Perpu No. 1 Tahun 2020 | Download dan Pahami Substansinya.

Untuk memberi pondasi atau dasar hukum bagi pemerintah, otoritas perbangkan dan lembaga keuangan untuk mengambil keputusan dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian dan nasional dan stabilitas sistem keuangan. Maka Pemerintah dalam hal ini Presiden telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.




Isi dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ( Perpu ) No. 1 Tahun 2020 tersebut sebagaimana dikutip dalam situs setkab.go.id adalah sebagai berikut:’

Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 adalah sebesar Rp405,1 triliun. Total anggaran tersebut akan dialokasikan Rp75 triliun untuk belanja bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat, dan Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya terutama usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Dari total angaran tersebut di breakdown dari berbagai sektor sebagai berikut:

Anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan terutama pembelian APD, pembelian alat-alat kesehatan seperti test kit, reagen, ventilator, dan lain-lainnya, dan juga untuk upgrade rumah sakit rujukan termasuk Wisma Atlet, serta untuk insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit, juga untuk santunan kematian tenaga medis, serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya.

Kemudian anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk keluarga penerima manfaat PKH yang naik dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Juga akan dipakai untuk Kartu Sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta penerima. Anggaran perlindungan sosial juga akan dipakai untuk Kartu Prakerja yang dinaikkan anggarannya dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk bisa meng-cover sekitar 5,6 juta orang yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Juga akan dipakai untuk pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 VA. Termasuk di dalamnya juga untuk dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok, yaitu Rp25 triliun.




Untuk stimulus ekonomi bagi UMKM dan pelaku usaha, akan diprioritaskan untuk penggratisan PPh 21 untuk para pekerja sektor industri pengolahan penghasil maksimal Rp200 juta, untuk pembebasan PPN impor untuk wajib pajak kemudahan impor tujuan ekspor, terutama ini untuk industri kecil dan menengah pada 19 sektor tertentu. Dan juga akan dipakai untuk pengurangan tarif PPh sebesar 25 persen untuk wajib pajak kemudahan impor tujuan ekspor, terutama industri kecil menengah pada sektor tertentu. Dan juga percepatan restitusi PPN bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha. Dan untuk penurunan tarif PPh Badan sebesar 3 persen dari 25 persen menjadi 22 persen. Serta untuk penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan.

Untuk bidang non-fiskal dalam menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan, termasuk bahan baku industri, pemerintah melakukan beberapa kebijakan, yaitu penyederhanaan larangan terbatas (lartas) ekspor, penyederhanaan larangan terbatas atau lartas impor, serta percepatan layanan proses ekspor-impor melalui national logistic ecosystem. Sumber: https://setkab.go.id/peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-perpu-tentang-kebijakan-keuangan-negara-dan-stabilitas-sistem-keuangan-31-maret-2020-di-istana-kepresidenan-bogor-provinsi-jawa-barat/

Kebijakan kebijakan tersebut tentu sangat membantu masyarakat untuk bertahan dan bertumbuh kembang lagi dalam menghadapi covid 19. Dan lebih lengkap bagaimana Perpu No. 1 Tahun 2020. Silahkan download dibawah ini:




Perpu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan NEgara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penangangan Pandemi Corona Virus Desease 2019 ( Covid 19 ) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan,Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

 

Mari bagikan seluas-luasnya manfaat dengan tombol di bawah ini..
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Next Post

Sekolah BUMDes Online di Era Corona

Ming Apr 5 , 2020
BUMDes merupakan mekanisme korporasi untuk menyelesaikan masalah di desa, baik masalah sosial, ekologi dan terutama ekonomi. Untuk itu dengan adanya corona, pengembangan Badan Usaha Milik Desa seyogyanya tidak berhenti. Oleh sebab itu maka Biizaa Asia Group telah membuat Sekolah / Pelatihan Badan Usaha Miili Desa secara online, dapat melalui Personal […]
Sekolah Bumdes Era Corona
BIIZAA