Memahami Resiko Hukum Dalam Pemerintahan Desa.

Dalam aktivitas apapapun dalam sebuah negara hukum pasti memiliki resiko hukum ( law risk ). Sehingga resiko hukum itu perlu dikendalikan ( law risk management ), sehingga tidak merugikan diri sendiri maupun pihak lain. Dengan begitu seluruh kegiatan kita tetap dalam koridor hukum dan tidak ada resiko ancaman resiko hukum dari pihak lain yang dapat merugikan diri kita maupun mitra kita.



Untuk itu biizaa akan berbagi tentang manajemen resiko hukum, khususnya di pemerintahan desa. Dengan memahami resiko hukum dalam pemerintahan desa, maka desa akan mampu membangun dengan cepat dan sesuai harapan tanpa bayang bayang resiko hukum yang mengancam.

Resiko hukum merupakan bagian dari manajemen resiko ( risk management ). Resiko hukum merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, adanya perubahan hukum, adanya kesalahan yang menyebabkan perbuatan hukum tidak sesuai dengan hukum, adanya kegagalan dokumentasi, adanya kegagalan berupa kebangkrutan dan adanya perubahan politik. Risiko hukum berkaitan dengan kemungkinan munculnya upaya hukum oleh pihak lain kepada Pemerintah Desa, sehingga mempengaruhi pembangunan desa.

Apakah yang menyebabkan resiko hukum?

  1. Kelemahan Yuridis. Yaitu kelemahan yang berasal dari hukum itu sendiri, sebagai contoh adanya suatu peraturan perundang undangan yang sulit dijalankan dalam pemerintahan desa, karena keterbatasan pemerintah desa.
  2. Perubahan Hukum. Adanya perubahan hukum dari atas, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang mempengaruhi pemerintah desa. Dan ini harus dihadapi dengan cepat untuk segera di harmonisasi dengan peraturan di atasnya.
  3. Kesalahan dalam Kontrak. Kesalahan kontrak bisa saja terjadi, karena kurang pemahaman hukumnnya, terutama berkaitan dengan syarat sahnya sebuah kontrak yaitu pasal 1320 KUHPerdata, tentang syarat sahnya kontrak. Bisa jadi kesalahan karena syarat subyektif dimana syarat itu bisa digunakan alat untuk membatalkan suatu perjanjian dan juga syarat obyektif, dimana pihak lain bisa memohon bahwa perjanjian dinyatakan batal demi hukum.
  4. Kegagalan Dokumentasi. Kegagalan dokumentasi juga bisa terjadi, sebagai contoh tidak bisa mendokumentasikan suatu transaksi yang mempengaruhi akuntansi dan akuntansi mempengaruhi laporan keuangan, maka hal ini perlu ada solusi hukum untuk meminimalkan kerugian.
  5. Kegagalan Akibat Kebangkrutan atau Pailit. Apabila suatu BUMDes yang merupakan bagian dari Desa mengalami kebangkrutan atau pailit, maka sebelum hal itu terjadi sudah mampu mengetahui, mengendalikan dan menangani resiko hukumnya.
  6. Perubahan Politik. Perubahan politik bisa berpengaruh terhadap perubahan regulasi, dan hal tersebut harus diantisipasi dengan baik agar perubahan politik tidak memiliki resiko hukum tinggi.



Lalu apa saja yang perlu diperhatikan dalam resiko hukum pemerintahan desa?..

Yang pertama adalah probabilitas atau kemungkinan kemungkinan yang terjadi atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dengan memahami kemungkinan adanya ancaman resiko hukum segera diketahui. Yang kedua adalah dampak atau akibat, dari perbuatan dan probabilitasnya, dampak apa yang kira terjadi. Hal tersebut perlu diperhatikan.

Mengelola resiko hukum adalah memahami suatu perbuatan hukum beserta akibat dan resikonya serta bagaimana mengendalikan dan mengalihkan resikonya. Ada 3 minimal resiko hukum, yaitu resiko hukum pidana, resiko hukum perdata dan resiko hukum administrasi negara dalam pemerintahan desa. @supriadiasia.

Mari bagikan seluas-luasnya manfaat dengan tombol di bawah ini..
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Bagaimana mengukur keberhasilan pemerintahan dan organ perangkatnya?..

Jum Agu 23 , 2019
Suatu organisasi bisa diselesaikan masalahnya dan bisa ditingkatkan kinerjanya, apabila terukur ( measurable ), karena tanpa ukuran yang jelas kita tidak akan tahu apa masalahnya, bagaimana menyelesaikannya dan bagaimana pula meningkatkan kinerja / performanya. Oleh sebab itu maka kita perlu memahami cara mengukur keberhasilan sebuah pemerintahan atau organ ( perangkat […]
BIIZAA