Aspek Hukum Perdata Pacaran

Hubungan antara manusia telah diatur baik dalam suatu perjanjian maupun peraturan perundang undangan. Pacaran merupakan hubungan lawan jenis di luar pernikahan, dan hal ini tentu membawa akibat hukum apabila terdapat hak dan kewajiban dari para pelaku pacaran. Berikut kita kupas aspek hukum baik perdata maupun pidana.

Dalam hal ini biizaa akan menyampaikan aspek hukum perdata dan pidana dalam pacaran. Yang pertama adalah aspek perdata?…



Apakah pacaran merupakan peristiwa hukum perdata, maka kita perlu melihat apakah dalam pacaran tersebut ada perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban. Apabila menimbulkan hak dan kewajiban maka pacaran bisa menjadi perbuatan perdata. Contoh adalah, apabila A Pacaran dengan B dan A berjanji untuk membelikan sepatu A, maka apabila A tdiak menepai janji maka si B dapat menggugat atas perjanjian tersebut. Namun bukan kareana hubungan pacaran, melainkan hubungan hukumnya adalah perjanjian membelikan sepatu. Nah sekarana pacaran kita tinjau dari syarat sahnya perjanjian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut:

Hubungan antara manusia telah diatur baik dalam suatu perjanjian maupun peraturan perundang undangan. Pacaran merupakan hubungan lawan jenis di luar pernikahan, dan hal ini tentu membawa akibat hukum apabila terdapat hak dan kewajiban dari para pelaku pacaran. Berikut kita kupas aspek hukum baik perdata maupun pidana.

Dalam hal ini biizaa akan menyampaikan aspek hukum perdata dan pidana dalam pacaran. Yang pertama adalah aspek perdata?…


Apakah pacaran merupakan peristiwa hukum perdata, maka kita perlu melihat apakah dalam pacaran tersebut ada perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban. Apabila menimbulkan hak dan kewajiban maka pacaran bisa menjadi perbuatan perdata. Contoh adalah, apabila A Pacaran dengan B dan A berjanji untuk membelikan sepatu A, maka apabila A tdiak menepai janji maka si B dapat menggugat atas perjanjian tersebut. Namun bukan kareana hubungan pacaran, melainkan hubungan hukumnya adalah perjanjian membelikan sepatu. Nah sekarana pacaran kita tinjau dari syarat sahnya perjanjian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut:

Kecakapan, artinya adalah memiliki kemampuan dan memepertanggungjawabkann atas suatu perbuatan hukum, dalam hal ini harus dewasa atau tidak dibawah pengampuan. Apabila yang pacaran belum dewasa, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh para pihak atau oleh orang tua atau wali atau pengampunya. Ingat yang dipejanjikan bukan pacarannya, tetapi janji belikan sepatu.
Kesepakatan, artinya suatu perjanjian yang disetujui, tidak ada tipuan, paksaan dan tekanan jiwa. Apabila perjanjian itu ada paksaan, atau tipuan atau ancaman maka perjanjian itu dapat dibatalkan pula.

Obyek tertentu, menerangkan identitas suatu benda atau obyek yang diperjanjikan. Minimal dua identitas seperti ukuran dan merk sepatu, jika tidak dijelaskan maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Nah, jika pacaran saja kita tidak bisa menjelaskan obyek tertentunya apa.
Sebab yang halal, artinya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum atau tidak boleh mengadung unsur perbuatan melawan hukum.
Pada intinya pacaran bukanlah suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum, selama tidak terikat dengan sebuah perjanjian dan peraturan perundang udangan, sehingga hubungan dalam pacaran tidak memiliki kepastian hukum. Sehingga dalam pacaran akan cenderung dirugikan bagi perempuan. Dan yang lebih tepat adalah pacaran setelah menikah. Pejanjian menikah tidak memiliki kekuatan hukum bahkan batal demi hukum, karena pernikahan di Indonesia bukan bersifat kontraktual tetapi berdasarkan undang undang perkawinan.



    1. Kecakapan, artinya adalah memiliki kemampuan dan memepertanggungjawabkann atas suatu perbuatan hukum, dalam hal ini harus dewasa atau tidak dibawah pengampuan. Apabila yang pacaran belum dewasa, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh para pihak atau oleh orang tua atau wali atau pengampunya. Ingat yang dipejanjikan bukan pacarannya, tetapi janji belikan sepatu.
    2. Kesepakatan, artinya suatu perjanjian yang disetujui, tidak ada tipuan, paksaan dan tekanan jiwa. Apabila perjanjian itu ada paksaan, atau tipuan atau ancaman maka perjanjian itu dapat dibatalkan pula.
    3. Obyek tertentu, menerangkan identitas suatu benda atau obyek yang diperjanjikan. Minimal dua identitas seperti ukuran dan merk sepatu, jika tidak dijelaskan maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Nah, jika pacaran saja kita tidak bisa menjelaskan obyek tertentunya apa.
    4. Sebab yang halal, artinya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum atau tidak boleh mengadung unsur perbuatan melawan hukum.



Hubungan antara manusia telah diatur baik dalam suatu perjanjian maupun peraturan perundang undangan. Pacaran merupakan hubungan lawan jenis di luar pernikahan, dan hal ini tentu membawa akibat hukum apabila terdapat hak dan kewajiban dari para pelaku pacaran. Berikut kita kupas aspek hukum baik perdata maupun pidana.

Dalam hal ini biizaa akan menyampaikan aspek hukum perdata dan pidana dalam pacaran. Yang pertama adalah aspek perdata?…

Apakah pacaran merupakan peristiwa hukum perdata, maka kita perlu melihat apakah dalam pacaran tersebut ada perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban. Apabila menimbulkan hak dan kewajiban maka pacaran bisa menjadi perbuatan perdata. Contoh adalah, apabila A Pacaran dengan B dan A berjanji untuk membelikan sepatu A, maka apabila A tdiak menepai janji maka si B dapat menggugat atas perjanjian tersebut. Namun bukan kareana hubungan pacaran, melainkan hubungan hukumnya adalah perjanjian membelikan sepatu. Nah sekarana pacaran kita tinjau dari syarat sahnya perjanjian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut:

Kecakapan, artinya adalah memiliki kemampuan dan memepertanggungjawabkann atas suatu perbuatan hukum, dalam hal ini harus dewasa atau tidak dibawah pengampuan. Apabila yang pacaran belum dewasa, maka perjanjian dapat dibatalkan oleh para pihak atau oleh orang tua atau wali atau pengampunya. Ingat yang dipejanjikan bukan pacarannya, tetapi janji belikan sepatu.
Kesepakatan, artinya suatu perjanjian yang disetujui, tidak ada tipuan, paksaan dan tekanan jiwa. Apabila perjanjian itu ada paksaan, atau tipuan atau ancaman maka perjanjian itu dapat dibatalkan pula.


Obyek tertentu, menerangkan identitas suatu benda atau obyek yang diperjanjikan. Minimal dua identitas seperti ukuran dan merk sepatu, jika tidak dijelaskan maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Nah, jika pacaran saja kita tidak bisa menjelaskan obyek tertentunya apa.
Sebab yang halal, artinya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum atau tidak boleh mengadung unsur perbuatan melawan hukum.
Pada intinya pacaran bukanlah suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum, selama tidak terikat dengan sebuah perjanjian dan peraturan perundang udangan, sehingga hubungan dalam pacaran tidak memiliki kepastian hukum. Sehingga dalam pacaran akan cenderung dirugikan bagi perempuan. Dan yang lebih tepat adalah pacaran setelah menikah. Pejanjian menikah tidak memiliki kekuatan hukum bahkan batal demi hukum, karena pernikahan di Indonesia bukan bersifat kontraktual tetapi berdasarkan undang undang perkawinan. @supriadiasia.

Pada intinya pacaran bukanlah suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum, selama tidak terikat dengan sebuah perjanjian dan peraturan perundang udangan, sehingga hubungan dalam pacaran tidak memiliki kepastian hukum. Sehingga dalam pacaran akan cenderung dirugikan bagi perempuan. Dan yang lebih tepat adalah pacaran setelah menikah. Pejanjian menikah tidak memiliki kekuatan hukum bahkan batal demi hukum, karena pernikahan di Indonesia bukan bersifat kontraktual tetapi berdasarkan undang undang perkawinan. @supriadiasia.


Bagikan manfaatnya..
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Updated: 06/08/2020 — 15:02
BIIZAA ASIA © 2021 Biizaa Asia
Ada yang bisa kami bantu? .
Image Icon
Profile Image
Biizaa Service Perlu bantuan ? Online
Biizaa Service