Kita Harus Tahu Standart Minimal Pelayanan Desa. Aturan, teknis dan pengukurannya.

Untuk membangun desa, seyogyanya baik pemerintah desa maupun masyarakat memahami Standart Pelayanan Minimal Desa. Sehingga standart itu terpenuhi hingga menuju desa yang memiliki pelayanan baik terhadap masyarakat. Masyarakat perlu memahami agar mampu memberi kontrol atas pelayanan juga memberikan solusi atau kontribusi dalam membangun pemerintahan desa.

Dalam hal ini biizaa akan menyampaikan definisi, maksud, tujuan dan pengukuran serta regulasi tentang standart minimal pelayanan desa. Sehingga masyarakat desa mampu memahami dan mampu berkontribusi memberikan arah pembangunan desa yang baik. Standar Pelayanan Minimal Desa yang selanjutnya disebut SPM Desa adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan Desa yang berhak diperoleh setiap masyarakat Desa secara minimal. 



Maksud dari Standart Pelayanan Minimal Desa yaitu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempermudah pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan pelayanan kepada masyarakat, dan untuk efektifitas pelayanan kepada masyarakat. Dan tujuan dari Standart Pelayanan Minimal Desa adalah mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangannya, dan sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa.

Lalu apa yang harus dipenuhi Pemerintahan Desa dalam Standart Pelayanan Minimal Desa tersebut:

  1. Penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan; 
  2. Penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan; 
  3. Pemberian surat keterangan; 
  4. Penyederhanaan pelayanan; dan 
  5. pengaduan masyarakat.

Siapakah yang menjadi Pejabat yang bertanggungjawab terhadap Standart Pelayanan Minimal Desa, yaitu:

    1. Kepala Desa. Kepala Desa adalah penanggung jawab penyelenggaraan SPM Desa. Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan SPM Desa, Kepala Desa mempunyai tugas :
      1. Memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan SPM Desa;
      2. Menyiapkan rencana anggaran dan biaya; dan
      3. Mempertanggungjawabkan kinerja dalam penyelenggaraan SPM Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat



  1.  Sekretaris Desa. Sekretaris Desa mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi penyelenggaraan SPM Desa. Sekretaris Desa adalah penanggung jawab kesekretariatan penyelenggaraan SPM Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
  2. Kepala Seksi yang membidangi Pelayanan Administrasi. Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi mempunyai tugas melaksanakan teknis pelayanan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
  3. Perangkat Desa Lainnya. Perangkat Desa lainnya bertugas untuk membantu pelaksanaan pelayanan administrasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Bagaimana pengukuran dan pelaporannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Standart Minimal Pelayanan Desa yang kami lampirkan. Standart Pelayanan Minimal Desa ini menjadi target pelayanan pemerintah desa untuk memenuhi hak hak masyarakat desa. Dengan adanya standart pelanan minimal masyarakat akan puas dan mendukung pembangunan. @supriadi asia.

Sebagai referensi, kami lampirkan regulasi, contoh SK Kepala Desa dan Petunjuk Teknis.


  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 02 Tahun 2017. Tentang Standat Pelayanan Minimal Desa.
  2. Contoh Surat Keputusan Kepala Desa tentang Standart Minimal Pelayanan Desa.
  3. Petunjuk Teknis Standart Pelayanan Minimal Desa BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan ).

Mari bagikan seluas-luasnya manfaat dengan tombol di bawah ini..
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

BIIZAA ASIA
%d blogger menyukai ini: