Apa Hambatan Manajemen Perubahan Pemerintah?…

Manajemen perubahan sangat dibutuhkan di era yang serba cepat berubah hal ini dipengaruhi karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, baik individu, perusahaan maupun pemerintahan perubahan suatu keniscayaan yang harus ditempuh agar tetap survive dan tangguh. Dalam pemerintahan baik desa, daerah maupun negara yang ingin berubah tentu harus memahami manajemen perubahan, tanpa memahami manajemen perubahan ( change management ), rasanya sangat sulit untuk mencapi perubahan tersebut. Apalagi bagi Kepala Desa, Kepala Daerah bahkan Presiden pun akan mengalami kesulitan saat tidak memahami manajemen perubaha.

Dalam suatu pemerintahan perubahan kadang dilakukan pada saat pergantian kepemimpinan dengan visi dan misi yang baru yang ditawarkan dalam pemaparan kampanyenya. Dan sebaik baiknya visi dan misi apabila memahami terlebih dahulu kondisi existing suatu pemerintahan tersebut. Dengan begitu akan mampu memahami masalah dalam manajemen perubahan. Dalam kesempatan ini, biizaa akan menyampaikan hal hal yang menghambat manajemen perubahan dalam pemerintahan, agar hal ini bisa di identivikasi serta dicarikan solusi yang tepat atas hambatan yang dihadapi. Hambatan tersebut diantaranya:




  1. Resistensi Aparatur, dengan adanya perubahan biasanya hal yang muncul adalah resistensi atau perlawanan dari aparatur, karena aparatur sudah terbiasa dengan budaya pemerintahan yang berjalan satu periode 5 ( lima ) tahun dan bahkan 2 periode 10 (sepuluh) tahun. Kebiasaan kebiasaan dalam pemerintahan akan membentuk budaha pemerintahan, dan budaya pemerintahan ini sudah mengakar dan akan menjadikan resistensi (perlawanan) apabila ada perubahan. Belum lagi di dukung dengan adanya pihak pihak yang sudah merasa nyaman dengan kondisi budaya tersebut. Resistensi semakin tajam dan bahkan bisa menjadikan konflik internal dalam pemerintahan. Dan kadang ini terjadi hanya karena kekhawatiran dari pihak tersebut. Untuk itu dibutuhkan komunikasi yang baik antara kepala daerah terpilih dengan aparatur yang sudah ada. Komunikasilah yang mampu menyelesaikan resistensi dalam pemerintahan.
  2. Komunikasi Ke Bawah, apabila sudah memiliki visi, misi dan strategi, maka sepatunya dikomunikasikan ke bawah dengan baik, mulai dari aparatur sampai masyarakat luas. Tanpa komunikasi tidak ada dukungan, dan komunikasi perlu dibangun dengan baik. Suatu pembangungan tidak didukung bahkan dicurigai, karena dilakukan tanpa komunikasi yang tepat.
  3. Legalitas atau hukum, bahwa Indonesia menganut sistem eropa kontinental dengan asas legalitasnya, dimana semua perbuatan pemerintah harus ada dasar hukumnya. Hal ini kadang membuat suatu hambatan untuk mempercepat, dengan begitu dibutuhkan terobosan baru untuk mengatasi hambatan di bidang hukum ini dengan membuat team advokasi untuk mempengaruhi kebijakan ke atas dan legislasi yang fleksibel guna mengikuti dinamika di masyarakat.




Ketiga hal tersebut di atas, yang biasanya terjadi dalam manajemen perubahan pemerintahan daerah. Dengan memahami hambatan hambatan tersebut, sekiranya mampu untuk menyelesaikan agar pembangunan berjalan sesuai harapan. @supriadiasia.


Bagikan manfaatnya..
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Ada yang bisa kami bantu? .
Image Icon
Profile Image
Biizaa Service Perlu bantuan ? Online
Biizaa Service