Teknik Menguji Keabsahan Kontrak Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata

Menguji keabsahan kontrak sangat penting bagi para pihak dalam perjanjian juga bagi para contract drafter ( perancang kontrak ) sehingga menghindarkan resiko dari dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat bagi para pihak. Berikut kami sampaikan teknik menguji keabsahan kontrak berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata.

Pemahaman Kontrak

Kontrak adalah sebuah perikatan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk pembuktian di pengadilan. Dengan demikian maka kontrak adalah suatu perikatan dari para pihak untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu. Dan perikatan tersebut lahir dari perjanjian, bukan perundang undangan, serta dibuat secara tertulis, maka disebut kontrak.



Tujuan Kontrak

Dari pemahaman kontrak telah disampaikan bahwa tujuan kontrak adalah untuk pembuktian di pengadilan, oleh sebab itu jika digunakan untuk pembuktian di pengadilan dibutuhkan materai yang merupakan bea, tetapi tidak membatalkan suatu kontrak apabila tidak diberi materai. Kontrak sebagai alat bukti di pengadilan apabila dalam bentuk akta  notariel ( otentik ) maka sudah memiliki nilai pembuktian yang sempurna, tetapi apabila kontrak biasa belum memiliki nilai pembuktian yang sempurna.

Pemahaman Pembuktian Yang Sempurna

Yang dimaksud dengan kontrak memiliki kualitas pembuktian yang sempurna, maka saat digunakan sebagai alat bukti tidak perlu dibuktikan lagi, dengan alat bukti dan saksi, karena telah menjadi alat bukti yang sempurna. Sedang kontrak biasa masih butuh dibuktikan sesuai dengan hukum pembuktian, seperti bukti benda maupun bukti saksi.



Pengujian Kontrak

Untuk menguji keabsahan kontrak, pada dasarnya diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sah perjanjian. Dari syarat sah perjanjian tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah suatu perjanjian tertulis atau kontrak itu sah atau tidak.

Syarat Sah Perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata

Syarat Sah Pasal 1320 KUHPerdata, digolongkan sebagai berikut :

  1. Syarat Subyektif.
    1. Kecakapan
    2. Kesepakatan.
  2. Syarat Obyektif
    1. Obyek Tertentu
    2. Sebab Yang Halal.
Syarat Subyektif Perjanjian



Syarat subyektif perjanjian adalah syarat yang melekat pada diri pihak pihak yang mengadakan perjanjian, atau subyek hukum dalam perjanjian. Terdiri dari syarat kecakapan atau kemampuan seseorang bertindak mengikatkan diri dalam perjanjian dan syarat kesepakatan bahwa yang perjanjian tersebut telah disepakati.

Kecakapan Hukum

Kecakapan Hukum merupakan kecakapan atau kemampuan seseorang dalam hal ini para pihak dalam melakukan perbuatan hukum, apakah orang tersebut sudah dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, atau memiliki kewenangan atau legal standing untuk melakukan perjanjian. Sebagai contoh adalah ketika badan hukum diwakili, maka orang yang mewakili harus memiliki legal standing atas badan hukum tersebut, sebagai contoh ketika Perseroan Terbatas, maka Direktur yang memiliki kewenangan untuk mengikatkan diri.



Kesepakatan

Kesepakatan adalah suatu kondisi para pihak telah menyepakati suatu perikatan dalam perjanjian, yang dimaksud dengan kesepakatan adalah ketika tidak ada paksaan untuk menyetujui, tidak ada kekeliruan dan juga tidak ada penipuan dalam menyepakati suatu perjanjian, jika tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan dalam menyepakati suatu perjanjian, maka perjanjian telah memenuhi syarat kesepakatan.

Syarat Obyektif

Syarat obyektif adalah syarat yang melekat pada obyek perjanjian serta kondisi tertentu dalam perjanjian, sehingga perjanjian itu menjadi sah. Syarat obyektif terdiri dari dua syarat yaitu obyek tertentu dan sebab yang halal.



Syarat Obyek Tertentu

Syarat Obyek tertentu merupakan syarat obyektif terhadap obyek yang diperjanjian, arti bahwa tertentu adalah obyek tersebut memiliki pembeda dari yang lain dan dalam hal ini setidaknya memiliki 2 ukuran, setidaknya jumlah dan jenis, sebagai contoh adalah beras rojo lele jumlah 2 kwintal. Dengan menerangkan adanya berat dan jenis tersebut maka syarat obyek tertentu sudah terpenuhi.

Syarat Sebab Yang Halal

Syarat sebab yang halal adalah syarat tentang kondisi yang melatar belakangi terjadinya suatu perjanjian bukan karena sebuah perjanjian yang melawan hukum atau bertentangan dengan norma kepatutan dan kepantasan. Jika suatu perjanjian tidak bertentangan dengan hukum dan norma kepatutan dan kepantasan, maka dapat disimpulkan bahwa keabsahan kontrak tersebut terpenuhi unsur sebab yang halalnya.



Di atas merupakan teknik menguji sebuah kontrak terhadap pasal 1320 KUHPerdata, dan masih ada beberapa alat uji di luar pasal 1320 KUHPerdata, diantaranya adalah itikad baik dan lain lain.

Bagikan manfaatnya..