Penerapan Penafsiran Hukum

Dalam tulisan tulisan yang sebelumnya telah kita bahas tentang interpretasi hukum dan metode penafsiran hukum kini kita akan bahas bagaimana menerapkan interpretasi atau penafsiran hukum. Dengan cara ini pembaca akan bisa melakukan penafsiran hukum lebih benar dalam memahami suatu peraturan perundang udangan.

Bahwa pada intinya tidak ada suatu peraturan tentang bagaimana menafsirkan suatu peraturan perundang undangan. Namun ada kebiasaan yang digunakan oleh pihak pihak yang terkait dengan hukum sebagai berikut. 



 

Yang pertama dilakukan dalam menafsirkan hukum adalah dengan menggunakan metode gramatikal ( sesuai dengan tata bahasa ), kita akan mencari melalui kamus atau pengertian sesuai dengan bahasa kita. Namun apabila ada perbedaan penafsiran maka yang dilakukan utama adalah dengan cara menafsirkan secara otentik.

Bagaiman menafsirkan secara otentik?…

Penafsiran otentik merupakan penafsiran yang sudah secara resmi ditentukan oleh peraturan perundang undangan. Dan biasanya terdapat dalam:

  1. Ketentuan Umum, di dalam ketentuan umum dijabarkan istilah istilah penting dalam peraturan perundang undangan. Dan istilah tersebut dapat digunakan untuk menafsirkan hukum.
  2. Penjelasan Peraturan Perundang Undangna, selain di dalam ketentuan umum telah ditentukan atau ditetapkan penjelasan yang dimaksud dalam pasal pasal perundang-undangan yang dianggap penting, atau memiliki makna bias.



Dan apabila melalui gramatikal dan otentik belum ditemukan penafsiran yang dirasa mencerminkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Maka perlu dilakukan penafsiran penafsiran lain yang lebih tepat. Namun penafsiran yang mengikat hakim adalah penafsiran otentik. Dan penafsiran dari hakim sendiri, hanya mengikat para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata. @supriadiasia.

Apabila artikel ini dirasa bermanfaat bagi masyarakat, mohon dibantu untuk share / dibagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. 

Bagikan manfaatnya..