Keadilan Pegawai Negeri Sipil dengan Analisa Beban Kerja ( ABK ).

Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam pembangunan, bukan hanya pengetauhan, ketrampilan dan perilaku saja yang perlu diperhatikan. Melainkan beban kerja pegawai. Dengan menganalisa beban kerja pegawai maka diharapkan roda pemerintahan bisa berjalan secara efektif dan efisien.

Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan  suatu unit organisasi / pemegang jabatan yang  dilakukan secara sistematis dengan  menggunakan metode tertentu.

Apa yang menjadi dasar hukum dari Analisa Beban Kerja ( ABK ) ?..

  1. Undang-Undang no. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  Negara, psl 56 ayat (1) “ Setiap instansi pemerintah wajib  menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja “.
  2. KEPMENPAN NO. KEP/75/M.PAN/2004 : Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target  hasil yang harus dicapai dalam satuan waktu tertentu.
  3. PERKA BKN NO. 19 TAHUN 2011 Beban kerja ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi unit  organisasi yang diuraikan menjadi rincian tugas yang diselesai kan pada jangka waktu tertentu.

Apa Kegunaan dari Analisa Beban Kerja ( ABK ) ?

  • Penataan/penyempurnaan struktur organisasi;
  • Bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
  • Penyusunan rencana kebutuhan riil pegawai sesuai beban kerja
  • Penilaian kinerja dengan metode Sasaran Kerja Pegawai
  • Program seleksi, rotasi, dan promosi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai ke unit yang kekurangan pegawai;
  • Bahan penentuan kebutuhan diklat.

Analisa Beban Kerja ( ABK ) ada beberapa pendekatan yang akan penulis sampaikan di tulisan selanjutnya. @supriadiasi.

Bagikan manfaatnya..