Metode Restatement Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Peraturan

Metode restatment sebagai alternati penyelesaian sengketa peraturan perundang undangan akan memberikan lebih pada kepastian hukum yang disengketakan selain di dukung dengan putusan pengadilan.

Apakah metode restatement ?

Metode restatement adalah sebuah metode untuk menegaskan kembali suatu maksud, konstruksi, interpretasi dan sistematikan peraturan perundang undangan, yang dilakukan dengan metode penelitian normatif dengan cara menguji dengan hukum posisit atau peraturan perundang undangan yang berlaku, yurisprudensi atau putusan putusan hakim dan pendapat para ahli dari berbagai sumber. Dengan demikian maka akan di dapat sebuah statement atau pernyataan terhadap suatu perundang undangan baik konstruksi, interpretasi dan sistematika perundang undangan tersebut.

Apa ruang lingkup restatement ?




Ruang lingkup atau hal hal yang bisa dilakukan metode restatement adalah sebagai berikut:

  1. Rumusan peraturan perundang undangan, bagaimana peraturan perundang undangan tersebut dibuat berdasarkan rumusannya, atau konstruksinya. Karena setiap peraturan perundang undangan terdiri dari berabgai bab dan pasal dan di pasal tersebut terdiri dari kata, frase, diksi dan kalimat yang harus di interpretasikan ( ditafsirkan dengan benar ). Maka rumusan atau konstruksi peraturan ini bisa menjadi obyek restatement.
  2. Interpretasi atau penafsiran, apabila penafsiran di dalam peraturan perundang undangan belum ditafsirkan secara otentik di dalam ketentuan umum dan di dalam penjesalan peraturna, maka penafsiran biasanya menjadi bias. Oleh sebab itu apabila terjadi sengketa akan penafsiran peraturan perundang undangan butuh dilakukan penelitian restatement. Untuk menegaskan kembali sebuah penafsiran suatu peraturan perundang undangan.
  3. Subyek Hukum, subyek hukum dalam suatu peraturan perundang undangan atau pihak yang memiliki kewenangan dalam undang undang tersebut, biasanya disengketakan, baik karena waktu maupun karena pendelegasian kewenangan, karena waktu diakibatkan si pembuat peraturan belum saatnya membuat peraturan tetapi sudah membuat peraturan, sedangkan kewenangan merupakan kewenangan si pembuat peraturan. Subyek hukum ini apabila disengketakan maka bisa diuji dengan metode restatement dan kemudian hasilnya digunakan untuk membantu solusi atas sengketa kewenangan atau subyek hukum si pembuat peraturan perundang undangan.
  4. Obyek Hukum, dalam hal sengketa obyek hukum atau hal yang menjadi obyek peraturan perundang undangan disengketakan maka, bisa melakukan penelitian restatement sehingga obyek hukum yang diatur dalam sebuah peraturan perundang undangan lebih memiliki kepastian hukum.
  5. Akibat hukum, adalah sengketa terhadap akibat sebuah peraturan perundang undangan dijalankan, baik secara administrasi negara berupa beshicking atau secara perdata yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum dan kerugian atas akibat hukum diterapkannya suatu peraturan perundangan yang tidak sah.

Ke lima hal tersebut adalah ranah atau ruang lingkap yang bisa diselesaikan sengketanya melalui metode restatement, sehingga ke lima hal tersebut memiliki pernyataan kembali dengan lebih benar, berkualtias dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.




Bagaiman metode restatement dilakukan ?

Metode restatement dilakukan dengan langkah langkah sebagai  berikuut :

  1. Menetapkan masalah atau gap, masalah atau gap ini didapat karena adanya perbedaan kepentinga, perbedaan penafsiran dan perbedaan antara harapan dan kenyataan suatu peraturan perundang undangan yang menyebebkan masalah. Sehingga perlu ditetapkan masalah tersebut untuk diselesaikan.
  2. Meniliti dengan metode normatif, penelitian normatif adalah sebuah penelitian yang ditinjau dari peraturan perundang undagngan lainnya, terutama di atasnya atau yang menjadi sumber hukumnya.
  3. Mengumpulkan bahan normatirf, yaitu mengumpulkan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk dijadikan sebagai alat menguji sebuah sengketa peraturan perundang undangan, mengumpulkan putusan putusan pengadilan atau yurisprudensi untuk menguji sebuah sengketa peraturan perundang undangan, selanjutnya yang ke tiga adalah menguji dengan teori atau pendapat pendapat hukum yang bisa dipertanggungjawabkan.
  4. Setelah menguji antara masalah dengan peraturan perundang undangan, yurisprudensi dan teori atau pendapat hukum, maka dibuatlah kesimpulan awal dari hal pengujian tersebut.
  5. Kesimpulan dipresentasikan dalam sebuah seminar restatement yang dihadiri oleh praktisi hukum, akademisi dan masyarakat atau pihak pihak yang bersengketa atas peraturan perundang undangan tersebut.
  6. Mengambil kesimpulan atas penelitian dan pengujian atas masalah yang disengketakan dalam peraturan perundang undangan. Selain kesimpulan juga diberikan rekomendasi kepada pihak pihak yang bersengketa dalam seminar atau FGD restatement.




Dengan melakukan hal tersebut diatas, maka akan diperjelas masalah dan solusi sengketa atas peraturan perundang undangan, yang mana dari hasil tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk mengambil kebijakan perubahan yang lebih baik. ( supriadi asia / biizaa ).


Bagikan manfaatnya..

Updated: 26/04/2021 — 16:00
BIIZAA ASIA © 2021 Biizaa Asia

Education Template