Optimalisasi Aset Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Melalui Mekanisme Public Private Partnership

aerial view photography of high rise building

Aset daerah baik berupa tanah dan bangunan adalah benda mati, tanpa diolah oleh sumberdaya manusia tidak ada penambahan nilai. Untuk itu dibutuhkan strategi untuk optimalisasi aset tersebut dengan baik. Berikut tips tips untuk dalam mendayagunakan aset daerah sebagai berikut :

Membuat Peta Jalan Peningkatan Pendapatan Daerah.

Peta jalan pendapatan daerah adalah sebuah roadmap atau langkah langkah secara makro yang perlu ditempuh untuk mencapai target pendapatan. Sebagai contoh target kemandirian keuangan pemerintah daerah ditargetkan 50%, dan untukmencapai 50% tersebut maka dibutuhkan program dan kegiatan pajak apa saja terkait dengan sumber sumber pendapatannya, sebagai contoh adalah variable pajak PBB P2 ditargetkan berapa, lalu potensi diproyeksi berapa, dilakukan inisiasi berupa program apa, anggaran berapa dan dilakukan oleh kelembagaan atau OPD apa. Dengan demikian maka ada peta jalan yan jelas untuk dijalankan oleh pemerintah daerah secara makro guna meningkatkan pendapatan daerah.

Dalam tulisan ini akan menitikberatkan pada Pendapatan Lain dari aset yang tidak dipisahkan berupa optimalisasi aset baik berupa tanah dan bangunan yang kepemilikan haknya ada pada pemerintah daerah. Langkah apa saja yang harus dilakukan ?

Inventarisasi Aset

Langkah yang pertama adalah melakukan inventarisasi aset daerah, dengan memiliki inventarisasi aset maka akan memiliki gambaran aset itu akan diapakan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Atau setidaknya punya gambaran secara makro terhadap seluruh aset dalam pemerintahan daerah.

Membuat Program Dalam Bentuk Model Bisnis

Setelah memiliki data aset maka setiap aset direncanakan model bisnis, sehingga bisa divisualisasikan tahu aset itu digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan apa, masalah apa dan harapan apa, lalu dijadikan apa hingga sampai berdampak pada profit ( pendapatan atau laba ) dan benefit ( manfaat bagi masyarakat ).

Penawaran dalam Public Private Parnership

Setelah aset dibuatkan model bisnis, maka dapat ditawarkan kepada publik untuk ikut serta dalam pembangunan melalui mekanisme kerjasama pemerintah dan swasta atau public private parnership. Penawaran akan lebih baik apabila diserta dengan template / form baik berupa surat permohonan, draft kontrak dan lain lain yang mudah diakses oleh masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan public private partnership.

Memilih Skema Public Private Partnership

Para pihak baik pengelola aset maupun mitra dapat memilih skema kerjasama baik melalui sewa, kerjasama pemanfaatan aset atau Bangun Serah Guna dan lain lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 115 Tahun 2020 Tentang Kerjasama Pemanfaatan Ase Milik Negara / Daerah. ( Supriadi Asia ).

Bagikan manfaatnya..