PNS tidak kompeten bisa diberhentikan | PP No. 30 Tahun 2019.

Dalam rangka melaksanakan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, telah ditandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal tersebut sebagai upaya agar penilian kinerja PNS lebih beorientasi pada sistem prestasi dan karir. Dan memberantas sistem jual beli jabatan.

Penilaian Kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip a. objektif; b. terukur; c. akuntabel; d. partisipatif; dan e. transparan. Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud, menurut PP No. 30 Tahun 2019, dilaksanakan dalam suatu Sistem Manajemen Kinerja PNS yang terdiri atas: a. perencanaan kinerja; b. pelaksanaan, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja; c. penilaian kinerja; d. tindak lanjut; dan e. Sistem Informasi Kinerja PNS.

Ada hal menarik dalam Peraturan Pemerintah Ini, yaitu tentang Pemberhentian PNS, terutama bagi PNS yang tidak kompeten dalam menjalankan pekerjaannya. Yang akan kami kupas sebagai berikut:

Sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 bahwa

” Pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional yang tidak memenuhi Target kinerja dapat dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian.”

Dalam Pasal 58 ayat (5 ), menyatakan bahwa:

Dalam hal setelah 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak tersedia lowongan jabatan sesuai dengan kompetensinya, pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. ( untuk ayat sebelumnya, silahkan download PP nya di bawah ).

Dari kesimpulan di atas, bahwa apabila pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional kompetensinya tidak sesuai dengan jabatan apapun atau adanya lowongan yang sesuai dengan kompetensinya, maka pejabat tersebut diberhentikan dengan hormat.

Bahwa penilian kijerja PNS tersebut ditentukan nilai kualitatif sebagai berikut:

Sangat Baik

Apabila PNS memiliki: 1) nilai dengan angka 110 (seratus sepuluh) – 120 (seratus dua puluh); dan 2) menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara;

Baik

Apabila PNS memiliki nilai dengan angka 90 (sembilan puluh) – angka 120 (seratus dua puluh); c. Cukup, apabila PNS memiliki nilai dengan angka 70 (tujuh puluh) <- angka 90 (sembilan puluh);

Kurang

Apabila PNS memiliki nilai dengan angka 50 (lima puluh) – angka 70 (tujuh puluh);

Sangat Kurang

Apabila PNS memiliki nilai dengan angka < 50 (lima puluh).

Selanjutnya untuk pengenaan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian tersebut akan diatur dalam Peraturan Menteri.

Dan untuk lebih jelasnya, bisa di download dan dipelajari Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 di bawah ini:

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019.

Mari bagikan seluas-luasnya manfaat dengan tombol di bawah ini..
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •