Placeholder By Nelio Content
Solusi Publik

Bagaimana Tatangan, Hambatan dan Solusi New Normal Pemerintah ?

Solusi New Normal Pemerintah
Solusi New Normal Pemerintah

Dalam manajemen publik dibutuhkan solusi new normal pemerintah. New Normal juga disebut sebagai tatanan kehidupan baru di berbagai bidang, diantaranya New Normal di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bahkan di bidang pemerintahan. Karena pemerintahan terdiri dari individu individu Aparatur Sipil Negara yang saling berinteraksi dan memiliki resiko terhadap pandemi corona atau biasa disebut dengan covid 19.

Sebelum kita memahami apa saja tantangan Solusi New Normal Pemerintahan, maka perlu kita pahami dahulu apa yang disebut dengan New Normal?




New Normal merupakan istilah dalam bisnis dan ekonomi yang mengacu pada kondisi keuangan setelah krisis keuangan 2007-2008 dan setelah resesi global 2008-2012. Istilah ini sejak itu telah digunakan dalam berbagai konteks lain untuk menyiratkan bahwa sesuatu yang sebelumnya tidak normal telah menjadi biasa (Wikipedia-Inggris). Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa New Normal adalah tatanan kehidupan baru yang sebelumnya dianggap tidak biasa menjadi biasa karena alasan suatu hal. Diantaranya karena pandemi corona atau covid 19.

Dengan adanya New Normal maka semua segi kehidupan diantaranya pemerintah atau birokrasi dituntut untuk mampu menyesuaikan dengan New Normal Pemerintah, diantaranya adalah dengan menjaga jarak fisik serta mengikuti protokol kesehatan, yang semula atau sebelumnya tidak ada. Saat covid 19 mulai, maka pemerintah sudah memberikan himbauan WFH ( Work From Home ), tetapi hal tersebut sangat menghambat kinerja dan ekonomi. Maka ada solusi yang disebut dengan FWS ( Flexible Working Space ) dengan konsep membuat suatu lingkungan kerja tetap bisa berkoordinasi dan tetap saja dapat mengukur kinerja dengan baik dan bekerjasama dengan baik tanpa harus dirumah tetapi tetap menjaga peraturan atau protokol kesehatan. Flexible Working Space, merupakan tempat lebih fleksibel dalam bekerja dan tetap mengacu pada coworking ( kerjasama ) antar individu maupun lembaga pemerintahan dalam Solusi New Nomal Pemerintah.

Lalu apa tantangan penerapatan FWS ( Flexible Working Space ) bagi solusi new normal pemerintah baik mulai dari pemerintah desa hingga pemerintah pusat sendiri?..




Ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi bahkan dijadikan sebagai skala prioritas untuk penerapan FWS ( Flexible Working Space ) di lingkungan pemerintah, sebagai berikut:

Yang pertama adalah infrastrukur atau sarana dan prasarana Flexible Working Space, tentunya teknologi informasi, dalam hal ini SPBE ( Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ) sangat mempengaruhi dan sangat perlu disiapkan. Baik dalam penganggaran, dalam hal ini biizaa telah membuat konsep yang disebut dengan GRP ( Goverment Resource Planning ) atau manajemen perencanaan pemerintahan berbasis teknologi informasi, dimana pemerintah dengan mudah menyiapkan sumberdaya baik aparatur dengan segala kompensinya, sumberdaya anggaran baik pendapatan maupun belanja dan sumberdaya alam, aset atau peralatan yang dibutuhkan untuk membuat program pemerintah lebih cepat dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Dan GRP ( Goverment Resource Planning ) merupakan lini belakang ( back office ) atau dapur pemerintah untuk membuat suatu layanan atau perencanaan pembangunan sebagai solusi new normal pemerintah.




Untuk lini depan atau pelayanan publik dan eksekusi program maka biizaa mengembangkan Citizen Relationship Management, merupakan sebuah manajemen hubungan masyarakat dimana mampu menganalisa kebutuhan masyarakat, masalah masyarakat hingga untuk diselesaikan dengan program program pemerintah yang akan dirumuskan melalui Goverment Resource Planning.

Selain sarana sistem informai atau automatisasi, maka sarana fisik seperti tempat kerja yang sesuai dengan protokol kesehatan sangat dibutuhkan untuk segera disiapkan dalam solusi new normal pemerintah.

Tantangan New Normal yang kedua adalah payung hukum, oleh karena setiap kegiatan pemerintah harus di dasari payung hukum, maka perlu segera merumuskan payung hukum New Normal untuk mengadakan perubahan sesuai denan new normal atau tata pemerintahan yang baru.

Tantangan New Normal yang ketiga bagi pemerintah adalah SDM ( Sumber Daya Manusia ). Membangun sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi sangat perlu, sehingga mampu memanfaatkan infrastruktur New Normal. Dan tentunya selain membangun individu sdm perlu membangun budaya pemerintah yang cepat berubah atau tangkas dalam dalam mengikuti perubahan.




Tantangan New Normal yang ke empat, adalah manajemen perubahan. Dengan adanya New Normal, tentu ada penolakan atau perlawanan bagi yang merasa dirugikan atau gagap teknologi, penolakan atau perlawanan ini perlu dihadapi dengan manajemen perubahan yang baik oleh pemerintah mulai tingkat bawah sampai atas.

Tantangan tantangan di atas sangat perlu diantisipasi atau dibuat perencanaan strategis agar pemerintah mampu berubah sesuai dengan new normal yang dirumuskan serta tetap mampu memberikan pelayanan pada masyarakat secara baik. ( supriadi asia ).




Mari bagikan seluas-luasnya manfaat dengan tombol di bawah ini..
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan