Konsep Pengawasan Dana Desa Berbasis Kolaboratif || Biizaa Concept

Kementrian Desa telah mengadakan Temu Konsultasi Publik di Bogor pada tanggal 23 Mei 2019, yang pada intinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggagas akan membuat penguatan sistem pengawasan dana desa berbasis kolaboratif. Harapan outputnya akan menghasilkan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dana Desa yang bisa dijadikan rujukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan Auditor, juga Kementerian/Lembaga.



Diharapkan “Nanti akan ada penjelasan tentang format pengawasan dari masing-masing, penegak hukum (Polri, Kejaksaan, KPK), Auditor (BPK, BPKP), Kemendes PDTT dan Kemendagri, untuk dicari persamaannya. Diharapkan outputnya akan ada buku pedoman pengawasan dana desa untuk semua.” ujarnya. sebagaimana ditulis dalam republika.co.id pada tanggal 23 mei 2019.

Dari hal tersebut di atas biizaa mencoba menyampaikan konsep pengawasan kolaboratif yang bisa dilakukan baik Aparat Penegak Hukum ( Polri, Kejaksaan, KPK), Auditor ( BPK / BPKP ), Kemendes PDTT dan Kemendagri. Tentu dari ketiga hal tersebut di atas memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Untuk auditor seperti BPK dan BPKP sudah memiliki standart audit internal. Begitu juga dengan Kemendagri. Dan dalam hal ini, biizaa akan menyampaikan 4 ( empat ) pokok audit dalam dana desa, yaitu:

  1. Audit Keuangan, merupakan audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar. Audit ini menghasilkan WTP dan lain lain. (BPK atau BPKP).

  2. Audit Kinerja (AK) atau Performance Value adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi desa terdiri atas: Audit Aspek Ekonomi, Efisiensi, dan Efektifitas (3E), bertujuan untuk memberikan penilaian atas capaian prestasi/kinerja  Pemerintah Desa. Dan diukur dengan pencapaian indeks indeksnya. Dan ini lebih tepat untuk Pengawasan Kementrian Dalam Negeri ( Inspektorat ).
  3. Legal Auditing ( Audit hukum ), Audit hukum adalah audit yang cenderung audit investigasi ( investigation auditing) untuk menemukan peristiwa atau perbuatan hukum yang diduga melanggar baik dalam aspek perdata, pidana dan administrasi negara untuk meminimalkan resiko hukum pada pemerintahan desa.




Dari ketiga audit di atas maka yang belum memiliki standart yang baku adalah Audit Hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. Karena selama ini masih menggunakan metode hukum acara, ketika ada peristiswa atau perbuatan yang di duga adalah perbuatan melawan hukum dalam perkara pidana. Setidaknya dengan adanya bukti permulaan yang cukup baru dilakukan penyidikan. Acuannya adalah KUHAP ( Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ). Tentu dalam hal ini sulit untuk dikolaborasikan dengan audit keuangan dan audit kinerja. Karena ranah dan metode nya yang berbeda.

Untuk itu kiranya Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan memiliki standart legal auditing ( audit hukum ). Bukan sekedar dalam sebagaimana diatur dalam KUHAP ( Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana), tetapi lebih dari fungsi preventif atau pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hukum dalam pemerintahan desa. Sehingga pemerintahan desa tidak dibayang bayangi dengan ancaman hukuman, terutama tipikor karena kurangnya pemahaman dan ketrampilan hukum di desa.

Lalu bagaimana melakukan legal auditing dalam pemerintahan desa?…

Sebagaimana profefsi staf legal atau advokad di perusahaan, sebelum perusahaan melakukan transaksi atau perbuatan hukum, maka staf legal akan memberikan pendapat hukum ( legal opinion ) dengan metode legal opinion yang tepat mulai dari : legal research, legal auditing, legal opinion dan recommandation ( saran ). Sehingga rekomendasi bisa merupakan nasehat sebelum melakukan kegiatan pemerintahan desa juga berupa temuan yang bisa disampaikan kepada pemerintah desa untuk diperbaikidan harapannya Pemerintah Desa lebih tidak dibayang bayangi ancaman hukuman dan tetap dalam koridor hukum yang tepat. Atau setidak tidaknya tidak merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Ada 3 ranah hukum yang perlu di audit dalam pemerintahan desa, yaitu:

  1. Hukum Administrasi Negara, yang berkaitan dengan tugas administratif Pemerintahan Desa.
  2. Hukum Perdata, lebih fokus pada Kejaksaan sebagai Pengacara Negara yang berkaitan dengan transaksi perdata Pemerintah Desa.
  3. Hukum Pidana, berkaitan dengan aspek pidana Pemerintahan Desa, lebih fokus pada Kejaksaan dan Kepolisian serta KPK dalam tindak pidana khusus ( tipikor ).




Di atas adalah obyek legal auditing dalam pemerintahan desa, sehingga desa tetap dalam rambu rambu hukum serta tidak dibayang bayangi ancaman pidana dan gugatan perdata dalam melakukan aktivitasnya. Untuk melakukuan audit hukum baik dalam hukum perdata, pidana dan administrasi negara. Biizaa telah merancang LAC ( Legal Auditing Canvas ) sebuah tools untuk mengaudit perencanaan, kegiatan dan laporan apakah ada peristiwa atau perbuatan melawan hukum atau tidak ( bersih ) baik secara perdata, pidana maupun administrasi negara.

Untuk mengkolaborasikan antara audit keungan, audit kinerja dan audit hukum, maka dapat diformulasikan seperti prospektus dalam perusahaan yang akan go public / IPO. Yang di dalamnya sudah di audit baik secara keuangan, performance maupun dari aspek hukumnya ( legal memorandum ). Dan di depan sebelum IPO / Saham di jual di bursa efek.

Begitu juga dengan audit hukum, bukan dilakukan di belakang atau ketika di duga ada perbuatan melawan hukum. Tetapi juga pada saat perencanaan, di tengah dan dibelakang. Sehingga pemerintahan desa tetap dalam koridor hukum dan jauh dari resiko hukum, karena keterbatasan desa yang masih banyak belum memiliki pengetahuan dan ketrampilan hukum.

LAC ( Legal Auditing Canvas ) akan kita sharingkan di web ini di kemudian hari. @supriadiasia.

 

Mari bagikan seluas-luasnya manfaat dengan tombol di bawah ini..
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan