BUMDES Pemerintahan Pemerintahan Desa Startup Bisnis

Bagaimana Pengorganisasian BUMDes?..

BUMDes merupakan organisasi usaha, sehingga tak lepas dari langkah langkah meulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Apabila pendiri, pengurus dan pengelola BUMDes sudah membuat rencana pendirian BUMDes, maka yang perlu dilakukan adalah pengorganisasian. Pengorganisasian bertujuan untuk membentuk unit unit kerja yang terorganisir untuk mencapai tujuan usaha. Dengan pengorganisasian maka akan memeperjelas deskripsi kerja, pengukuran kerja dan pencapain kerja. Tanpa pengorganisasian suatu organisasi sulit berjalan dan dipertanggunjawabkan, karena jika ada masalah tidak tahu siapa yang mengerjakan dan siapa yang bertanggungjawab, dan jika tidak terselesaikan akan saling menyalahkan diantara satu dan lain.

Dalam kesempatan ini, bisa ingin menyampaikan konsep pengorganisasian BUMDes sebagai berikut:




Kesepakatan sebuah usaha atau dalam hal ini BUMDes ditetapkan dalam suatu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggga atau biasa disebut dengan AD/ART, Anggaran Dasar memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan. Sedangkan, Anggaran
Rumah Tangga memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkat­ an dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.

Dan AD/ART setidak tidaknya memuat hal hal sebagai berikut:

  1. Bentuk Badan Usaha, apakah Badan Usaha Berbadan Hukum atau Badan Usaha Saja.
  2. Bentuk Organisasi, apakah berbentuk organisasi usaha ( bisnis ) atau berbentuk organisasi sosial.
  3. Usaha Yang Dijalankan, berkaitan dengan perizinan ( SIUP dll ).
  4. Kepengurusan, Pengangkatan sampai pemberhentian pengurus.
  5. Hak Dan Kewajiban BUMDes maupun orang orang yang terkait dalam BUMDes.
  6. Permodalan.
  7. Bagi Hasil, prosentase bagi hasil dengan Pemdes sebagai PAD maupun dengan mitra lainnya.
  8. Keuntungan dan Kepailitan.
  9. Kerjasama dengan Pihak Lain atau Ketiga.
  10. Mekanisme Pertanggungjawaban.
  11. Pembinaan dari Pemdes / Pemda dan Pengawasan Masyarakat.

Dan untuk organisasi BUMDes, karena BUMDes merupakan organisasi untuk kepentingan sosial dan juga untuk kepentingan bisnis ( usaha ) maka perlu kombinasi yang tepat sebagai berikut:

  1. Penasehat / Komisaris / Dewan Komisaris.
  2. Direktur / Ketua.
  3. Sekretaris.
  4. Bendahara.
  5. Unit Usaha.



Ketua, sekretaris dan bendahara lebih cenderung ke organisasi sosial / publik, sehingga kurang menggerakan sebagaimana organisasi usaha seperti ada manajer keuangan yang mengatur keuangan, manajemer operasional atau produksi yang merencanakan produk dan layanan, manajer sdm yang mengurusi tentang tenaga kerja, dan manajer pemasaran yang mengurusi pemasaran atas produk atau layanan bumdes. Untuk menjawab solusi tersebut, maka bisa dimasukan dalam Unit Usaha, sehingga unit usaha memiliki direktur dan manajer manajer yang menggeakan usaha sesuai dengan job desc nya. @supriadiasi.

Mari bagikan seluas-luasnya manfaat dengan tombol di bawah ini..
  • 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan