Biizaa Legal Research & Development Telah Membangun Sebuah Alat Dan Teknik Menguji Kepatuhan Hukum Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah merupakan kontrak sosial yang mengikat dalam suatu wilayah hukum dalam pemerintah daerah. Apabila tidak patuh terhadap hukum bisa berakibat dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku atau batal demi hukum. Apabila itu terjadi maka akan menghambat pencapaian kinerja pembangunan. Adapun risiko risiko apabila peraturan daerah tidak patuh terhadap hukum adalah sebagai berikut :

  1. Dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak mengikat karena bertentangan dengan kepatuhan hukum.
  2. Risiko Pidana, apabila peraturan daerah digunakan sebagai alat untuk tindak pidana korupsi.
  3. Peraturan Daerah tidak dapat dijalankan, karena bertentangan dengan kepatutan.
  4. Reputasi Eksekutif dan Legislatif menurun karena dianggap tidak kompeten dalam merancang dan mengesahkan peraturan daerah.
  5. Peraturan daerah tidak harmonis dan sinkron baik dengan peraturan secara vertikal maupun horizontal.

Berangkat dari risiko risiko di atas, maka biizaa legal research and development membangun sebuah tools atau alat untuk menguji kepatuhan hukum peraturan daerah, agar mengetauhi kondisi, opini dan rekomendasi menuju kepatuhan hukum.

Alat tersebut menguji 4 area kepatuhan dalam perancangan sampai dengan implementasi peraturan daerah sebagai berikut :

  1. Materi muatan Peraturan Daerah.
  2. Proses Pembuatan Peraturan Daerah.
  3. Asas Asas Hukum Dalam Peraturan Daerah.
  4. Pengundangan hingga Implementasi Peraturan Daerah.

Bahwa untuk menguji hal tersebut diatas, maka dibuat sebuah tools yang terdiri dari beberapa blok sebagai berikut :

  1. Kriteria, yaitu menentukan kriteria kepatuhan hukum pemerintah daerah, sehingga memiliki ukuran yang tepat terhadap peraturan daerah yang patuh.
  2. Analisa Kondisi, yaitu menganalisa kondisi kepatuhan terhadap kriteria peratuhan daerah yang patuh.
  3. Risiko, yaitu mengukur risiko baik pidana, perdata, administrasi negara hingga reputasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
  4. Opini, adalah memberikan opini atas kepatuhan oleh profesional hukum terhadap peraturan daerah.
  5. Rekomendasi, yaiatu sebuah rekomendasi yang bisa dijalankan untuk menuju kepatuhan hukum peratudan daerah.

5 hal tersebut merupakan variable yang digunakan dalam alat uji kepatuhan daerah yang outputnya adalah sebuah rekomendasi atau policy brief menuju peraturan yang patuh, sehingga risiko hukum dapat diminimalkan dan pencapaian kinerja pembangunan dapat dimaksimalkan. ( Supriadi Asia ).

 

Tinggalkan Komentar

Scroll to Top