Membangun Sistem Informasi Hukum Civil Law Lebih Fleksible Mengikuti Perubahan Global

Ada dua sistem hukum besar di Dunia yang memiliki perbedaan mendasar, yaitu sistem hukum civil law atau yang disebut dengan eropa kontinental dan sistem hukum common law atau yang disebut dengan anglo saxon. Perbedaan sistem hukum tersebut adalah tentang fleksibilitas mengikuti perkembangan dinamika masyarakat.




Sistem hukum civil law lebih mengandung kepastian hukum tidak mudah berubah, tetapi sulit mengikuti perkembanga jaman, sedang sistem common law lebih mudah berubah tetapi kurang memiliki kepastian hukum, karena perubahan perubahanya.

Indonesia cenderung menggunakan sistem hukum civil law, karena sejarahnya adalah jajahan Belanda yang menerapkan sistem hukum civil law seperti KUHP ( Kitab Undang Undang Hukum Pidana ), KUHPer ( Kitab Undang Undang Undang Hukum Perdata ) beserta hukum acaranya. untuk merubah hal tersebut dibutuhkan mekanisme politik pembentukan peraturan perundang undangan. Dan semua peraturan di bawahnya harus sesuai dengan undang undang dan lebih tinggi lagi Undang Undang Dasar 1945. Hal ini dapat dicontohkan dalam asas legalitas, yaitu sebuah asas dimana seseorang bisa dipidana apabila sudah ada undang undangnya, oleh sebab itu dibutuhkan undang undang dahulu untuk menghukum seseorang yang dianggap bersalah. Berbeda dengan sistem hukum common law bahwa salah tidaknya perbuatan seseorang ditentukan oleh juri dan yurisprudensi yang tentunya lebih fleksibel.




Dalam hukum administrasi setiap perbuatan pemerintah juga harus ada peraturannya dahulu, sehingga untuk mengikuti perubahan perubahan dibutuhkan pembentukan peraturan terlebih dahulu untuk dijalankan. Asas legalitas dan perbuatan pemerintah yang harus ada dasar hukumnya inilah yang membuat kurang fleksible dalam mengikuti perkembangan dinamika masyarakat.

Dari dualisme antara kebutuhan kepastian dan kebutuhan perubahan mengikuti perkembangan dinamika atau tuntutan masyarakat ini dibutuhkan jala tengah atau solusi dengan tetap menjamin kepastian dan fleksibel atau tangkas mengikuti perkembangan jaman.

Dari alasan hal tersebut di atas, dibutuhkan sistem informasi hukum dengan tetap meggunakan sistem hukum civil law, tetapi memudahkan dalam perubahan, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan dengan membangun sistem informasi manajemen peraturan perundang dengan mengolah data peraturan perundang undangan menjadi sebuah informasi untuk memudahkan harmonisasi dan sinkronisasi dengan tangkas dan cepat. Bukan sekedar sistem informasi yang menyajikan peraturan perundang undangan berdasarkan tahun dan hirarki peraturan perundang undangan, tetapi juga memberikan tools atau alat dalam harmonisasi dan sinkronisasi sehingga perubahan dapat dilakukan dengan cepat tetapi tetap menjamin adanya kepastian hukum.




Undang undang cipta kerja merupakan sebuah terobosan agar fleksibel mengikuti perkembangan jaman, tetapi belum mengandung kepastian, kodifikasi, univikasi peraturan perundang undangan, sehingga oleh Mahkamah Konstitusi diputuskan untuk memperbaiki.

Untuk itu dibutuhkan sebuah sistem informasi manajemen peraturan perundang undangan yang mampu memberikan solusi agar tetap mengandung kepastian hukum sebagaiman adalam sistem hukum civil law, tetapi juga mudah untuk dilakukan perubahan, harmonisasi, sinkronisasi dan tetap memperhatikan kodifikasi dan univikasi peraturan perundang undangan.




Biizaa Asia melakukan riset untuk membangun sistem hukum peraturan perundang undangan untuk memjawab agar sistem hukum tetap mejamin kepastian hukum, tetapi juga memberikan kemudahan dalam melakukan perubahan, harmonisasi, sinkronisasi, kodifikasi dan univikasi peraturan perundang undangan.

Bagikan manfaatnya..

Bagaimana komentar anda ?