LAC ( Legal Analytic Canvas ) sebagai alat bantu untuk menganalisa perkara hukum.

LAC ( Legal Analytic Canvas ) sebagai alat untuk memperjelas suatu perkara hukum baik pidana, perdata dan administrasi negara. LAC ( Legal Analytic Canvas ) berbentuk canvas ( lembaran kertas ) yang berisi beberapa blok yang mencerminkan apa saja yang harus diuraikan dalam menganalisa sebuah perkara hukum. Guna memperjelas dan mempercepat penyelesaiannya.

Apa pengertian dari LAC ( Legal Analytic Canvas ) ?..




Legal analytic canvas adalah alat bantu dalam bentuk canvas ( lembar kertas ) yang terdiri dari 11 ( sebelas ) blok untuk menganalisa sebuah perkara hukum mulai dari memahami kronologi sampai memberikan rekomendasi kepada pihak pihak yang berkepentingan ( stake holder ) atau berperkara dengan cara mengisi seluruh blok dengan detail sehingga bisa dijelaskan, dikomunikasikan dan divisualisasika sebuah perkara tersebut dengan jelas.

Apa manfaat atau fugsi dari LAC ( Legal Analytic Canvas )?

LAC ( Legal Analytic Canvas ) memiliki manfaat atau fungsi sebagai berikut:

  1. Membantu dengan cepat, lengkap, cermat dalam menganalisa sebuah perkara hukum.
  2. Membantu menggambarkan / memvisualisasikan posisi suatu perkara dengan jelas dan lengkap.
  3. Membantu dalam mencari solusi hukum bagi para pihak yang bersengketa.
  4. Membantu dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan memutuskan perkara.
  5. Membantu dalam gelar perkara atau diskusi hukum lebih mudah dan metodik / terpola.
  6. Membantu menemukan solusi hukum dan cenderung dading ( damai ) karena tahu gambarannya.

Apa saja yang terdapat dalam LAC ( Legal Analytic Canvas ) ?

Perhatian gambar di bawah ini untuk memahami LAC ( Legal Analytic Canvas ).

Legal analytic canvas terdiri dari 11 blok yang perlu dianalisa dan dibahas guna memperjelas posisi hukum suatu perkara, 11 blok beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:




  1. Kronologi / Kasus Posisi, kasus posisi atau kronologi dalam LAC ( legal analytic canvas ) merupakan sebuah uraian singkat suatu kejadian tentang suatu peristiwa kapan, dimana dan dilakukan ole siapa dalam sebuah peristiwa, namun belum tentu menjadi peristiwa hukum.
  2. Peristiwa Hukum, merupakan blok sebuah peristiwa hukum yang ditemukan dalam sebuah peristiwa biasa atau umum, ciri dari peristiwa hukum adalah suatu peristiwa yang ada kaitannya dengan perikatan, baik perikatan perdata dalam bentuk kontrak atau perjanjian, maupun perikatan sosial dalam peraturan perundang undangan. Jadi apabila suatu peristiwa ada kaitannya dengan perjanjian maupun peraturan perundang undangan, maka peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum. Namun apabila peristiwa tidak ada kaitannya dengan peraturan perundangan undangan maupun perjanjian, maka peristiwa tersebut merupakan peristiwa biasa yang tidak perlu dimasukan dalam LAC ( Legal Analytic Canvas ) blok No. 2.
  3. Perikatan Hukum, peristiwa biasa menjadi peristiwa hukum karena ada perikatan, artinya peristiwa itu mengandung hak dan kewajiban subyek hukum terhadap perjanjian maupun peraturan perundang undangan. Oleh sebab itu apabila sudah menemukan peristiwa hukum kita harus menjelaskan dalam blok 3 pasal apa yang mengikat atas peristiwa tersebut, baik pasal dalam peraturan perundang undangan maupun pasal dalam suatu kontrak atau perjanjian, sehingga dalam blok 3 ini jelas disampaikan terkait dengan pasal berapa.
  4. Perbuatan hukum, dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila ada pelaku ( subyek ) dan perbuatan yang dilakukan, maka dalam perbuatan hukum ini akan diuraikan perbuatan siapa dan apa yang dilakukan sehingga perbuatan hukum tersebut ada kaitannya dengan peraturan perundangan undangan dalam perkara pidana maupun perjanjian dalam perkara perdata. Apabila dalam perkara tata usaha negara, maka perbuatan tersebut terkait dengan SK pejabat publik.
  5. Rumusan Perbuatan Hukum. Merupakan rumusan dalam suatu pasal yang terdiri dari unsur unsur yang nantinya akan mempengaruhi pembuktiannya. Perbuatan disini merupakan perbuatan pokok dalam suatu peristiwa hukum, sebagai contoh pasal 362 KUHP tentang pencurian, maka perbuatannya adalah mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum. Rumusan perbuatan terdiri dari kontruksi unsur unsur dalam suat perbuatan yang nantinya butuh diuraikan dan dibuktikan unsurnya.
  6. Kualifikasi Perbuatan, kualifikasi perbuatan merupakan unsur tambahan atas suatu perbuatan, sebagai contoh pencurian yang dilakukan pada saat bencana, pencurian di malam hari, pencurian ternak dan lain lain, yang merupakan kualifikasi atau unsur tambahan baik yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan hukum pokok.
  7. Pembuktian Subyektif, pembuktian subyektif adalah pembuktian yang melekat dari pelaku atau para pihak yang mengikatkan diri dalam hukum, pembuktian subyektif ini akan membuktikan kelayakan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum atau mempertanggungjawabkan perbuatan hukum. Sebagaicontoh adalah alasan pemaaf, alasan pembenar dan alasan penghapusan penuntutan atau niat bathin seseorang yang menjadi syarat untuk memenuhi pembuktian suatu unsur. Sebagai contoh adalah unsur ” dengan maksud “, maka unsur dengan maksud ini adalah unsur yang melekat pada diri dan bathin seseorang akan maksud dalam melakukan sesuatu. Maka unsur ini harus dituangkan dalam blok 6 tentang pembuktian subyektif.
  8. Pembuktian Obyektif, merupakan pembuktian unsur akan suatu perbuatan, obyek atau sebuah kondisi. Sebagai contoh, apabila pencurian, maka harus dibuktikan unsur unsur obyektif dari pencurian, sebagai contoh adalah adanya perbuatan mengambil, yang diambil adalah benda, dan benda tersebut sebagian milik orang lain. Maka unsur ini harus dibuktikan. Untuk unsur dengan maksud memiliki maka masuk pembuktian subyektif, karena maksud memiliki merupakan niat bathin seseorang.
  9. Kesimpulan, merupakan kesimpulan dalam menganalisa sebuah perkara tentang perbuatan dan pasal yang mengikat serta unsur unsurnya terpenuhi apa tidak dalam pembuktiannya. Sehingga di blok nomor 8 ini dapat disimpulkan bahwa suatu perkara telah memenuhi unsur pembuktian atau tidak.
  10. Pendapat Hukum atau disebut legal opinion adalah hasil dari kesimpulan ditambahi dengan pengetahuan dan ketrampilan profesional hukum dalam menganalisa suatu perkara hukum.
  11. Rekomendasi adalah blok terakhir dimana berisi tentang apa yang sebaiknya dilakukan oleh pihak pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara. Misalnya melakukan gugatan, melakukan penyidikan dan lain lain.




Selain untuk menangani perkara baik perdata, pidana dan administrasi negara, juga dapat digunakan oleh siapa saja dalam menyelesaikan masalah hukum, diantaranya adalah manajemen resiko hukum, agar apa yang dilakukan dalam kegiatan yang bersentuhan dengan hukum tidak menjadikan suatu perbuatan melawan hukum. Khususnya dalam menjalankan pemerintahan. Agar pembangunan lancar tanpa bayang bayang masalah hukum, maka setiap aktivitas bisa dianalisa menggunakan LAC ( Legal Analytic Canvas ). ( Supriadi Asia / Biizaa ).

LAC ( Legal Analytic Canvas ) dikonsep atau ditemukan oleh Supriadi Asia, Biizaa Solution Provider.

Untuk mendapatkan template / formulir LAC ( Legal Analytic Canvas ) silahkan WA ke: 085645524839 dengan mengetik pesan LAC REQUEST dan jangan lupa dikasi nama pemohon.

Mari bagikan seluas-luasnya manfaat dengan tombol di bawah ini..
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

3 pemikiran pada “LAC ( Legal Analytic Canvas ) sebagai alat bantu untuk menganalisa perkara hukum.”

  1. Ping-balik: Teknik Mengeta

Tinggalkan komentar

BIIZAA ASIA