Kedudukan BPR dalam Regulasi Sektor Keuangan

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) mempunyai kedudukan strategis dalam perekonomian nasional, khususnya dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan masyarakat di daerah.

UU Nomor 4 Tahun 2023 telah memperluas ruang lingkup kegiatan BPR melalui perubahan Pasal 13 Undang-Undang Perbankan. BPR dapat menyelenggarakan sejumlah kegiatan, termasuk transfer dana, kerja sama layanan keuangan, pengalihan piutang, dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan tetap memperhatikan kewenangan serta ketentuan OJK dan Bank Indonesia.

Namun, pengembangan usaha tersebut harus berjalan seiring dengan penerapan prinsip kehati-hatian, pengelolaan risiko, kepatuhan hukum, dan perlindungan nasabah.

Melalui UU Nomor 4 Tahun 2026, penguatan kerangka pengaturan sektor keuangan berpotensi memengaruhi BPR, terutama melalui perubahan mekanisme pengawasan, penyehatan bank, resolusi bank, dan penegakan hukum.

1. Dampak terhadap Pengawasan OJK dan Tata Kelola BPR

Perubahan UU P2SK memperkuat pengaturan fungsi OJK dalam mengawasi industri jasa keuangan, perilaku pelaku usaha, perlindungan konsumen, serta stabilitas sistem keuangan.

Bagi BPR, pengawasan yang lebih kuat menuntut manajemen memiliki sistem pengendalian internal yang mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko.

Direksi dan Dewan Komisaris perlu memastikan bahwa kebijakan perkreditan, penghimpunan dana, pengelolaan likuiditas, dan operasional bank dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Implikasinya, BPR perlu mengevaluasi kecukupan kebijakan internal, antara lain melalui penguatan kepatuhan, audit internal, manajemen risiko, pelaporan, dan dokumentasi keputusan bisnis.

Landasan hukum: Pasal 6 UU OJK sebagaimana diubah melalui Pasal I angka 29 UU Nomor 4 Tahun 2026.

2. Dampak terhadap Penanganan BPR dalam Penyehatan

Salah satu perubahan yang relevan adalah penyempurnaan Pasal 16C mengenai Bank dalam Penyehatan.

OJK berwenang menetapkan suatu bank dalam status penyehatan apabila tidak memenuhi ketentuan mengenai tingkat kesehatan, tingkat likuiditas, dan/atau tingkat permodalan dengan memperhitungkan risiko.

Dalam kondisi tersebut, OJK memiliki kewenangan melakukan berbagai tindakan pengawasan dan penyehatan, antara lain:

• Memerintahkan bank menjaga kondisi keuangannya.
• Memerintahkan penjualan atau pengalihan aset maupun kewajiban.
• Membatasi kegiatan usaha tertentu.
• Memerintahkan penyerahan pengelolaan kegiatan bank kepada pihak lain.
• Menunjuk pengelola statuter sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK juga dapat meminta LPS melakukan penempatan dana setelah melalui analisis kelayakan dan persyaratan yang ditentukan.

Bagi BPR, pengaturan ini menegaskan bahwa memburuknya tingkat kesehatan, kualitas aset, likuiditas, atau permodalan dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan pengawasan yang serius.

Penempatan dana LPS bukan hak otomatis bagi BPR yang mengalami kesulitan. Demikian pula, ketentuan rencana aksi pemulihan yang secara khusus menyebut Bank Umum tidak boleh langsung disamakan dengan kewajiban BPR tanpa memperhatikan aturan pelaksanaannya.

Landasan hukum: Pasal 16C sebagaimana diubah melalui Pasal I angka 101 UU Nomor 4 Tahun 2026.

3. Dampak terhadap Kredit Bermasalah dan Penghapustagihan Piutang UMKM

Perubahan Pasal 250 dan Pasal 251 merupakan bagian penting dalam penyempurnaan penanganan piutang macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ketentuan tersebut memberikan pengaturan mengenai penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macet pada bank dan lembaga keuangan nonbank yang berbentuk badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Dalam pelaksanaannya, terdapat persyaratan penting, yaitu penerapan prinsip kehati-hatian, dokumentasi dan pencatatan yang baik, serta pemenuhan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagi BPR milik pemerintah daerah yang memenuhi cakupan ketentuan tersebut, pengaturan ini dapat menjadi landasan dalam mengevaluasi kebijakan penyelesaian piutang UMKM.

Namun, terdapat batasan yang harus diperhatikan:

Pertama, ketentuan khusus tersebut tidak secara otomatis memberikan fasilitas penghapustagihan kepada seluruh BPR swasta.

Kedua, penghapusbukuan harus dibedakan dari penghapustagihan. Penghapusbukuan merupakan tindakan akuntansi, sedangkan penghapustagihan berkaitan dengan pelepasan hak tagih sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga, keputusan penghapusbukuan atau penghapustagihan harus didukung pemeriksaan legalitas, kondisi kredit, kemampuan pembayaran debitur, keberadaan agunan, dan kewenangan pengambil keputusan.

Keempat, perlindungan terhadap pengurus tidak dapat diartikan sebagai kekebalan hukum atas tindakan yang dilakukan dengan penyalahgunaan kewenangan, rekayasa kredit, atau pelanggaran ketentuan perundang-undangan.

BPR juga harus tetap mematuhi peraturan teknis mengenai kualitas aset, pencadangan kerugian kredit, dan pelaporan keuangan. UU Nomor 4 Tahun 2026 tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban pencadangan kerugian kredit.

Landasan hukum: Pasal 250 dan Pasal 251 sebagaimana diubah melalui Pasal I angka 99 dan angka 100 UU Nomor 4 Tahun 2026.

4. Dampak terhadap Penagihan Kredit dan Perlindungan Debitur

UU Nomor 4 Tahun 2026 menyempurnakan Pasal 247 mengenai satuan tugas untuk mencegah dan menangani kegiatan usaha sektor keuangan yang melanggar ketentuan.

Cakupan pengaturan tidak hanya mengenai usaha keuangan tanpa izin, tetapi juga usaha berizin yang terindikasi melakukan pelanggaran mekanisme penagihan, penyalahgunaan data, atau pelanggaran perlindungan konsumen.

Ketentuan ini penting bagi BPR karena penanganan kredit bermasalah sering melibatkan penagihan langsung, surat peringatan, somasi, restrukturisasi, serta tindakan penyelesaian melalui jaminan.

Secara hukum, BPR tetap berhak melakukan penagihan terhadap kewajiban debitur berdasarkan perjanjian kredit yang sah.

Namun, pelaksanaan penagihan harus dilakukan melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, tanpa intimidasi, penyalahgunaan data pribadi, atau tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Untuk meminimalkan risiko, BPR perlu memastikan adanya:

• Prosedur penagihan dan pemberian surat peringatan.
• Dokumentasi komunikasi dan riwayat pembayaran debitur.
• Mekanisme restrukturisasi dan penyelesaian kredit.
• Pemeriksaan legalitas pengikatan dan eksekusi agunan.
• Pengawasan terhadap pihak ketiga yang diberi tugas penagihan.

Dengan demikian, keberhasilan penagihan tidak cukup diukur berdasarkan jumlah dana yang berhasil dipulihkan, tetapi juga berdasarkan legalitas tindakan dan risiko sengketa yang dapat ditimbulkan.

Landasan hukum: Pasal 247 sebagaimana diubah melalui Pasal I angka 96 UU Nomor 4 Tahun 2026.

5. Dampak terhadap Penjaminan Simpanan dan Resolusi BPR

LPS memiliki peran penting dalam menjamin simpanan nasabah serta menangani bank yang mengalami permasalahan keuangan.

UU Nomor 4 Tahun 2026 menyempurnakan berbagai ketentuan kelembagaan, kewenangan, dan mekanisme resolusi yang dilaksanakan oleh LPS.

Bagi BPR, penguatan kelembagaan tersebut relevan apabila bank mengalami kondisi yang tidak dapat dipulihkan melalui langkah penyehatan.

Proses resolusi dapat berimplikasi terhadap kepemilikan, pengelolaan aset dan kewajiban, kesinambungan operasional, serta pemenuhan hak nasabah sesuai peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, BPR perlu memastikan akurasi data simpanan, dokumentasi kredit, pengelolaan aset, dan ketersediaan informasi yang diperlukan untuk mendukung pemeriksaan maupun penanganan oleh otoritas.

Penting ditegaskan bahwa kewenangan resolusi bank oleh LPS telah diatur dalam kerangka UU P2SK sebelumnya. UU Nomor 4 Tahun 2026 merupakan penyempurnaan terhadap kerangka tersebut, bukan pembentukan kewenangan resolusi BPR dari awal.

6. Dampak terhadap Penegakan Hukum Sektor Keuangan

UU Nomor 4 Tahun 2026 juga menyempurnakan ketentuan penyelidikan, penyidikan, dan penyelesaian tindak pidana sektor jasa keuangan melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).

Pengaturan ini relevan bagi BPR apabila ditemukan dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan.

Namun, mekanisme keadilan restoratif tidak dapat diartikan bahwa setiap tindak pidana perbankan otomatis dapat diselesaikan secara damai.

Penerapannya harus memperhatikan penilaian aparat yang berwenang, persyaratan tindak pidana, kepentingan korban, serta mekanisme hukum acara yang berlaku.

BPR harus tetap memisahkan penanganan wanprestasi debitur, sengketa keperdataan, pelanggaran administratif, dan dugaan tindak pidana.

Pemisahan ini penting agar penggunaan jalur pidana tidak menjadi instrumen penagihan atas sengketa kredit yang pada hakikatnya hanya bersifat keperdataan.

Landasan hukum: Pasal 278F sampai dengan Pasal 278O sebagaimana ditambahkan melalui UU Nomor 4 Tahun 2026.

7. Dampak terhadap Persaingan dan Transformasi Bisnis BPR

Penyempurnaan regulasi sektor keuangan turut membuka peluang pengembangan usaha dan inovasi bagi industri perbankan.

Akan tetapi, perlu dibedakan antara perluasan kegiatan usaha Bank Umum dan kegiatan usaha BPR.

Ketentuan baru yang secara khusus memberikan perluasan kegiatan kepada Bank Umum tidak otomatis memberikan kewenangan yang sama kepada BPR.

BPR tetap harus berpedoman pada ruang lingkup kegiatan usaha berdasarkan Pasal 13, Pasal 13A, dan larangan Pasal 14 Undang-Undang Perbankan sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 4 Tahun 2023, serta peraturan pelaksanaannya.

Sebagai strategi bisnis, BPR dapat mengoptimalkan teknologi informasi, meningkatkan kualitas analisis kredit, memperbaiki layanan nasabah, dan memperluas kerja sama yang diperbolehkan.

Transformasi tersebut harus dibangun berdasarkan keseimbangan antara pertumbuhan usaha, efisiensi operasional, keamanan informasi, serta pengendalian risiko hukum.

8. Strategi Kepatuhan yang Perlu Dilakukan BPR

Untuk mengantisipasi dampak perubahan regulasi, terdapat sejumlah langkah prioritas yang dapat dilakukan manajemen BPR.

9. Kesimpulan dan Pendapat Hukum

Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 melalui UU Nomor 4 Tahun 2026 merupakan upaya memperkuat kerangka hukum sektor keuangan, baik dalam aspek kelembagaan, pengawasan, penanganan krisis, perlindungan konsumen, maupun penegakan hukum.

Bagi Bank Perekonomian Rakyat, dampak utamanya terletak pada penguatan kebutuhan tata kelola, kesiapan menghadapi tindakan penyehatan dan resolusi bank, peningkatan kualitas penanganan kredit bermasalah, serta kepatuhan terhadap mekanisme penagihan yang sah.

Dari perspektif hukum, terdapat tiga hal yang perlu menjadi perhatian Direksi dan Dewan Komisaris BPR.

Pertama, kepatuhan terhadap regulasi harus menjadi bagian dari pengambilan keputusan bisnis, bukan sekadar pemenuhan administrasi.

Kedua, penyelesaian kredit bermasalah harus mempertimbangkan aspek ekonomi dan hukum secara bersamaan, termasuk potensi pemulihan kredit, legalitas agunan, pembukuan, dan kemungkinan sengketa.

Ketiga, setiap kebijakan strategis bank harus didukung prinsip kehati-hatian, dokumentasi yang memadai, serta prosedur pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, perubahan regulasi sektor keuangan perlu dipandang sebagai momentum bagi BPR untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengelolaan usahanya.

BPR yang mampu mengintegrasikan kepatuhan hukum, pengendalian risiko, dan strategi bisnis secara efektif akan lebih siap menghadapi persaingan sekaligus menjaga kepercayaan nasabah dan keberlanjutan usaha.

Dasar hukum utama:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

4. Peraturan OJK, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan LPS yang relevan sesuai kewenangan serta keberlakuannya.