Metode Menafsirkan Hukum

popBaik pembuat undang undang dalam hal ini legislator dan eksekutif untuk membuat suatu peraturan perundang undangan dibutuhkan ketrampilan menafsirkan hukum atau memiliki metode penafsiran hukum. Begitu juga pihak pihak yang menegakan atau mempertahankan hukum formal seperti pihak pihak yang bersengketa, advokat, penyidik, penuntut umum dan hakim, perlu memahami metode menafsirakan hukum. Sehingga dalam membuat dan menerapkan peraturan perundang undangan akan sangat bermanfaat sesuai dengan tujuan hukum dan kehendak masyarakat. 

Ada beberapa metode untuk menafsirkan peraturan perundang undangan sebagai berikut:

  1. Penafsiran Gramatikal ( sesuai dengan tata bahasa ).
  2. Penafsiran Sistematis ( Penafsiran yang menghubungkan pasal satu dengan pasal yang lain )
  3. Penafsiran Historis. ( Penafsiran dengan melihat saat terjadinya pembuatan undang unang ).
  4. Penafsiran Sosiaologis. ( Penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat ).
  5. Penafsiran Autentik. ( Penafsiran resmi yang ada dalam undang undang ).
  6. Penafsiran Nasional. ( Penafsiran dengan mengkomparasikan sistem hukum yang berlaku ).
  7. Penafsiran Analogis. ( Penafsiran dengan menggunakan kiasan / ibarat )
  8. Penafsiran Ekstensif. ( Penafsiran dengan cara memperluas makna )
  9. Penafsiran Restriktif. ( Penafsiran dengan cara mempersempit makna ).
  10. Penafsiran a contrario. ( Penafsiran dengan memberikan makna yang berlawanan ).

Berikut 10 metode untuk menafsirkan hukum dan semua memiliki ciri khas dan akibat hukum yang berbeda yang akan kami bahas satu per satu dalam porta biizaa ini. @supriadiasia.

Semoga bermanfaat, apabila artikel ini dirasa bermanfaat bagi setiap orang mohon untuk di share. Terimakasih.

Bagikan manfaatnya..