Gratis aplikasi akuntansi 6 bulan ?
Negosiasi

Tips Negosiasi Hukum Untuk Mencapai Penyelesaian Bersama.

Negosiasi hukum adalah sebuah negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama yang mengandung kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi pihak pihak yang mengikatkan diri maupun menyelesaikan sengketa. Negosiasi hukum bisa digunakan pada saat menegosiasikan sebuah rancangan kontrak untuk disetujui oleh pihak pihak yang mengikatkan diri. Contoh lain negosiasi hukum adalah pada saat untuk menyelesaikan perkara atau sengketa baik secara litigasi ( dalam pengadilan ) maupun non litigasi ( di luar pengadilan ).

Dan bagi setiap orang terutama profesi hukum dibutuhkan ketrampilan dalam negosiasi hukum, salah satu ketrampilan tersebut adalah apa yang disebut dengan interpersonal skill ( ketrampilan membangun hubungan dengan orang lain ). Ketrampilan membangun hubungan dengan orang lain atau yang disebut dengan interpersonal skill terdiri dari beberapa ketrampilan, diantaranya ketrampilan berkomunikasi secara umum dan ketrampilan komunikasi hukum secara khusus. Dalam hal ini, biizaa akan menyampaikan bagaimana tips berkomunikasi hukum agar tercapai kesepakatan atau yang disebut dengan win win solution.




Suksesknya komunikasi hukum adalah tercapainya kesepakatan, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Untuk membangun hal tersebut dibutuhkan hal hal sebagai berikut:

  1. Sender atau disebut dengan pengirim pesan, dalam hal ini pihak yang menyampaikan komunikasi dibutuhkan kompetensi, baik kompetensi skill maupun kompetensi hukum ( legal standing ), seandainya perusahaan, maka direktur yang berhak bertindak untuk dan mewakili perusahaan, jika kuasa hukum memiliki kuasa yang sah.
  2. Pesan atau konten, adalah isi atau materi yang disampaikan mudah dipahami dan bisa diterima oleh penerima pesan. Seandainya menegosiasikan rancangan kontrak, rancangan kontrak tersebut sudah dibuat dan siap untuk di diskusikan. Seandainya menangani perkara, sudah menyiapkan case summary atau ringkasan kasusnya.
  3. Alat komunikasi, alat komunikasi sangat mempengaruhi dalam komunikasi hukum, maka dokumen dokumen, peraturan peraturan, kontrak, alat presentasi seperti LCD Projector butuh disiapkan agar mempermudah penyampaikan komunikasi.
  4. Receiver atau penerima pesan, penerima pesan atau pihak lain dalam negosiasi bisnis, butuh memiliki kompetensi atau legal standing, seandainya perusahaan adalah direktur yang memiliki hak untuk berindak dan mewakili perusahaan, kalau kuasa hukum lengkap dengan surat kuasanya.

Ke empat hal tersebut di atas yang perlu dipersiapkan agar komunikasi hukum yang merupakan bagian dari negosiasi hukum berjala dengan baik dan mendapatkan solusi atau kesepakatan yang berkeadilan, berkemanfaatan dan berkepastian hukum.




Selanjutnya untuk membekali negosiator hukum dibutuhkan ketrampilan khusus di bidang komunikasi hukum sebagai berikut:

  1. Kemampuan untuk mengurai konstruksi atas suatu pasal baik dalam peraturan perundang undangan maupun dalam sebuah rancangan kontrak, karena dengan mampu mengurai akan memperjelas maksud atau makna dalam sebuah pasal atau rancangan kontrak. Sebagai contoh, apabila yang dibahas pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum ( onrecht matige daads ) mampu mengurai bahwa perbuatan melawan hukum terdiri dari adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan perbuatan yang salah dengan kerugian, maka denga memahami konstruksi pasal tersebut kita bisa menjelaskan kepada pihak lain akan interpretasi ( penafsiran ) unsur tersebut.
  2. Kemampuan untuk menginterpretasikan peraturan perundang undangan. Interpretasi atau penafsiran kadang berbeda antara satu pihak dengan pihak lainnya, maka dibutuhkan ketrampilan untuk menafsirkan sebuah peraturan perundang undangan atau pasal dalam sebuah rancangan kontrak. Maka dengan memberikan pemahaman akan interpretasi sebuah kata, frase dan pasal dalam sebuah peraturan atau klausula dalam kontrak akan menekan perbedaan dan meningkatkan kesepakatan.
  3. Kemampuan memahami sistematika peraturan perundang undangan. Oleh karena banyak pasal atau klausula yang terkait dengan pasal lain, bahkan dengan peraturan lain, maka kemampuan memahami sistematika peraturan sangat dibutuhkan. Sebagai contoh adalah memahami Ketentuan Umum dan Penjelasan, karena letak interpretrasi otentik suatu peraturan ada di ketentuan umum dan penjelasan peraturan perundang undangan.




Di atas adalah ketrampilan komunikasi hukum yang perlu dimiliki oleh negosiator hukum, baik dalam pemerintahan, staf legal atau senior legal di perusahaan, maupun advokad dalam menangani perkaranya. ( supriadi asia ).

Apakah tulisan ini bermanfaat?...

Klik bintang untuk menilai

Rata Rata Penilaian 0 / 5. Jumlah Vote: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Bagikan manfaatnya..
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BIIZAA ASIA
Ada yang bisa kami bantu? .
Image Icon
Profile Image
Biizaa Service Perlu bantuan ? Istirahat
Biizaa Service