannya baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang akan kami sampaikan di bawah ini. Dalam tulisan ini dilengkapi pula peraturan apa yang telah dicabut dan dirubah berdasarkan Undang Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Berikut Peraturan Peraturan Pelaksana Undang Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Baca juga:




Peraturan Presiden Terkait dengan Undang Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
  1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
  2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasa
  3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, download
Peraturan Pemerintah Terkait Dengan Undang Undang  Nomor 11 Tahun 2020 Tentang  Cipta Kerja




  1. PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Usaha Berbasis Resiko
  2. PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
  3. PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  4. PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
  5. PP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
  6. PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
  7. PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
  8. PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
  9. PP Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun
  10. PP Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan PP No 22 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan UU No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
  11. PP Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
  12. PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  13. PP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
  14. PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
  15. PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
  16. PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar
  17. PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
  18. PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  19. PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
  20. PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan
  21. PP Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya
  22. PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
  23. PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
  24. PP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
  25. PP Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
  26. PP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  27. PP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
  28. PP Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan
  29. PP Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian
  30. PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
  31. PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
  32. PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
  33. PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
  34. PP Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umroh
  35. PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
  36. PP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
  37. PP Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
  38. PP Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional
  39. PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan atau Hak Atas Tanah
  40. PP Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  41. PP Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial
  42. PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
  43. PP Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
  44. PP Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
  45. PP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan atau Entitas yang Dimilikinya,
  46. PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi
  47. PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi
Undang Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja




  1. UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Halaman 1 – 100
  2. UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Halaman 101 – 200
  3. UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Halaman 201 – 300
  4. UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Halaman 301 – 400
  5. UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Halaman 401 – 500
  6. UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Halaman 501 – 600
  7. UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Halaman 601 – 700
  8. UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Halaman 701 – 800
  9. UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Halaman 801 – 900
  10. UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Halaman 901 – 1000
  11. UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Halaman 1001 – 1100
  12. UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Halaman 1101 – 1187

Bahwa Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut telah mencabut dan merubah peraturan peraturan di bawah ini.

Peraturan Yang Dicabuat Undang Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
  1. UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
  2. Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)
Peraturan Yang Dirubah Undang Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.




  1. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  2. UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
  3. UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
  4. UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
  5. UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  6. UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
  7. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
  8. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  9. UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
  10. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
  11. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
  12. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
  13. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
  14. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  15. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
  16. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
  17. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
  18. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
  19. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
  20. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  21. UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
  22. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  23. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
  24. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
  25. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  26. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  27. UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
  28. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
  29. UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
  30. UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  31. UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
  32. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  33. UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
  34. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
  35. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  36. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
  37. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  38. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
  39. UU No. 38 Tahun 2009 tentang POS
  40. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  41. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  42. UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
  43. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  44. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
  45. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  46. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
  47. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  48. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
  49. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
  50. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  51. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  52. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  53. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  54. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  55. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  56. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  57. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
  58. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  59. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  60. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
  61. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
  62. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  63. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  64. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  65. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  66. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  67. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
  68. UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
  69. UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
  70. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
  71. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  72. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  73. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  74. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  75. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
  76. UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
  77. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  78. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
  79. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  80. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  81. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  82. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Sebagian sumber dari : peraturan.bpk.go.id

Apakah tulisan ini bermanfaat?...

Klik bintang untuk menilai

Rata Rata Penilaian 2 / 5. Jumlah Vote: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Baca juga:

Bagikan manfaatnya..
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


Home

Personal

Business

public

Aplikasi
BIIZAA ASIA
Ada yang bisa kami bantu? .
Image Icon
Profile Image
Biizaa Service Perlu bantuan ? Online
Biizaa Service
Chat Kami