Corona Virus

Panduan Penganggulangan COVID 19 Di Desa Melalui APBDes | Download

Untuk memberikan kepastian langkah dalam penyusunan kebijakan desa yang berkaitan dengan penanggulangan covid 19 di desa melalui APBDes, Tim Kerja Kementrian Dalam Negeri dalam mendukung Gugus Tugas Covid 19 telah menyusun dan mengkompilasi sebuah panduan atau acuan kepada pihak  pihak yang terkait untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan atau rujukan dalam mengambil keputusan.




Dalam panduan tersebut telah dijelaskan bahwa  dasar penganggunalan covid 19 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) adalah sebagai berikut:

  1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
  2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
  4. Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan. Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 hal Penanggulangan Dampak COVID-19 di Desa; dan
  7. Ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sehubungan dengan Dana Desa dan penanganan COVID-19.




  1. Menjelaskan mengenai kriteria bencana.
  2. Yang kedua adalah tentang Kegiatan Sesuai Kewenangan Lokal Berskala Desa, Langkah langkah pelaksanaan anggaran,
  3. Padat Karya Tunai ( PKT ) Desa untuk Penguatan Ekonomi.
  4. BLT atau Bantuan Langsung Tunai,
  5. Bagan Alur Prosedur dan Mekanisme Perubahan RKP Desa dan APB Desa Untuk Merespon Bencana Wabah COVID-19.
  6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Desa.
  7. Pertimbangan dalam Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021.
  8. Konsultasi dan Penyampaian Laporan Penanganan COVID-19 Desa.
  9. Contoh Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Terkait dengan Penanganan Bencana Wabah COVID-19.
  10. Ketentuan Kode Rekening pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.
  11. Dan contoh contoh kegiatan serta form kegiatan yang dibutuhkan.




Tentunya ini memberikan gambaran atau pertimbangan pemerintah desa dalam melakukan penanggulanan covid 19 di desa menggunaka menaknisme Anggarapan Pendapatan dan Belanja Desa. Untuk lebih lengkap, silahkan download panduan di sini.

Bagikan manfaatnya..
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

BIIZAA ASIA