Perbedaan Perjanjian Dapat Dibatalkan dan Batal Demi Hukum

Bahwa suatu perjanjian DAPAT DIBATALKAN dan BATAL DEMI HUKUM. Perbedaan Perjanjian Dapat Dibatalkan dan Batal Demi Hukum ini sangat penting untuk mengajukan gugatan perkara ke Pengadilan. Apakah perjanjian yang diajukan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Mengingat suatu perjanjian bisa dibatalkan karena melanggar syarat sahnya perjanjian atau karena wan prestasi ( tidak melakukan atau melakukan perjanjian dengan tidak penuh ).

Gugatan yang kita ajukan terhadap perjanjian atau kontrak, perlu kita uji dulu apakah gugatan kita untuk membatalkan suatu perjanjian atau mohon untuk dinyatakan suatu perjanjian batal demi hukum.




Apabila suatu gugatan tentang batal demi hukum diajukan mohon untuk dibatalkan, akan terjadi kekeliruan penafsiran yang berakibat gugatan tidak jelas / tidak terang dan bisa ditolak. Karena suatu gugatan yang tidak jelas / terang sama halnya melanggar hak hak tergugat.

Oleh sebab itu sangat perlu dipahami Perbedaan Perjanjian Dapat Dibatalkan dan Batal Demi Hukum sebagai berikut:

Batal Demi Hukum, suatu perjanjian yang batal demi hukum dianggap tidak ada akibat hukum dari perjanjian itu sendiri. Dan dikembalikan pada keadaan semula.

Sedang dapat dibatalkan adalah, suatu perjanjian yang akibat akibatnya tetap timbul sebelum dibatalkan oleh Pengadilan dan mempunya kekuatan hukum tetap.

Contoh dapat dibatalkan:

Apabila seorang anak usia 12 membeli sepeda motor secara kredit dan ternyata motor tersebutu tidak bisa dipakai, maka perjanjian tersebut bisa dibatalkan oleh orang tuanya atau wali nya. Tetapi akibat yang timbul dari perjanjian itu tetap dilaksanakan. Contohnya adalah kewajiban mengangsur dan kewajiban penjual untuk mengganti kerugian atas tidak bisa dipakainya motor tersebut.

Contoh Batal Demi Hukum.

Seorang A berjanji membagi hasil atas perampokan yang dilakuka dengan B, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Walau perampokan itu terjadi dan ternyata A lebih banyak menguasai barang rampokan, maka si B tidak bisa menggugat bagiannya. Melainkan dikembalikan pada keadaan semua bahwa tidak ada hak dan kewajiban mereka untuk membagi harta tersebut.

Lalu apakah yang menjadikan suatu perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum?…




Apabila perjanjian tersebut melanggar syarat subyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu Kesepakatan dan Kecakapan, maka perjanjian DAPAT DIBATALKAN.

Apabila perjanjian tersebut melanggar syarat obyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebab yang halal dan obyek tertentu, maka perjanjian tersebut BATAL DEMI HUKUM.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua. Sebagai wujud upgrading people dari Biizaa.. @supriadiasi


Silahkan ajukan pertanyaan, di komentar di bawah ini..


Bagikan manfaatnya..

BIIZAA ASIA © 2021 Biizaa Asia

Education Template