One Village One Lawyer | Satu Desa Satu Advokad / Pengacara.

Baik masyarakat maupun pemerintahan desa masih dihadapkan dengan resiko hukum yang tinggi, karena belum memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidang hukum. Sehingga sering justru terjadi masalah di desa dikarenakan belum mengetahui dan memahami tentang hukum. Hal yang paling penting diperhatikan adalah resiko hukum pemerintah desa, kadang menganggap tidak melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, karena yang dianggap melawan hukum hanyalah karena dia menikmati hasil sebuah korupsi di desa. Padahal tidak, menyalah gunakan kewenangan atau tidak menjalankan kewenangan juga bisa menjadi perbuatan melawan hukum.


Begitu juga dalam program program desa yang memiliki resiko hukum dan dijadikan masalah oleh pihak lain yang berujung pada pemerasan, kepentingan politik yang menjatuhkan dan lain lain. Tentu resiko hukum ini sangat tinggi bagi kepada desa dan perangkat desa. Dan hukum berjalan masih setelah adan peristiwa, perbuatan yang dianggap perbuatan melawan hukum. Bukan di awal kegiatan atau program desa sudah didasari dengan hukum yang mantap.

Kami analogikan di sebuah perusahaan, untuk menjalankan sebuah transaksi, sebelumnya melakukan legal audit dan menghasilkan legal opinion yang dikerjakan oleh profesional hukum, seperti advokad dan lain lain. Dengan begitu resiko hukum dapat diminimalkan dan lebih tenang dalam menjalankan usahanya. Contoh konkrit adalah sebelum membuat kontrak (perjanjian tertulis) maka perusahaan minta legal opinion kepada Advokad. Maka apabila terjadi kesalahan, maka advokad tersebut ikut bertanggungjawab atas kesalahan berpendapat hukumnya.



Untuk itu di desa sebelum membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau sebelum disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa maupun oleh Pemerintah Kabupaten, perlu dilampiri dengan pendapat hukum ( legal opinion ) oleh seorang adovod. Sehingga pemerintah desa terhindar dari resiko hukum dalam menjalankan pemerintahannya. Yang semula seorang advokad bekerja di desa untuk menangani jika sudah ada perkara, maka bisa dirubah menjadi di depan, agar menjalankan pemerintahan desa tetap dalam koridor hukum.

Dan untuk menjalankan hal tersebut, dibutuhkan program one village one lawyer, atau satu desa satu advokat, sebagaimana poliklinik desa yang menangani kesehatan masyarakat. Selain untuk pemerintah desa, lawyer desa juga bisa digunakan untuk masyarakat yang membutuhkan nasehat [email protected]

IKUTI WORKSHOP LEGAL READING SKILL?.. (KETRAMPILAN MEMBACA / PAHAMI HUKUM) KLIK GAMBAR INI

Mari bagikan seluas-luasnya manfaat dengan tombol di bawah ini..
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

BIIZAA ASIA
%d blogger menyukai ini: