82066986 2761376407217316 1138778619682750464 N

Peraturan, Panduan dan Form Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) | Download.

BPD atau Badan Permusyawawran Desa memiliki peranan penting dalam Pemerintah Desa, oleh sebab itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Apa fungsi Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) ?

 

Fungsi Badan Permusyarataan Desa atau BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa Oleh Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Pemerintahan Desa atau kepala desa. Dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman dan arah pelaksanaan pembangunan desa untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan Peraturan Desa tentang RPJMD antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.

BPD ( Badan Permusyawaratan Desa ) juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi masyraakat. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni Badan Permusywaratan Desa harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke Badan Pemusyawaratn Desa ( BPD ) dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai bagian dari variable dalam merumuskan langkah kebijakan desa.

Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) juga menyalurkan aspirasi dari warga desa pada Kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh Pemerintah Desa atau kepala desa dan perangkatnya dalam melaksanakan program pembangunan desanya. Selain dalam input kebijaka desa, maka Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan desa.

Apa hak Badan Permusyawaratan Desa ?

Selain itu Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) juga berhak menyenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) pada agenda-agenda yang mengharuskan adanya Musdes, salahsatunya Musdes membahas rencana lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bukan hanya pendirian BUMDes, melainkan penambahan modal dan bangkrut tidaknya BUMDes ditentukan oleh Musyawarah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ( Musdes ).

UU Desa memberikan tempat BPD sebagai subyek dalam pembangunan desa. Tentu untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, maka Badan Permusyawaratan Desa membutuhkan regulasi, panduan serta contoh contoh form untuk menjalankannya, maka kami terus membangun mengumpulkan, menyampaikan peraturan, panduan dan contoh alat dalam menjalankan tugas Badan Permusyawaratan Desa di bawah ini:’

  1. Contoh Tatib BPD
  2. Instrument Pengawasan BPD
  3. Kegiatan BPD Dalam Pembangunan Desa
  4. Laporan Kades dan BPD
  5. Musdes Berdasarkan Permendesa No 16 Tahun 2019
  6. Musyawarah Desa
  7. Pedoman Tata Tertib Musdes P
  8. ermendagri No 110 Tahun 2016 Tentang BPD
  9. Permendesa No 16 Tahun 2019 Tentang Musdes

Mari bagikan seluas-luasnya manfaat dengan tombol di bawah ini..
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Satu pemikiran pada “Peraturan, Panduan dan Form Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) | Download.”

  1. Jika BPD mewakili keterwakilan wilayah (Dusun, RT, RW) apakah bisa jika wilayah pemilihan BPD ada yg menggabungkan 2 dusun atau lebih karna terikat dgn jumlah kursi BPD yg diatur berdasarkan jumlah penduduk oleh Perda, klu ia berarti akan ada Dusun yg tidak memiliki Perwakilan BPD Tempatan karna harus digabung dgn dusun lain, padahal kemampuan keuangan desa memadai, mohon pencerahannya

Tinggalkan komentar

BIIZAA ASIA