Apa saja yang bisa dikerjasamakan antara pemerintah dan swasta dalam hal infrastruktur?..

Pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan pokok dalam suatu negara / daerah untuk mencapai tujuannya. Namun kadang dihadapkan pada kendala kendala seperti teknis maupun biaya. Terutama sumberdaya keuangan, hal ini bisa diberikan solusi berupa KPS ( Kerjasama Pemerintah dan Swasta ). Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau sering disebut dengan PPP (Public Private Partnership) yaitu suatu bentuk kerjasama antara Pemerintah dengan pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur. Kerjasama tersebut meliputi pekerjaaan konstruksi untuk membangun, meningkatkan kemampuan pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik (Bappenas, 2009). Adapun tahapan dalam pelaksanaan Public Private Partnership (PPP) yaitu seleksi prioritas proyek, studi kelayakan, proses lelang, negosiasi, manajemen proyek. Perpres Nomor 67 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa khusus pengadaan dengan kerjasama antara pemerintah dan swasta akan diatur dalam perpres tersebut. Tujuan Public Private Partnership (PPP) adalah mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan melalui pengerahan dana swsta, meningkatkan kuantitas kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan yang sehat, meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan infrastruktur. Secara garis besar, terdapat tiga hal yang harus segera diselesaikan pemerintah. Kesatu, membentuk kelembagaan baru yang mendukung pelaksanaan PPP. Kedua, melakukan harmonisasi, reformasi dan revisi terhadap berbagai aturan yang saling bertentangan dan yang menghambat masuknya investasi, dan ketigameningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun demikian, dengan adanya proyek PPP tentu akan berdampak terhadap APBN, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Di sisi pendapatan, pihak investor tentu berupaya agar proyek PPP-nya bisa memperoleh dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah yang dimaksud bisa berupa permintaan pembebasan atau keringanan pajak, bea maupun tariff. Kemudian, di sisi belanja, pihak investor tentu juga berusaha memperoleh dukungan pemerintah dalam bentuk pemberian subsidi atau dana jaminan. Tentu saja dana dukungan pemerintah yang akan dialokasikan dalam APBN itu di luar alokasi dana penyediaan infrastruktur yang bersifat tidak komersial, yang memang menjadi tugas pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 67 tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dan Swasta, ada beberapa yang bisa dikerjasamakan yaitu:

Jenis Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha  mencakup:

  • Infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
  • nfrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
  • Infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;
  • Infrastruktur air minum yang meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;
  • Infrastruktur air limbah yang meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
  • infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi;
  • infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik; dan
  • Infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi minyak dan gas bumi.

Hal tersebut di atas yang bisa dikerjasamakan antara pihak swasta dan pemerintah dalam skema PPP ( Public Private Partnership ).


Bagikan manfaatnya..

Updated: 06/08/2020 — 14:22
BIIZAA ASIA © 2021 Biizaa Asia

Education Template