Legal Researh & Development

Biizaa Legal Research & Development, Biizaa rencana mendirikan sebuah Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum yang bertujuan untuk memberikan bantuan ( konsultasi, perancangan dan advokasi ) tentang pembantukan hukum di seluruh Indonesia.

Negara Indonsaia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3 ) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu segala kehidupan berbangsa dan berngera serta dalam penyelenggaraanya harus didasarkan pada peraturan perundang undangan. Sehingga ada jaminan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum tersebut untuk kemajuan Bangsa Indonesia.

Disisi lain negara Indonesia menganut sistem hukum eropa kontinental ( civil law ), dimana peraturan perundang undangan tertulis merupakan instrument penting dalam menegakan negara hukum Indonesia. Dan Asas Legalitas yang bermakna  yang bermakna bahwa semua bentuk pengaturan harus dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Pembuatan peraturan perundangan undangan merupakan kewajiban lembaga negara atau pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan. Dalam hal ini adalah legislator. Namun dalam UU No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan jaminan kepada masyarakat untuk turut serta dalam memberikan masukan dalam perancangan undang undang.

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjamin bahwa “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

Mengingat sebagaimana diatur dalam UU NO. 12 tahun 2011 bahwa peraturan perundang undangan merupakan “peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”. maka perlu dibentuk dengan benar. Karena sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Masukan dari masyarakat atau pihak terkait dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan aspek regulasi, kaidah, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Namun faktanya banyak masyarakat atau pihak terkait yang tidak memahami secara baik dan komprehensif tentang aspek regulasi, kaidah, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, kepentingan dari masyarakat atau pihak terkait dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak terumuskan secara optimal dan konstruktif menurut regulasi, kaidah, dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itulah kami berencana mendirikan BIIZAA Legal Research & Development untuk memberikan masukan, konsultasi dan advokasi masyarakat.  Yang selama ini telah membangun sistem informasi hukum ( law digital library dan Law chase management ) sejak tahun 2019. @supriadibiizaa.

 

Bagikan manfaatnya..