Hukum pidana dibuat untuk mencapai cita cita sosial yang tertib, aman, adil makmur dan sejahtera sebagaimana dicita citakan oleh suatu negara. Ada dua hal utama dalam tujuan hukum pidana, yaitu sebagai prevensi general dan prevensi individual yang artinya mencegah kejahatan dilakukan oleh masyarakat dan mencegah pula kejahatan dilakukan oleh individu, […]

Sebelum merdeka Indonesia sudah memiliki desa desa ( asal usul ) dan menjadikan sebagian tanah untuk menjadi bengkok guna memberikan gaji / imbalan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa. Sesuai dengan perkembangannya maka tanah bengkok tersebut diberikan peraturan peraturan baik dalam penguasaan maupun pemanfaataanya. Peraturan tentang tanah bengkok dimulai dari […]

Tindak pidana korupsi terjadi, kadang bukan karena niat pelaku. Tetapi bisa juga karena pelaku tidak memahami tindak pidana korupsi dengan melakukan perbuatan perbuatan yang melangar hukum dan merugikan keuangan maupun perekonomian negara. Dan mengingat bahwa pelaku terkadang bukan orang yang mendapatkan pendidikan hukum, sehingga kurang mampu untuk memahami peraturan perundang […]

8

Ekspedisi surat menyurat di Pemerintahan desa adalah hal yang sangat penting, dan hal ini kadang disepelekan oleh banyak pihak. Padalah memiliki aspek administrasi dan aspek hukum dalam ekspedisi dalam pemerintahan desa.Buku Ekspedisi disebut  juga “Buku Pengantar Surat” untuk mencatat pengiriman surat kepada pihak lain. Orang yang melaksanakan pekerjaan ekspedisi disebut […]

Dalam berumah tangga ada beberapa hubungan, selain hubungan suami istri, hubungan kekeluargaan dan hubungan kekerabatan juga ada hubungan hukum. Karena setiap individu yang ada dalam keluarga merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan tanggungjawab dalam hukum. Begitu juga antara suami istri, dalam melaksanaka undang undang perkawinan dan buku nikah dituliskan […]

Dalam membuat perjanjian kita perlu memahami apakah perjanjian yang kita buat sudah kuat dan sesuai dengan asas asa hukum perjanjian apa belum. Dalam hal ini kita harus melakukan contract auditing, atau pemeriksaan kontrak. Dan contract auditing dapat dilakukan dengan menganalisa apakah suatu perjanjian tersebut bisa dibatalkan atau batal demi hukum. […]

BIIZAA