Memahami Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Perundang Undangan..

Peraturan Perundang undangan merupakan bagian dari sistem hukum sehingga merupakan suatu rangkaian unsur unsur hukum tertulis yang saling terkait, pengaruh memperngaruhi dan terpadu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang terdiri atas asas-asas, pembentuk dan pembentukannnuya, jenis hirarki, fungsi, materi, muatan pengundangan penyebarluasan, penegakan dan pengujian yang dilandasi pancasila dan UUD 1945.

Suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Berikut penulis akan menyampaikan apa yang dimaksud engan landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis, suatu peraturan perundang undangan sebagai berikut:

  1. Landasan Filosofis (Filosofische grondslag), Filsafat atau pandangan hidup sesuatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya adalah nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita dijunjung tinggi yang mengandung nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil, dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang baik harus berdasarkan kepada semua itu. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sis-sia diterapkannya, tidak akan ditaati atau dipatuhi..
  2. Landasan Sosiologis (Sosiologische grondslag), Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat dan ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka.
  3. Landasan Yuridis (Juridische grondslag), Landasan yuridis adalah landasan hukum (juridische gelding) yang menjadi dasar kewenangan (bevoegdheid competentie) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau badan mempunyai dasar hokum yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan atau tidak. Dasar hokum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan.

Dengan ketiga landasan tersebut akan tercipta suatu peraturan yang mengandung kemanfaataan, keadilan dan kepastian hukum dan dapat diaplikasikan dalam masyarakat. @supriadiasi.


Bagikan manfaatnya..

Updated: 06/08/2020 — 14:23
BIIZAA ASIA © 2021 Biizaa Asia

Education Template