Memahami Syarat Sahnya Perjanjian BUMDes | Download Contoh.

Dalam menjalankan aktivitas BUMDes ( Badan Usaha Milik Desa ) tentu harus berinteraksi dan bertransaksi dengan pihak lain. Dan untuk menjamin perlindungan hak dan kewajiban dalam bertransaksi, maka pengurus BUMDes perlu memahami syarat sahnya perjanjian BUMDes.




Tentang syarat perjanjian BUMDes sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian lainnya yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah nya suatu perjanjian, yang akan biizaa  uraikan sebagai berikut:

Syarat perjanjian terdiri dari:

  1. Kecakapan.
  2. Kesepakatan.
  3. Obyek Tertentu.
  4. Sebab Yang Halal.

Kecakapan, merupakan syarat bahwa untuk menjalankan Badan Usaha Milik Desa dibutuhkan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, artinya BUMDes layak untuk menjadi subyek hukum dalam suatu perjanjian. Yang dimaksud layak melakukan perbuatan hukum apabila individu adalah sudah dewasa dan tidak di bawah pengampuan ( gila, boros dan lain lain ) dan untuk BUMDes yang mampu melakukan perbuatan hukum dalam perjanjian sebenarnya adalah BUMDes yang sudah menjadi Badan Hukum. Karena dengan menjadi badan hukum, bukan sekedar badan usaha. BUMDes lebih kuat dalam mengadakan suatu perjanjian.




Apa konsekuensi apabila BUMDes melanggar syarat  perjanjian tentang kecakapan?

Apabila BUMDes belum cakap melakukan perbuatan hukum, misalnya belum memiliki peraturan desa tentang pendirian BUMDes, belum memiliki AD ART serta pengelola belum memiliki SK BUMDes, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh pihak lain karena melanggar syarat subyektif dari syarat sahnya perjanjian, yaitu syarat kecakapan.

Kesepakatan, kesepakatan merupakan salah satu syarat dalam perjanjian BUMDes, yang dimaksud dengan kesepakatan adalah dalam melakukan perjanjian tidak ada tekanan atau paksaan, tidak ada kekeliruan, dan tidak ada penipuan ( bedrog ).

Apa konsekuensi hukum apabila perjanjian BUMDes tidak memenuhi syarat subyektif dalam bentuk kesepakatan?




Apabila BUMDes dalam mengadakan perjanjian tidak memenuhi syarat kesapakatan, misalnya di dalam perjanjian itu ada penipuan atau paksaaan. Maka pihak lain yang mengadakan perjanjian dapat menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian. Syarat kecakapan dan kesepakatan dalam perjanjian disebut sebagai syarat subyektif. Artinya syarat yang melekat para pihak dalam hal ini adalan BUMDes. Apabila melanggar syarat subyektif dalam suatu perjanjian konsekuensinya adalah DAPAT DIBATALKAN oleh pihak pihak yang mengadakan perjanjian. Dan arti dapat dibatalkan adalah selama perjanjian belum dibatalkan, maka perjanjian tetap berlaku dan mengikat pihak yang mengadakan perjanjian. Baru apabila sudah dibatalkan dan memiliki kekuatan hukum tetap ( inkracht ) maka hak dan kewajiban tersebut baru tidak berlaku.

Obyek tertentu, merupakan syarat sahnya perjanjian. Yang dimaksud obyek tertentu bahwa obyek perjanjian memiliki ciri ciri tertentu agar tidak keliru obyek yang diperjanjikan. Minimal menyebutkan dua ciri, sebagai contoh apabila yang diperjanjikan beras, minimal jenis beras dan jumlah atau berat beras dicantumkan dalam perjanjian.

Bagaimana apabila syarat obyek tertentu dilanggar dalam suatu perjanjian?




Apabila syarat obyek tertentu dilanggar dalam suatu perjanjian BUMDes, maka konsekuensi hukumnya adalah batal demi hukum. Karena obyek tertentu merupakan syarat obyektif dalam suatu perjanjian. Yang dimaksud batal demi hukum adalah tidak dianggap ada suatu perjanjian, maka segala hak dan kewajiban dalam perjanjian baik selama atau sebelum dibatalkan tidak mengikat para pihak.

Sebab yang halal, sebab yang halal merupakan syarat sahnya perjanjian dalam BUMDes, yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa klausula dalam perjanjian tersebut, tidak bertentangan dengan norma atau hukum. Tidak mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Sebagai contoh apabila klausula dalam perjanjian tersebut ada yang bertentangan dengan hukum, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.




Obyek tertentu dan sebab yang halal, merupakan syarat obyektif suatu perjanjian dimana apabila dilanggar akan mengakibatkan BATAL DEMI HUKUM. Perbedaan antara dapat dibatalkan dan batal demi hukum dalam perjanjian BUMDes, adalah apabila dapat dibatalkan sebagaimana melanggar syarat subyektif perjanjian, maka perjanjian tersebut masih mengikat hak dan kewajibannya, selama belum dibatalkan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap ( inkracht van gewijzde ), sedangkan yang dimaksud dengan BATAL DEMI HUKUM adalah, dianggap perjanjian tersebut tidak ada, sehingga hak dan kewajiban tidak mengikat para pihak. Dan apabila dinyatakan batal demi hukum, maka harus dikembalikan kepada keadaan semula, sebelum ada perjanjian tersebut.

Demikian biizaa sampaikan tentang syarat sah BUMDes dalam melakukan perjanjian dengan pihak lain. ( supriadi asia / biizaa ).

Download PDF Contoh Perjanjian Kemitraan Modal Wisata BUMDes.

Untuk template Word bisa diminta melalui WA 085645524839.




Mari bagikan seluas-luasnya manfaat dengan tombol di bawah ini..
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan komentar

BIIZAA ASIA