Manajemen Resiko Hukum Pemerintah Desa

Dalam pemerintahan desa tentu memiliki beberapa aspek hukum, baik dalam ranah administrasi negara, pidana dan perdata. Dan aspek hukum tersebut menimbulkan resiko hukum. Dan resiko hukum itu yang banyak kurang dipahami oleh pemerintah desa, karena keterbatasan informasi, pengetahuan, ketrampilan dan pemahaman tentang hukum.

Keterbatasan tersebut yang mengakibatkan resiko hukum dalam pemerintahan desa menjadi tinggi, dalam hukum administrasi negara, bisa mengakibatkan kebijakan desa tidak singkron dan bahkan melampaui kewenangan, tidak melakukan atau melakukan yang bukan kewenangan dalam tatanan hukum administrasi negara, yang mengakibatkan mal administrasi atau bahkan menjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah desa ( onrecht matige overheidz daad ).


Begitu juga dalam hukum pidana yang mengakibatkan kepada desa dan perangkat desa yang rentan melakukan dugaan melakukan perbuatan pidana, hingga menghambat fungsi pemerintahan desa.

Dari hal hal tersebut di atas pemerintah desa memiliki resiko hukum yang tinggi. Dan resiko itu sulit dikendalikan hingga mengancam keberlangsungan pembanguna desa. Untuk itu dibutuhkan strategi kebijakan pemerintah daerah maupun pusat untuk meluruskan dan melindungi pemerintah desa dari resiko hukum. Sehinga pembangunan di desa tidak terganjal oleh permasalahan permasalahan hukum.



Lalu bagaimana mengelola resiko hukum pemerintahan desa?…

Dalam manajemen resiko hukum, apabila subyek hukum tidak mampu mengendalikan resiko hukum. Maka resiko tersebut dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan kapasitasnya. Sebagai contoh: apabila ada resiko alam maka resiko tersebut dialihkan pada asuransi. Begitu juga dalam hukum, apabila resiko hukum tidak dapat dikendalikan kepada pemerintah desa, maka dapat memanfaatka fungsi Bagian Hukum di Pemerintah Daerah. Sebagaimana RAPBDes yang perlu mendapatkan verifikasi hukum dari bagian hukum.

RABPDes yang membutuhkan verifikasi hukum dari bagian hukum pemerintah daerah, merupakan kegiatan reguler, namun kegiatan insidentil seperti PTSL, BUMdes dan lain lain, juga membutuhkan verifikasi hukum. Apakah yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan hukum atau belum. Bagian hukum bisa membuat pendapat hukum ( legal opinion ) dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa, sehingga resiko hukum di pemerintahan desa dapat di tekan.


Mengapa dalam bentuk legal opinion, karena legal opinion bisa dipertanggungjawabkan nasehatkan dan melalui metode legal opinion yang tepat. Setidaknya melalui legal research, legal auditing, legal analysis, legal opinion dan legal advice ( rekomendasi ) ke pemerintah desa. Dengan demikian pemerintah desa akan berkurang resiko hukumnya dan bagian hukum pemerintah daerah lebih bermanfaat bagi pemerintah daerah demi tercapai tujuan pembangunan desa, daerah dan nasional.

Dan bagaimana Bagian Hukum mampu melayani hal tersebut di atas, tergantung Peraturan Kepala Daerah dimana desa itu berada. Biasanya di Sekretaris Daerah ada Bagian Hukum dan Bagian hukum ada Sub Bantuan Hukum yang berfungsi sebagai berikut:



  1. pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada unsur Pemerintah Daerah;
  2. pelaksanaan penyelesaian persoalan-persoalan hukum yang menyangkut bidang tugas Pemerintah Daerah;
  3. pemberian bantuan hukum kepada Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan mewakili Pemerintah Daerah dalam penyelesaian perkara, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dalam pelaksanaannya dengan menggunakan surat kuasa dan/atau surat perintah;
  4. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Aparat Penegak Hukum dan profesi hukum dalam rangka penyelesaian perkara, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
  5. pelaksanaan fasilitasi pembinaan terhadap pejabat TUN dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dan segala akibat hukumnya;
  6. pemrosesan penerbitan dan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
  7. pelaksanaan fasilitasi sidang yustisi;
  8. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  9. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  10. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
  11. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  12. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai tugas pokoknya.



Selain memanfaatkan fungsi bagian hukum. Dapat juga memanfaatkan Pengacara Negara dalam hal ini Kejaksaan Republik Indonesia. Yang akan kita bahas dalam tulisan tulisan berikutnya. ( Supriadi Asia | biizaa.com ).

Mari bagikan seluas-luasnya manfaat dengan tombol di bawah ini..
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Next Post

Salah Bentuk / Struktur Organisasi BUMDes Akan Rugi

Jum Jun 21 , 2019
Bentuk dan struktur organisasi akan mempengaruhi tujuan dari sebuah organisasi. Karena dengan organisasi akan jelas gambaran kerja ( job description ), tugas pokok dan fungsi dari setiap organ organisasi. Oleh sebab itu kesuksesan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) sangat dipengaruhi oleh bentuk dan struktur organisasinya. Sebelum kita melangkah […]
BIIZAA