AYO SEKOLAH ONLINE DI >>

Teknik mengurai rumusan pasal dalam peraturan perundang undangan.

Legal Reading Skill adalah ketrampilan membaca peraturan perundang undangan. Dan membaca peraturan perundang undangan tidak sama dengan membaca teks biasa, tetapi butuh memahami konstruksi, interpretasi dan sistematika peraturan perundang undangan. Dalam kesempatan ini, biizaa akan menyampaikan cara mengurai konstruksi dari sebuah pasal dalam peraturan perundang undangan.

Apa yang dimaksud konstruksi dalam sebuah pasal peraturan perundang undangan?..




Kontruksi atau pasal dalam peraturan perundang undangan adalah bagian bagian atau frase dan kata yang membentuk maksud dalam peraturan perundang undangan hingga dapat dipahami oleh setiap orang yang terdiri dari rangkaian kalimat ( frase ) maupun kata.

Apa manfaat memahami konstruksi pasal dalam peraturan perundang undangan?

Manfaat memahami konstruksi pasal dalam peraturan perundang undangan adalah untuk meninginterpretasikan atau menafsirkan. Dari satu pasal tersebut diurai menjadi frase atau kata yang memiliki makna dan selanjutnya untuk memperkuat makna tersebut dibutuhkan interpretasi ( penafsiran ), dan penafsiran memiliki teknis sendiri. Oleh sebab itu, interpretasi / penafsiran sangat tergantung dari bagaiman memahami konstruksi pasal dalam peraturan.

Manfaat yang kedua adalah pembuktian, terutama tindak pidana formal, dimana tindak pidana formil yang dilarang atau letak kesalahannya pada perbuatan, maka perbuatan tersebut akan dirumuskan dalam suatu pasal dan pasal itu akan diurai konstruksinya menjadi frase atau kata, dan frase atau kata itu akan di interpretasikan dan seteleh di interpretasikan maka dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, satu unsur saja tidak terpenuhi maka terdakwa tidak bisa dihukum.




Bagaimana contoh mengurai konstruksi pasal dalam peraturan perundang undangan?

Contoh Pasal Pidana ( Pencurian / 362 KUHP ).

Bunyi pasal dari Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

”Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Dari bunyi pasal tersebut perlu kita urai konstruksi hukumnya sebagai berikut agar bisa di interpretasikan ( ditafsirkan secara metodik ).

”Barangsiapa / mengambil / suatu barang, / yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, / dengan maksud untuk dimiliki / secara melawan hukum, / diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Dari seluruh pasal tersebut diurai menjadi beberapa frase dengan tanda / ( garis miring ), sehingga pasal 362 KUHP tentang pencurian tersebut, memiliki unsur sebagai berikut:




  1. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur :
    a) mengambil;
    b) suatu barang;
    c) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
  2. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur :
    a) dengan maksud;
    b) untuk memiliki barang/benda tersebut untuk dirinya sendiri;
    c) secara melawan hukum

Setelah memiliki konstruksi pasal tersebut, maka kita bisa meninterpretasikan ( menafasirkan ) frase atau unsur unsur dalam pasal tersebut. Contohnya adalah unsur mengambil, unsur mengambil butuh dicarikan penafsiran baik secara otentik atau gramatikal atau yang lain untuk bisa diperjelas maknanya, selanjutnya oleh jaksa penuntut umum digunakan untuk membuktikan satu per satu unsur dalam pasal tersebut. Apabila kita tidak dapat mengurai konstruksi pasal tersebut menjadi beberapa unsur, maka kita juga kesulitan menafsirkan dan juga kesulitan dalam pembuktian.

Di atas adalah contoh pasal pidana, sekarang kita ambil contoh pasal perdata yang populer yaitu Pasal 1365 KUHPerdata atau yang disebut dengan PMH atau perbuatan melawan hukum sebagai berikut:




Bunyi Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

“Tiap perbuatan / yang melanggar hukum / dan membawa kerugian kepada orang lain, / mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dari bunyi pasal atau kalimat dalam pasal 1365 KUHPerdata tersebut maka dapat ditarik konstruksi yang menghasilkan unsur unsur sebagai berikut:

  1. Ada suatu perbuatan.
  2. Perbuatan tersebut melawan hukum ( mengandung kesalahan ).
  3. Mengakibatkan kerugian.
  4. Ada hubungan causal ( sebab akibat ) antara kerugian dan perbuatan.

Uraian unsur tersebut yang harus dibuktikan oleh penggugat yang melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, maupun tergugat yang melakukan gugat balik ( rekonpensi ) dengan perbuatan melawan hukum.




Bukan hanya untuk menginterpretasikan dan pembuktian saja konstruksi hukum, tetapi juga untuk merancang peraturan perundang undangan, sehingga dalam merancang bisa dikonstruksi. Karena apabila merancang peraturan tidak dapat dikonstruksikan, maka sulit pula untuk di interpretasikan ( ditafsirkan dan dibuktikan ), maka memahami konstruksi hukum sangat perlu dipahami baik oleh legislatif dan eksekutif yang membuat peraturan dan juga oleh yudikatif yang menjalankan atau menegakan peraturan.

Tulisan ini untuk mendukung penggunaan alat LAC ( Legal Analytic Canvas ) yang bisa di download di link ini. Legal Analytic Canvas. ( supriadi asia ).

Apakah tulisan ini bermanfaat?...

Klik bintang untuk menilai

Rata Rata Penilaian 0 / 5. Jumlah Vote: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.


Bagikan manfaatnya..
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BIIZAA ASIA
Ada yang bisa kami bantu? .
Image Icon
Profile Image
Biizaa Service Perlu bantuan ? Online
Biizaa Service