Gratis aplikasi akuntansi 6 bulan ?
Biizaa Photo1

Aspek Hukum Perdata, Pidana Dan Administrasi Negara Pemerintah Desa.

Setiap perbuatan penyelenggara pemerintahan dibutuhkan konsideran atau rujukan terhadap peraturan perundang undangnya di atasnya. Sehingga perbuatan penyelenggara pemerintahan desa terikat dengan peraturan perundang undangan. Oleh sebab itulah dalam setiap perbuatan penyelenggara negara memiliki aspek hukum, baik secara administrasi negara, perdata dan pidana yang akan kita kupas dalam tulisan ini.




Aspek Perdata.

Dalam menjalankan pemerintahan desa, memiliki aspek perdata yang terikat dengan peraturan peraturan perdata dan perjanjian atau kontrak. Peraturan perdata yang mengikat pemerintahan desa diantaranya adalah Pasal 1365 KUHPerdata atau disebut dengan onrecht matige overheid daads, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Bentuk bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah:

  1. Tidak menjalankan peraturan perundang undangan.
  2. Melakukan Peraturan Perundang Undangan Tetapi Salah.
  3. Melakukan Perbuatan Melampaui Kewenangan Pemerintah.

Ketiga hal tersebut merupakan aspek hukum perdata dalam pemerintah, apabila perbuatan tersebut di atas mengakibatkan kerugian kepada subyek hukum dengan memenuhi unsur unsur di bawah ini:




  1. Adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas.
  2. Adanya kesalahan ( schuld ) tindakan pemerintah desa, dianggap salah apabila melanggar ketentuan peraturan perundang undangan dan norma norma di masyarakat.
  3. Ada kerugian bagi korban yang bisa dinilai dengan barang / uang / harta.
  4. Ada hubungan antara kerugian dan tindakan pemerintah desa.

Selain yang tercantum dalam pasal 1365 KUHPerdata atau yang disebut dengan perbuatan melawan hukum, aspek hukum perdata lainnya adalah terikatnya dengan perjanjian atau kontrak. Apabila desa mengikatkan diri dalam kontrak atau perjanjian tertulis, maka pemerintah desa memilki aspek apa yang disebut dengan wan prestasi ( ingkar janji ) dan selama wan prestasi inilah pihak lain yang mengikatkan diri dapat mengajukan gugatan wan prestasi.

Di atas adalah aspek hukum pemerintahan desa yang perlu diperhatikan agar pemerintahan desa mampu mengelola resiko hukumnya.




Aspek Pidana.

Selain memiliki aspek perdata baik terhadap KUHPerdata maupun Perjanjian ( kontrak ), maka pemerintahan desa terikat dengan aspek pidana. Namun aspek pidana pemerintahan desa, subyek hukumnya bukanlah pemerintahan desa, karena pemerintahan desa belum ada peraturan yang mengatur sebagai pelaku tindak pidana, kecuali Badan Usaha Milik Desa secara korporasi, dapat menjadi subyek hukum perbuatan pidana. Namun dalam pemerintahan desa yang menjadi subyek hukum atau pelaku, adalah personal atau sumberdaya manusianya, mulai dari orang yang menjadi kepala desa, perangkat desa maupun badan usaha milik desa. Aspek hukum pidana dalam pemerintahan desa banyak sekali, diantaranya adalah tindak pidana korupsi, pemalsuan surat dan lain lain.

Oleh sebab itu dalam menjalankan pemerintahan desa, butuh memperhatikan aspek aspek pidananya.




Aspek Hukum Administrasi Negara.

Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur dalam menjalankan negara atau alat alatnya dalam menjalankan fungsinya serta mengatur hubungan hukum antara negara dengan rakyatnya.

Dalam hal fungsi hukum administrasi negara dalam mengatur fungsinya dalam menjalankan alat alat negara, maka pemerintah desa terikat dengan peraturan peraturan yang mengikat tentang hubungan dengan lembaga lain, seperti hubungan dengan pemerintahan daerah, hubungan dengan kementrian dan hubungan hubungan dengan lembaga lainnya. Maka apabila ada perbuatan mall adminstrasi atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang mengatur hubungan antar lembaga, maka pemrintah desa atau kepala desa nya bisa mendapatkan sanksi dari pemerintah yang lebih tinggi.

Selain mengatur alat negara dalam menjalankan fungsinya, juga mengatur hubungan antara alat negara atau pejabat negara dengan masyarakat atau subyek hukum tertentu. Sebagai contoh adalah beshicking atau keputusan administrasi / tata usaha negara, yang memiliki sifat konkret, individual dan final yang berdampak terhadaap subyek hukum tertentu, sebagai contoh adalah SK ( Surat Keputusan ). Dan apabila melanggar ketentuan dalam mengatur hubungan antara pemerintah desa dengan subyek hukum tertentu, maka resiko hukumnya adalah digugat dalam perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.




Di atas adalah aspek aspek hukum dalam penyelenggaraan pemeritah desa yang perlu dipahami agar jauh dari resiko hukum atau mampu mengelola resiko hukum dan tidak mengganggu jalannya pembangunan desa. ( supriadi asia / biizaa.com ).

Apakah tulisan ini bermanfaat?...

Klik bintang untuk menilai

Rata Rata Penilaian 0 / 5. Jumlah Vote: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Bagikan manfaatnya..
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BIIZAA ASIA
Ada yang bisa kami bantu? .
Image Icon
Profile Image
Biizaa Service Perlu bantuan ? Online
Biizaa Service