Teknik Membaca ( Hukum ) Peraturan Perundang Undangan Bagi Awam Hukum

Asas fiksi hukum menyatakan bahwa setiap warga negara dianggap tahu tentang hukum dan mengikatnya setelah dinyatakan berlaku dan diudangkan melalui berita / lembaran negara atau daerah. Dan membaca hukum tidak sama dengan membaca teks biasa, seperti buku, koran, majalah dan lain lain. Membaca hukum dibutuhkan teknik tersendiri agar mampu untuk dipahami dan diaplikasika bahkan di buat rujukan dalam melaksanakan perintah undang undang, terutama dalam hukum administrasi negara.




Apa saja yang harus dipahami dlam membaca peraturan perundang undangan ?

Pertama, adalah memahami jenis peraturan perundang undangan, terutama dalam hukum pidana yang terdiri dari tindak pidana formal dan tindak pidana material, tindak pidana formal peraturannya berupa perbuatan yang jelas dinyatakan dalam suatu perbuatan, sedang tindak pidana material yang dinyatakan dalam suatu penyebab yang dilarang. Jika tindak pidana formal, maka kita harus memahami unsur unsur dari perbuatan tersebut, karena unsur unsur tersebutlah yang akan harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum untuk menyatakan bersalah dan dihukum, contohnya adalah pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, yang jelas menyebutkan rumusan perbuatan “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum dipidana penjara “, maka dalam tindak pidana tersebut jelas jelas perbuatan yang dilarang adalah mengambil.




Berbeda dengan jenis tindak pidana material, yang dilarang adalah akibat sebuah peristiwa hukum, contohnya adalah ” Mengakibatkan hilangnya nyawa ” atau disebut dengan pembunuhan, maka tidak disebutkan perbuatan apa yang dilarang, tetapi akibat yang dilarang dalam bentuk mati atau hilangnya nyawa, perbuatan bisa bermacam macam sebagai penyebab kematian.

Untuk itu, butuh dipahami jenis peraturan yang akan dibaca, apakah peraturan dalam bentuk material ( akibat yang dilarang ) apakah peraturan dalam bentuk formal ( perbuatan yang dilarang ).




Kedua, adalah memahami konstruksi atau rumusan suatu perundang undangan, oleh karena suatu peraturan perundang undangan terdiri dari satu kesatuan perundang undangan yang terdiri dari bab dan pasal pasal, dan dalam pasal terdiri dari kalimat, frasa dan kata, maka butuh dipahami konstruksi dari sebuah kalimat dalam peraturan perundang undangan. Sebagaimana dalam tindak pidana formal bahwa peraturan perundang undangan yang dilarang adalah perbuatan, dan perbuatan tersebut terdiri dari beberapa unsur, dan beberapa unsur itu yang akan menentukan dalam penyidikan, pemeriksaan, penuntutan hingga pada putusan pengadilan. Sebagai contoh adalah pencurian yang perbuatannya dikonstruksikan dalam sebuah kalimat yang terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut :

  1. Barangsiapa.
  2. Mengambil.
  3. Suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
  4. Dengan maksud memiliki.
  5. Secara melawan hukum.

Dari satu kalimat pasal tersebut, yang dimaksud dengan konstruksi adalah dibaginya menjadi unsur unsur tersebut, dan dalam tindak pidana formal, unsur tersebut harus dibutktikan semua, apabila salah satu tidak terbukti, maka seorang terdakwa tidak bisa dinyatakan bersalah dan dihukum.




Ketiga, adalah interpretasi atau penafsiran. setelah langkah kedua kita memahami konstruksi dari suatu peraturan perundang undangan, selanjutnya adalah memahami interpretasi ( penafsiran ) dari sebuah kata atau frase dalam suatu peraturan perundang undangan. Sebagai contoh dalam pasal 362 KUHP adalah kata ” mengambil “, kata mengambil ini harus di interpretasikan atau ditafsirkan secara benar apa yang dimaksud mengambil, sebagai contoh adalah suatu perbuatan mengalihkan penguasaan suatu benda dari pihak lain kepada pihak pelaku, sehingga harus ada peralihan penguasaan baru disebut terjadi mengambil. Maka sangat penting menginterpretasikan sebuah kata atau frase dalam peraturan perundang undangan untuk dibaca atau dipahami.

Untuk menginterpretasikan sebuah peraturan perundang undangan banyak metode, dan metode yang paling kuat adalah metode otentik atau penafsiran otentik, yaitu suatu penafsiran yang tertulis dalam peraturan perundangan itu sendiri, sebagai contoh penafsiran atau definisi yang dijelaskan dalam ketentuan umum peraturan perundang undangan serta dalam penjelasan undang undang.




Ke empat adalah sistematika, bahwa peraturan perundang undangan yang terdiri dari kata, frase, kalimat, pasal, bab, peraturan dan keterkaitan dengan peraturan lain baik secara vertikal sebagai rujukan maupun secara horizontal yang terkait, butuh dipahami hubungannya. Baik hubungan antara pasal, hubungan hirarki secara vertikal dan hubungan keterkaitan secara horizontal butuh dipahami, agar dapat dipahami secara menyeluruh.

Sebagai contoh adalah memahami sebuah peraturan administrasi negara, apakah dalam suatu pasal peraturan di bawah merupakan perintah peraturan di atas, atau merupakan kewenangan yang diberikan kepada pejabat di bawah, tentu ini kita harus mempelajari sistematikan peraturan perundang undangan. Karena satu peraturan perundang undangan tidak berdiri sendiri, melainkan terkait secara vertikal maupun secara horizontal.




Sehingga dapat kita simpulkan untuk membaca peraturan perundang undangan, butuh kita pahami dengan langkah langkah sebagai berikut :

  1. Memahmi jenis peraturan.
  2. Memahami konstruksi atau rumusan perraturan.
  3. Memahami interpretasi peraturan perundang undangan.
  4. Memahami sistematika peraturan perundang undangan.

Dengan memahami hal tersebut di atas, baik dalam merancang, menjalankan atau menjadikan rujukan peraturan perundang undangan akan menjadi lebih baik dan lebih mudah untuk mencapai tujuan peraturan perundang undangan. ( supriadi asia ).





Bagikan manfaatnya..

Updated: 27/09/2021 — 07:03
BIIZAA ASIA © 2021 Biizaa Asia

Education Template