Tanah Bengkok dan Kumpulan Peraturannya.

Sebelum merdeka Indonesia sudah memiliki desa desa ( asal usul ) dan menjadikan sebagian tanah untuk menjadi bengkok guna memberikan gaji / imbalan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa. Sesuai dengan perkembangannya maka tanah bengkok tersebut diberikan peraturan peraturan baik dalam penguasaan maupun pemanfaataanya. Peraturan tentang tanah bengkok dimulai dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1982 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa kekayaan desa terdiri dari: Tanah kas desa, termasuk tanah bengkok, Pemandian umum yang diurus oleh desa, Pasar desa, Obyek-obyek rekreasi yang diurus oleh desa, Bangunan milik desa, dan Lain-lain kekayaan milik pemerintah desa.

Dan selanjutnya keluar Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1992 tentang perubahan Status Tanah Bengkok dan yang sejenis menjadi kas Desa, membuat pengurusan dan pengawasan tanah bengkok masuk menjadi tanah kas desa. Dua peraturan tersebut di atas yang merubah peraturan tanah bengkok menjadi khas desa.

Namun dalam Undang Undang Desa No. 6 Tahun 2016 mengamanatkan tentang perlindungan asal asul desa atau adat desa, diantaranya adalah tanah bengkok tersebut. Tapi dengan catatan untuk untuk perlindungan asal usul / adat dan tentunya hasilnya pengelolaannya untuk kepentingan umum dan tetap memproteksi / melindungi agar tanah bengkok tidak beralih penguasaan maupun kepemilikan.

Lalu bagaimana tanah bengkok untuk kepentingan umum / pembangunan desa?..

Kita bisa mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 2017, Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, yang dalam pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

  1. Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
  2. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
  3. Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
  4. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  5. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur.

Sebagaimana diatur dalam point 1 adalah untuk KEPENTINGAN UMUM, lalu apa yang dimaksud dengan kepentingan umum?..

Kita dapat mengacu pada Undang Undang No. 2 Tahun 2012 bahwa yang dimaksud untuk kepentingan umum adalah sebagai berikut:

  1. Pertahanan dan keamanan nasional;
  2. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
  3. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi;
  4. Bangunan pengairan lainnya;
  5. Pelabuhan, bandar udara dan terminal;
  6. Infrastruktur minyak, gas dan panas bumi;
  7. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga listrik;
  8. Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
  9. Tempat pembuangan dan pengelolaan sampah;
  10. Rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah;
  11. Fasilitas keselamatan umum; l. Tempat Pemakaman Umum (TPU);
  12. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
  13. Cagar alam dan cagar budaya;
  14. Kantor pemerintah/pemerintah daerah/desa;
  15. Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat;
  16. Berpenghasilan rendah dengan status sewa;
  17. Prasarana pendidikan dan sekolah pemerintah/pemerintah daerah;
  18. Prasarana olahraga pemerintah/pemerintah daerah; dan
  19. Pasar umum dan lapangan parkir umum.

Berikut pemahaman untuk tanah bengkok dan untuk lebih jelas, bisa mempelajari peraturan peraturan yang bisa di download di bawah ini:

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1982.
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1992.
  3. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa.
  5. Peraturan Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan tetap mensejahterakan Kepala Desa yang punya tanggungjawab besar, serta Perangkat Desa. Dibutuhkan formula kebijakan yang bagus untuk menjaga keseimbangan dan keadilan bersama di Desa. @biizaalegal.

NB: Silahkan disebarluaskan apabila dirasa bermanfaat untuk pembangunan Indonesia.


Bagikan manfaatnya..
  • 119
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BIIZAA ASIA © 2021 Biizaa Asia
Ada yang bisa kami bantu? .
Image Icon
Profile Image
Biizaa Service Perlu bantuan ? Online
Biizaa Service