Pilihan Hukum Dalam Perdata Internasional

Di era teknologi informasi dan komunikasi transaksi semakin luas melampaui batas batas suatu negara dan penundukan hukumnya. Oleh sebab itu kita perlu memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap transaksi kita secara internasional atau antar negara. Untuk memahami hal tersebut kita perlu memahami “pilihan hukum” atau disebut dengan “legal choice “.

Legal Choice atau pemilihan hukum dijamin kebebasannya oleh hukum Indonesia. Artinya dengan asas kebebasan berkontrak maka kita juga bebas melakukan pilihan hukum, mau tunduk kemana dalam perjanjian internasional. Apabila kita bertransaksi dengan Amerika, maka dalam perjanjian kita diberi kebebasan apakah tunduk pada hukum Amerika atau Hukum Indonesia. Kebebasan itu dijamin oleh hukum Perdata Indonesia.

Walaupun diberikan kebebasan, namun dalam hukum perdata internasional ada batasan batasan (restriction) yang perlu kita ketahui, yaitu:

  1. Apabila pemilihan hukum hanya ditujukan untuk menafsirkan klausula klausula dalam kontrak pada dasarnya tidak dibatasi.
  2. Pemilihan hukum tidak boleh bertentangan terhadap kebijakan publik dan ketertiban negara dimana subyek hukum bertempat tinggal / domisili hukum. Misalnya A warga negara Indonesia dan B Warga Negara Amerika, maka apabila memilih hukum Amerika, dalam perjanjian tidak boleh ada klausula yang bertentangan dengan hukum di Amerika. Begitu juga jika suatu negara menetapkan pilihan hukum harus di negara itu, maka pihak pihak yang bekerjasama dengan warga negara atau korporasi yang berkedudukan di negara tersebut harus tidak boleh bertentangan. 
  3. Pilihan hukum hanya boleh bagi warga negara atau korporasi yang memiliki hubungan langsung dengan negara tersebut, tempat pelaksanaan maupun tempat perjanjian dibuat dan ditanda tangani.
  4. Pilihan hukum tidak boleh ditujukan untuk menghindari aturan di suatu negara, apabila suatu perjanjian dan pemilihan hukum untuk menghindari kebijakan publik di suatu negara, sebagai contoh pajak dan lain lain. Maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Untuk Indonesia karena syarat sahnya perjanjian, yaitu sebab yang halal atau sebab yang tidak boleh bertentangan dengan hukum.
  5. Pilihan hukum harus dijelaskan kepada negara tertentu secara jelas.

Legal choice sangat perlu diperhatikan dalam perjanjian internasional untuk mengendalikan resiko dan meningkatkan hubungan bisnis atau kerjasama. @supriadiasia.


Apabila tulisan ini dirasa bermanfaat bagi orang lain dan membangun hukum di Indonesia, mohon untuk dishare / dibagikan. Semoga bermanfaat.

Bagikan manfaatnya..