Area Audit Produk Hukum Pemerintah Daerah

Produk hukum daerah sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, oleh sebab itu dibutuhkan kematangan dalam merancang suatu produk hukum pemerintah daerah.

Untuk itu sebelum mengesahkan sebuah produk hukum perlu ditinjau beberapa area yang akan biizaa legal sampaikan. Sehingga produk hukum benar benar berjalan sesuai kehendak penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.

Lalu area apa saja yang perlu dicermati dalam audit hukum produk hukum pemerintah daerah dalam merancang produk hukum:

Yang pertama adalah kewenangan, apakah yang membuat suatu produk hukum itu berwenang atau tidak, jika tidak berwenang maka bisa jadi yang membuat produk hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan kesewenang wenangannya. Tentang Kewenangan ini bisa ditinjau dari Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014.



Yang kedua adalah substansi dari produk hukum tersebut, apakah sudah mengandung unsur politik, ekonomi, hukum dan substansi lain yang ditentukan. Muatan materinya sudah melalui uji kelayakan dan asas asa hukum yang berlaku.

Yang ketiga adalah proses pembentukan, proses pembentukan peraturan perundang undangan harus dipenuhi, dan mengacu pada Undang Undang No. 12 Tahun 2011 dan Permendagri No. 80 Tahun 2015.

Yang ke enam atau yang terakhir adalah tertib administrasi, produk hukum harus diundangkan melalui lembaran daerah atau berita daerah dan syarat syarat administrasi lain.

Ke enam hal tersebut dapat digunakan untuk menganalisa apakah suatu produk hukum daerah sudah melalui prosedur dan muatan materi yang benar atau tidak, sehingga produk hukum daerah bisa dibatalkan atau batal demi hukum apabila sudah disahkan.

Melakukan analisa atau memeriksa ( legal auditing ) itu sangat penting agar produk hukum bisa dilaksanakan dan memiliki kepastian hukum, karena apabila suatu produk hukum tanpa didasari kepastian akan menimbulkan keragu raguan dalam pelaksanaan maupun penegakannya. Selanjutnya bukan hanya kepastian produk hukum, melainkan keadilan, bahwa produk hukum harus menjamin keadilan bagi siapa saja yang terlibat, terutama masyarakat. Baik dalam keadilan ekonomi, sosial, budaya dan ekologi. Menjamin hak setiap warga negara secara sama dan adil.Selain keadilan adalah kemanfaatan, bahwa dalam membuat produk hukum daerah, dibutuhkan secara jelas kemanfaatannya, terutama bagi masyarakat. Apabila tidak memberikan manfaat maka produk hukum tersebut perlu dikaji ulang.



Melakukan pemeriksaan hukum dalam proses pembentukan produk hukum, bukanlah hal yang tabu, melainkan suatu keharusan yang perlu dilakukan oleh masyarakat, sehingga produk hukum tersebut mampu menjamin tujuan secara luasa dan jauh dari hal hal yang merugikan serta justru melakukan suatu perbuatan kesewenang wenangan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

Lalu siapa saja yang bisa melakukan audit hukum atas produk hukum daerah?..

Dalam proses peraturan perundang undangan selain eksekutif dan legislatif, masyarakat mempunyai andil atau hak partisipasi dalam membangun produk hukum daerah. Oleh sebab itu masyarakatpun memiliki kewenangan untuk menguji sebuah peraturan perundang undangan dan melakukan upaya hukum apabila suatu produk hukum di suatu daerah tidak sesuai dengan norma norma atau kaidah hukum. @supriadiasia.

Mari bagikan seluas-luasnya manfaat dengan tombol di bawah ini..
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Next Post

Mengenal Financial Engineering Dalam Strategi Keuangan Negara.

Rab Okt 9 , 2019
Financial Engineering adalah suatu rekayasa keuangan untuk mendatangkan sumberdaya keuangan ( modal ) sekaligus untuk mendapatkan harta ( pendapatan dan laba ) secarra sistematis. Financia engineering bisa jadi tidak terdeteksi dalam manajemen keuangan, tidak dikenal dalam rasio keuangan, casflow maupun proyeksi keuangan. Tetapi bisa dipahami investor yang memahami bukan saja […]
Financial Engineering
BIIZAA