Memahami Logika Sistematika Peraturan Perundang Undangan

Legal Reading Skill adalah sebuah ketrampilan dalam membaca dan memahami peraturan perundang undangan, yang tentunya tidak sama dengan membaca teks biasa seperi koran atau majalah. Dibutuhkan ketrampilan khusus dalam membaca hukum, yaitu tentang konstruksi, interpretasi dan sistematika peraturan perundang undangan.




Dalam kesempatan ini biizaa akan menyampaikan bagian dari sistematika peraturan perundang undangan agar dipahami hubungan antara peraturan yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih rendah. Untuk itu perlu kita pahami hal hal sebagai berikut:

Sumber Hukum

Bahwa dalam membaca hukum kita butuh memahami apa yang dimaksud si pembuat peraturan, dan oleh sebab itu kita butuh memahami sumber hukum yang menjadi dasar dibentukan sebuah peraturan perundang undangan, sumber hukum tersebut adalah sebagai  berikut:




  1. Undang Undang.
  2. Adat atau Kebiasaan.
  3. Traktat.
  4. Jurisprudensi.
  5. Doktrin.

Sumber hukum tersebut yang mendasari dari dibentuk sebuah peraturan menjadi lebih konkrit, sebagai contoh adalah tentang adat dan kebiasaan yang bersifat abstrak di masyarakat dikonkritkan menjadi sebuah peraturan perundang undangan. Begitu juga undang undang merupakan hal yang masih abstrak, untuk menjadi konkrit butuh diatur dalam peraturan pelaksana seperti peraturan presiden, peraturan menteri sampai ke bawah. Dengan memahami sumber hukum, kita akan mampu memahami apa yang dimaksud dalam peraturan perundang undangan.




Logika Sistematika Peraturan Perundang Undangan.

Setelah sebuah sumber hukum dijadikan menjadi suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang konkrit dalam hirarki peraturan perundang undangan, maka dalam membaca hukum kita butuh memahami sistematika hubungan antar hirarki peraturan perundang undangan tersebut. Logika sistematika hukum dari peraturan perundang undangan antara yang lebih tinggi dan dibawahnya adalah sebagai berikut :

  1. Bahwa aturan yang bersumber dari sumber hukum dituangkan dalam sebuah undang undang.
  2. Selanjutnya diimplementasikan dalam sebuah peraturan pemerintah atau yang disebut dengan peraturan pelaksana.
  3. Selanjutnya diterapkan dalam peraturan menteri.
  4. Selanjutnya ditindaklanjuti lebih rindi dalam keputusan menteri atau keputusan menteri bersama.
  5. Dan kerap kali dilengkapi dengan Surat Edaran atau Intruksi Direktur Jendral.




 

Dengan memahami logika sistematika tersebut, akan memudahkan kita memahami suatu peraturan dalam teknik membaca hukum ( legal reading ).


Bagikan manfaatnya..

BIIZAA ASIA © 2021 Biizaa Asia

Education Template