Placeholder By Nelio Content

Pertanggungjawaban Perdata BUMDes

Orang terikat karena dua hal, yang pertama karena adanya peraturan perundang undangan yang disebut dengan kontrak sosial, jadi peraturan perundang undangan mengikat setiap subyek hukum baik perorangan maupun korporasi secara sosial. Yang kedua adalah karena perjanjian, orang yang telah mengadakan perjanjian maka terikat akan perjanjian itu sendiri sebagaimana undang undang yang mengikatknya. Begitu juga dengan BUMDes ( Badan Usaha Milik Desa ). Badan Usaha Milik Desa memiliki beberapa aspek hukum karena perbuatannya / transaksinya. Dan aspek tersebut terdiri dari:

    1. Aspek Pidana, terikat dengan ketentuan pidana yang mengatur BUMDes.
    2. Aspek Administrasi Negara, karena BUMdes merupakan dan sebagian modalnya dari pemerintah.



  1. Aspek Perdata, dimana BUMdes telah melakukan transaksi atau hubungan hukum dengan mitra, konsumen, supplyer dan lain lain.

 

Sehingga sangat perlu dipahami tentang aspek hukum perdata dari sebuah Badan Usaha Milik Desa. Diantaranya pertanggungjawabannya. Petanggungjawaban hukum akan menentuka beberapa kegiatan dalam usaha BUMDes, diantaranya:

  1. Pada saat mengadakan transaksi atau kontrak dengan BUMDes, siapa yang bertanggungjawab atau berkompeten untuk menandatangani suatu perjanjian?..
  2. Pada saat terjadi sengketa perdata, siapa yang kompeten digugat dan mempertanggungjawabkan atas prestasi atau kerugian dari transaksi dengan BUMDes?..

Kedua hal tersebut diatas perlu dipahami bagaimana aspek hukum perdata BUMDes. Banyak yang berpendapat apakah BUMDes merupakan Badan Hukum atau Bukan. Mari kita analisa BUMDes sebagai badan hukum atau bukan. Kita perlu memahami apa yang dimaksud denga badan hukum dan bukan badan hukum. Badan hukum itu adalah subyek hukum yang dibentuk dan buka merupakan manusia, tetapi sudah dalam bentuk organisasi. Dan organisasi tersebut kekayaannya terpisah dengan kekayaan pemilik atau pendiri, karena memang menjadi subyek hukum tersendiri.

Contoh adalah Perseroan Terbatas yang merupakan harta yang dipisahkan dari pemiliknya untuk kepentingan mencari laba / keuntungan. Sedangkan Yayasan adalah harta yang dilepaskan dari pemiliknya untuk kepentingan sosial atau agama. Dengan demikian fokus dari badan hukum adalah harta yang dilepaskan dan pertanggungjawabannya hanya sebatas harta yang dilepaskan. Tidak termasuk harta pemilik atau pendiri.

Berbeda dengan CV atau Firma, dimana bukan harta yang dilepaskan. Dengan demikian maka CV maupun Firma bukanlah suatu badan hukum, melainkan badan usaha. Lalu bagaimana dengan BUMDes?..

Dalam peraturan BUMDEs tidak dinyatakan bahwa BUMDes bukan merupakan harta yang dilepaskan untuk kepentinga usaha baik mencari laba maupun untuk kepetingan sosial / masyarakat. Namun dalam Peraturan Menteri yang bertanggungjawab atas kerugian adalah BADAN USAHA MILIK DESA Itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Permendes No. 4 tahun 2015 yang menyatakan:

  1. Kerugian yang dialami BUMDes merupakan Beban BUMDes, artinya pengelola maupun desa tidak bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan BUMDes, melainkan sebatas harta yang dimiliki oleh BUMDes tersebut.
  2. Dst…



Dari hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang bertanggungjawab secara perdata BUMDes adalah BUMDes itu sendiri. @supriadiasia.

Biizaa Sharing Knowledge, program bagi bagi ilmu pengetahuan dan ketrampilan Indonesia.

Apabila artikel ini bermanfaat, mohon disebarluaskan. Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Indonesia.

Mari bagikan seluas-luasnya manfaat dengan tombol di bawah ini..
  • 154
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan komentar

BIIZAA ASIA