Mengukur Kinerja Pemerintah.

Suatu organisasi / pemerintahan bisa diukur dengan indikator indikator, ada tiga hal utama untuk mengukur keberhasilan pemerintahan yaitu:

  1. Kualitas Pelayanan Masyarakat yang diukur dengan Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ).
  2. Free Corruption atau bebas KKN yang diukur dengan indeks persepsi korupsi dan integritas.
  3. Performance Accountability, atau akuntabilitas kinerja, diukur dengan nilai laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Dari ketiga hal tersebut di atas akan kita bahas tentang Indek Kepuasan Masyarakat, untuk mengukur kepuasan masyarakat ada beberapa variable yang digunakan berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang “relevan”, “valid” dan “reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

  1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
  2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
  3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
  4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
  5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
  6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
  7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
  8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
  9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
  10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besamya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
  11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
  12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
  13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
  14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko‑resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Keberhasilan pemerintah bisa dicarikan solusi atas masalah masalahnya apabila terukur kinerjanya, sehingga ada angka pijakan mau ditingkatkan atau diberikan solusi. Dan akan bisa dilihat pertumbuhannya dari waktu ke waktu.

Dengan ukuran yang jelas juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat bahwa pemerintah berhasil atau tidak dalam menjalankan tugas dan fungsinya. @BiizaaTeam


Bagikan manfaatnya..

Updated: 27/12/2018 — 09:37
BIIZAA ASIA © 2021 Biizaa Asia

Education Template