Membuka Kran Pemasaran Global UMKM dan BUMDes

Salah satu permasalahan dari pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah adalah pemasaran, karena sumberdaya yang dimiliki masih pada produksi dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan sekitar, modal sendiri dan sumberdaya alam sendiri atau lokal, sehingga masih mengcover produksi saja.

Sedangkan bisnis perlu di dukung dengan sumberdaya modal, pemasaran, sumberdaya manusia dan jaringan pemasaran atau distribusi. Apabila usaha mikro, kecil, dan menengah dibebankan seluruh manajemen untuk bersaing secara nasional dan global mengalami hambatan yang besar. Oleh sebab itu dibutuhkan manajemen publik ( kebijakan publik ) untuk membantu mereka khususnya dibidang pemasaran ( distribusi dan transportasi ).



Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Desa, Daerah dan Pusat?…

Pemerintah desa harus mampu menghondisikan Resource Planningnya, yaitu dengan mengumpulkan data / potensi usaha desa untuk diolah menjadi informasi yang sewaktu waktu pasar membutuhkan, maka desa sudah mampu memanfaatkan informasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen, baik daerah, nasional maupun global. Sebagai contoh: Desa sudah mempunyai database pengrajin bambu, pengrajin kayu dan lain lain, sehingga saat ada konsumen dari daerah lain atau luar negeri maka pemerintah desa akan dengan cepat menghubungi pengrajin tersebut.

Pemerintah Daerah bisa mampu mengkondisikan resource planning daerah, untuk daerah yang terdiri dari beberapa wilayah yang ditentukan sumber potensinya, misalnya wilayah A fokus dibidang pertanian, wilayah b fokus di bidang perkebunan, wilayah c fokus di bidang pertambangan atau pengolahan. Dari wilayah wilayah tersebut terdiri dari beberapa potensi desa yang sudah memiliki informasi tentang potensi atau sumberdayanya. Sehingga pemerintah daerah mampu menyediakan informasi daerahnya untuk memenuhi pasar. Dan Pasar lebih mudah mengakses informasi produk di daerah.

Dalam hal ini pemerintah daerah bisa menjebatani 3 pasar, yaitu:



  1. B2C Business To Customer, langsung kepada konsumen akhir dengan membantu mempromosikan produk-produk daerah ke konsumen.
  2. G2B Goverment To Business, pemerintah daerah dapat menjembatani langsung produk produk daerah untuk memenuhi kebutuhan industri, baik perusahaan di daerahnya maupun di luar daerahnya bahkan luar negeri. Sebagai contoh adalah kebutuhan jagung untuk perusahaan pakan ternak.
  3. G2G Goverment To Goverment, pemerintah daerah dapat menjembatani langsung produk produk daerahnya untuk memenuhi kebutuhan daerah lain maupun pusat serta pasar pemerintah manca negara. Sebagai contoh, daerah lain membutuhkan bibit bawang merah, maka pemerintah daerah dapat mengkondisikan masyarakat untuk menyiapkan produk bawang merah untuk pasar daerah lain maupun pusat.



Pada intinya pemerintah daerah membangun infratruktur sistem manajemen Resource Planing ( lini belakang / produksi ) dan customer relationship management ( lini depan / pemasaran ) serta global supply chain atau rantai distribusi global.

Untuk pemerintah pusat membangun infrastruktur seperti transportasi baik darat, laut maupun udara untuk distribusi produk produk dari desa yang dikelola informasinya di desa, daerah dan pusat. Dan tentunya membangun jalur distribusi global ( global supply chain ) serta mengawal dengan kebijakan kebijakan luar negeri untuk memasarkan dan melindungi produk UMKM dan BUMDes. @supriadiasia.

Mari bagikan seluas-luasnya manfaat dengan tombol di bawah ini..
  • 118
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BIIZAA ASIA