Memahami Kedudukan, Fungsi dan Wewenang BPD

Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD meerupakan penyelenggara Pemerintahan Desa yang sangat penting perannya, oleh sebab itu Badan Permusyaratan Desa perlu dipahami kedudukan, fungsi dan wewenangnya sebagai berikut:

Badan Permusyawaratan Desa memiliki kedudukan sebagai unsur atau bagian dari penyelenggaraan pemerintah desa, sengan begitu maju tidaknya suatu desa tergantung juga dengan penyelenggaranya, yaitu Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa ( Kepala Desa ).

Fungsi dari Badan Permusyawartan Desa adalah sebagai berikut:

Pertama, Menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Pemerintah Desa, sehingga Peraturan Desa yang tanpa persetujuan Badan Permusyawaratan Desa adalah tidak bisa atau berakibat batal demi hukum

Kedua, Menampung Aspirasi Masyarakat, salah satu fungsi dari BPD adalah sebagai fungsi aspirasi, dalam hal ini apabila masyarakat memiliki aspirasi terhadap desanya, maka mekanismenya adalah melalui Badan Permusyawaratan Desa. Contohnya adalah aspirasi untuk mendirikan Badan Usaha Miliki Desa.

Kegita, Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, fungsi dari Bada Permusyawaratan Desa adalah menyalurkan aspirasi masyarakat untuk dijadikan suatu kebijakan atau keputusan desa yang tertuang dalam Peraturan Desa atau kebijakan kebijakan lain. 


Kewewenang Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut:

  1. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
  3. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Desa dalam pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa;
  4. Membahas, menyetujui dan menetapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  5. Memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
  6. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
  7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
  8. Bersama Kepala Desa membentuk panitia pemilihan Perangkat Desa;
  9. Memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
  10. Memberikan persetujuan penunjukan seorang pejabat dari Perangkat Desa oleh Kepala Desa dalam hal terdapat lowongan jabatan Perangkat Desa;
  11. Memberikan persetujuan kerjasama antar Desa dalam Kabupaten maupun antar desa di luar Kabupaten;
  12. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  13. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
  14. Mengadakan perubahan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  15. Memberikan persetujuan pengalihan Sumber Pendapatan Desa yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Desa kepada pihak lain;
  16. Memberikan persetujuan pengelolaan kekayaan Desa yang dilakukan dengan pihak lain yang saling menguntungkan;
  17. Memberikan persetujuan atas perubahan fungsi Tanah Kas Desa untuk kepentingan desa sendiri maupun kepentingan pihak lain.


Selain kewenangan di atas, Badan Permusyawaratan Desa Juga memiliki Kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 sebagai berikut:

Pasal 5

BPD berwenang memberikan peringatan tertulis kepada Kepala Desa, paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari, apabila Kepala Desa melakukan pelanggaran pada peraturan dan perundang-undangan atau norma masyarakat yang berlaku, dan atau dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil, diskriminatif serta mempersulit setiap keperluan masyarakat.

Pasal 6

Apabila sampai dengan teguran ke 3 (tiga) tidak diindahkan oleh Kepala Desa, Bupati atas laporan BPD dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian setelah didahului pemeriksaan instansi yang berwenang. @desabiizaa

Untuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dapat di download disini:

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
  2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusayaratan Desa.


Bagikan manfaatnya..
  • 81
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Ada yang bisa kami bantu? .
Image Icon
Profile Image
Biizaa Service Perlu bantuan ? Online
Biizaa Service