Memahami Interprestasi Hukum

Membaca hukum tidak sama membaca teks biasa, karena undang undang dibuat untuk kepentingan sosial atau mengatur kehidupan sosial. Sehingga satu kata dapat mempengaruhi tatanan masyarakat. Dan timbulnya yang persepsi yang bias juga menjadi permasalahan dalam masyarakat. Oleh sebab itu untuk memahami suatu hukum atau peraturan perundang undangan kita perlu memahami interpretasi ( penafsiran hukum ).

Apa yang dimksud penafsiran hukum?

Penafsiran hukum adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-daalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang di kehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.

Apa macam penafsiran hukum?

  1. Penafsiran Hukum Secara Obyektif dan Obyekti
    1. Penafsiran Subyektif ,apabila ditafsirkan seperti yang di kehendaki oleh pembuat undang-undang.
    2. Penafsiaran Obyektif, apabila penafsiran lepas dari pada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari.
  2. Penafsiran Dalam Arti Sempit dan Luas.
    1. Penafsiran Dalam Arti Sempit atau bisasa disebut dengan restriktif, yaitu apabila suatu dalil yang ditarsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi. Contoh: adalah pengertian benda, yang diartikan adalah benda yang terlihat saja.
    2. Penasiran dalam arti luas, artinya suatu kata yang diberi arti seluas luasnya, contoh: Benda tidak hanya termasuk yang terlihat saja, tetapi juga listrik yang dikategorikan sebagai benda. 
  3. Penafsiran Hukum Menurut Sumbernya.
    1. Penafsiran Otentik, adalah penafsiran yang dibuat oleh si pembuat undang undang itu sendiri dan biasanya dimasukan dalam ketentuan umum peraturan perundang undangan maupun dalam penjelasan peraturan perundang undangan. Penafsiran ini mengikat hakim.
    2. Doktrinair, adalah penafsiran yang ada dalam buku atau karya ilmiah maupun pendapat pendapat para ahli. Dalam penafsiran ini hakim tidak terikat. 
    3. Hakim,Penafsiran yang bersumber pada hakim(peradilan)hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan atau pihak pihak yang berperkara dan berlaku bagi kasus-kasus tertentu(pasal 1917 ayat (1) KUH Perdata.

Berikut tentang penafsiran hukum atau interpretasi hukum, semoga bermanfaat bagi pembaca. Mohon bantuan untuk di share apabila artikel ini bermanfaat. @Supriadiasia.

Bagikan manfaatnya..