Ketrampilan Dasar Yang Perlu Dimiliki Oleh Badan Permusyawaratan Desa.

BPD atau Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugasnya sebagai mitra pemerintah desa, perlu memilik attitude ( perilaku ), knowledge ( pengetahuan ) dan skill ( ketrampilan ) untuk membangun sebuah desa yang harmonis dan mencapai tujuan bersama. Kali ini biizaa akan menyampaikan ketrampilan dasar yang perlu dimiliki oleh BPD ( Badan Permusyawaratan Desa ) sebagai berikut:




Yang pertama adalah ketrampilan legal reading, atau ketrampilan dalam membaca hukum, karena membaca hukum tidak sama dengan membaca teks biasa seperti koran, majalah dan buku pelajaran. Tetapi dalam membaca hukum dibutuhkan pemahaman tentang sistematika peraturan, konstruksi peraturan dan interpretasi ( penafsiran ). Karena tanpa memiliki ketrampilan membaca hukum atau legal reading skill, Anggota Badan Permusyawaratan Desa sulit untuk memahami maksud atau makna yang terkandung dalam peraturan perundang undangan. Sehingga fungi pengawasan pun terhambat karena ketrampilan tersebut belum dimiliki. Belum lagi dalam menjalankan undang undang atau peraturan, apabila tidak memahami konstruksi, interpretasi dan sistematika peraturan perundang undangan juga sulit diterapkan dengan benar. Maka legal reading skill ( ketrampilan membaca peraturan perundangan undangan ) baik konstruksi, sistematika dan interpretasi peraturan perlu dimiliki oleh BPD ( Badan Permusyawaratan Desa ).




Yang kedua adalah legal drafting atau perancangan peraturan perundang undangan, menjadi anggota BPD ( Badan Permusyawaratan ) tak lepas dari dari membuat dan menyetujui peraturan desa, dan peraturan desa memiliki konsideran ( pertimbangan ) dengan peraturan di atas. Maka seorang Anggota BPD ( Badan Permusyawaratan Desa ) perlu memiliki ketrampilan dalam merancang peraturan ( Legal Drafting ), mulai dari pemahaman, anatomi, konstruksi hingga bagaimana peraturan disahkan dan di publikasikan secara sah melalui sekretaris desa.

Yang ketiga adalah ketrampilan auditing, baik auditing keuangan desa, auditing pencapaian kinerja desa contohnya IDM ( Indeks Desa Membangun ), auditing dalam mereview RPJMDes ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ) hingga legal auditing atau audit hukum agar desa tetap dalam koridor hukum dan jauh dari resiko hukum.




Ketiga ketrampilan tersebut di atas, butuh dimiliki oleh BPD ( Badan Permusyawaratan Desa ) agar mampu menjadi mitra dan mengawal pembangunan desa. Ketiga ketrampilan ini akan biizaa sampaikan di tulisan selanjutnya. ( supriadi asia / biizaa.com ).


Bagikan manfaatnya..

Updated: 25/11/2020 — 11:53
BIIZAA ASIA © 2021 Biizaa Asia

Education Template