Peranan Akuntansi dalam Aspek Pidana Korupsi BUMDEs

Negara atau pemerintah pusat telah mengamanatkan atau memberi kuasa kepada Pemerintah desa dalam penggunaan dana atau asset desa. Dan salah satunyanya adalah dengan mendirikan BUMDes ( Badan Usaha Milik Desa ). Dan pembiayaan BUMDes berasal dari Pemerintah ( Negara ) dan dimungkinkan dari dana masyarakat dalam penyertaan modal. Dengan demikian keuangan BUMDes harus dipertanggungjawabkan secara publik ( kepada masyaratkat ) sesuai dengan mekanismenya.


Dengan adanya dana dari negara, maka apabila terjadi fraud ( kecurangan ), maka sudah masuk ranah pidana dalam tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu segala transaksi atau alur kas dalam sebuah Badan Usaha Milik Desa harus diatur secara rapi sesuai dengan standart akuntansi ( SAK ), dalam hal ini untuk BUMDes menggunakan standart akuntansi bisnis, bukan akuntansi publik ( pemerintahan ) karena dalam bentuk usaha.

Mendesain akuntansi dan sistem informasi akuntansi yang menyajikan informasi sangat bermanfaat untuk mengendalikan keuangan usaha, juga untuk mempertanggungjawabkan. Selain itu apabila ada keluhan, kecurigaan dari masyarakat khususnya pemegang saham atau mitra modal bisa dipertanggungjawabkan dengan baik selama melalui tahapan akuntansi yang baik pula.

Bukan hanya laporan keuangan yang rapi, tetapi segala transaksi dan standart standartnya harus dipenuhi dengan baik, sehingga menjauhkan adanya fraud dan menyebabkan pengurus bisa dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, perlu adanya auditing dalam periode tertentu agar jika ada temuan temuan transaksi yang tidak wajar segera bisa diselesaikan dengan baik sebelum menjadi perkara pidana. Sebagai tips, agar akuntansi menjadi lebih baik, sekiranya memiliki NPWP dan taat pajak, dan memanfaatkan AR ( Account Representatif ) untuk bekerjasama memperbaik pajak dan tentunya laporan keuangan / pembukuannya.


BUMDes bisa mengalami kerugian, bangkrut ( tidak mampu beroperasi ) dan pailit ( tidak mampu melaksanakan kewajiban / hutang ) namun tidak mudah untuk menetapkan itu. Tidak cukup dengan musyawarah desa ( musdes ) melainkan harus di dasari dengan akuntansi yang benar beserta standart standartnya. Sehingga kerugian, kebangkrutan dan kepailitan dapat dijustifikasi dengan standart akuntansi, bukan opini dari pembina, pengelola maupun pengawas atau dalam musyawarah desa. Jadi pernyataan ( statement ) atas kerugian, kebangkrutan dan kepailitan BUMDes perlu di dasari dengan standart akuntansi.



Peraturan Rugi, Bangkrut dan Pailitnya BUMDes.

Mari kita pahami Pasal 27 Permendesa No. 4 tahun 2015 yang menyatakan sebagai berikut?..

Pasal 27
  1. Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
  2. Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
  3. Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Kesimpulannya, sejak awal mendirikan BUMDes selayaknya desa dan pengelola mempersiapkan akuntansi sesui denan jenis usaha BUMDes, sehingga terbebas dari resiko hukum baik perdata maupun pidana. @supriadiasia.

Mari bagikan seluas-luasnya manfaat dengan tombol di bawah ini..
  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan komentar

BIIZAA ASIA