Memahami Manajemen Resiko Hukum Perusahaan

Salah satu manajemen resiko yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah manajemen resiko hukum ( legal risk management ), merupakan sebuah resiko yang diakibatkan karena ketidakpatuhan hukum hingga mengakibatkan kerugian pada suatu perusahaan. Untuk itu dibutuhkan pemahaman bagaimana membuat framework ( kerangka kerja ), mengiditentifikasi, menganalisa, mengevaluasi, membuat pendapat ( opinion ) hingga memberikan advice ( nasehat ) dalam manajemen resiko hukum.




Biizaa akan menyampaikan konsep manajemen resiko hukum dalam perusahaan dengan langkah langkah sebagai berikut:

Menentukan Framework

Menentukan framework atau kerangka kerja dalam manajemen resiko hukum dibutuhkan ranah apa yang akan diaudit resikonya, apakah ranah pidana, perdata, administrasi negara, tata usaha negara atau bahkan tata negara hingga lebih spesifik sebagai contoh adalah bidang property ( perumahan ). Framework dapat dilihat dengan menganalisa peristiwa hukum, perbuatan hukum, subyek hukum, dan akibat hukum. Dengan menganalisa hal tersebut kita dapat membuat framework atau kerangka kerja yang sesuai.




Mengidentifikasi Resiko Hukum

Setelah membuat kerangka kerja, maka yang dibutuhkan adalah identifikasi resiko hukum, identifikasi resiko hukum dapat berupa gugatan atas kerugian dalam perdata, gugatan atas keputusan tata usaha negara dalam perkara TUN / Administrasi Negara, seperti pembatalan perijinan, pencabutan perijinan, dan ancaman hukuman dalam ranah pidana. Dengan mengidentifikasi atas suatu aktivitas perusahaan baik dalam ranah perdata, pidana dan administrasi negara.

Menganalisa Resiko Hukum

Menganalisa Resiko Hukum dengan cara menganalisa peristiwa atau aktivitas perusahaan yang terkait dengan perikiatan baik dalam bentuk kontrak dalam ranah perdata, peraturan lisensi / perijinan dalam ranah administrasi negara, dan ketentuan pidana yang dalam ranah perdata.




Dari peristiwa dan perbuatan hukum tersebut dianalisa lebih dalam dengan menganalisa syarat syarat hukum, sebagai contoh apabila kontrak butuh dikaji dengan syarat sah kontrak dan peraturan yang terkait, apabila perbuatan melawan hukum diuji dengan unsur perbuatan melawan hukum dalam arti perdata, dan terpenuhinya unsur pidana dalam pidana formel dan terpenuhinya kualifikasi penyebab dalam tindak pidana materiel. Dengan demikian akan jelas apakah suatu peristiwa dan perbuatan yakin memiliki resiko hukum atau tidak.

Membuat Pendapat Hukum

Membuat pendapat hukum akan suatu peristiwa dan perbuatan sebagai aktivitas suatu perusahaan apakah memiliki resiko hukum baik secara perdata, pidana dan administrasi negara dengan disertai hasil riset hukum mulai dari peraturan atau kontrak yang mendasari hingga terpenuhinya syarat dikatakan sebagai resiko hukum. Sebagai contoh adalah terpenuhinya syarat dalam perbuatan melawan hukum yang merugikan mitra atau konsumen.




Membuat Rekomendasi.

Rekomendasi adalah tentang nasehat atau arahan apa yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan untuk menghadapi resiko hukum atau bagaimana cara mengendalikan resiko hukum dalam aktivitas perusahaan. Jika wan prestasi segera melakukan antisipasi pemenuhan prestasi, jika perbuatan melawan hukum segera menegosiasikan pihak yang dirugikan dan jika perkara pidana, segera mengantisipasi untuk memperbaiki agar tidak melanggar ketentuan pidana.

Di atas merupakan konsep dalam manajemen resiko hukum perusahaan yang perlu diperhatikan agar perusahaan terhindar dari resiko hukum baik gugatan perdata atas wan prestasi dan perbuatan melawan hukum, administrasi negara atas pencabutan dan pembatalan ijin / lisensi, konsesi dan pidana atas ancaman hukumannya. ( Supriadi Asia ).




 


Bagikan manfaatnya..

Updated: 15/12/2021 — 07:14
BIIZAA ASIA © 2021 Biizaa Asia

Education Template